Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Diskominfo MTB Gelar Temu Bakohumasda.

Diskominfo MTB Gelar Temu Bakohumasda

Diskominfo MTB Gelar Temu Bakohumasda
Zeth Sahuburua Minta ASN Berikan Inspirasi dan Inovasi
TP PKK Sorong Selatan Serahkan Seragam ke Kader Posyandu Binaan
Kepala SKPD di Provinsi Papua Laporkan Kondisi Kantor Pasca Libur Lebaran
Disorda Papua akan Buka Relawan PON XX 2020
Said Assagaff Minta KPU, Bawaslu dan Panwaslu Netral Selama Pilkada
TP PKK Sorong Selatan Serahkan Seragam ke Kader Posyandu Binaan
Tradisi Pukul Sapu di Mamala dan Morela Jadi Penggerak Wisata
Kepala SKPD di Provinsi Papua Laporkan Kondisi Kantor Pasca Libur Lebaran
Disorda Papua akan Buka Relawan PON XX 2020
Petrus Fatlolon Bersihkan Asrama SMAN Unggulan Saumlaki
Petrus Fatlolon Tinjau Pantai Cinta Kasih
Soedarmo Ingatkan Konsistensi dan Komitmen Pelaksanaan Pilkada di Papua
Pemkab MTB Launching Program Bedah Rumah di Tanimbar Utara
Soedarmo Ingatkan Konsistensi dan Komitmen Pelaksanaan Pilkada di Papua
Pilkada 2018, Pemprov Papua Jadikan 27 Juni Libur
Pilkada 2018, Pemprov Papua Jadikan 27 Juni Libur
Anggota Yonif 121 Bagi Buku Gratis di Anak PAUD Syalom Kwimi Arso
Kodim 1502 Selenggarakan Tanam Padi Perdana di Simalouw
Anggota Yonif 121 Bagi Buku Gratis di Anak PAUD Syalom Kwimi Arso
Gereja Santo Petrus Wembi Terima Bantuan Alkitab dari Yonif 121
Gereja Santo Petrus Wembi Terima Bantuan Alkitab dari Yonif 121
Petrus Fatlolon Gelar Apel Sambut Pilkada Maluku 2018
Camat dan Kepala Desa Harus Sukseskan Pilkada 2018
Yoksan Batlayar Dilantik Jadi Direktur Utama PDAM MTB

Posted: 26 Jun 2018 10:52 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar "Temu Humas" bersama seluruh kehumasan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi dan Unit Kerja di Kepulauan Tanimbar.

Hal ini menindaklanjuti Keputusan Bupati MTB Nomor 555-310 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) serta dalam rangka membicarakan beberapa hal terkait optimalisasi fungsi dan peran kehumasan daerah.

Dalam arahan Sekretaris Diskominfo, N. Louloulia, S.Pi., M.Si mewakili Kepala Diskominfo, A. Songupnuan, ST mengatakan rapat koordinasi Bakohumasda merupakan rapat yang sangat penting karena Bakohumasda merupakan wadah yang disiapkan guna membantu Bupati dalam menyampaikan informasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) hingga ke masyarakat.

"Ini merupakan pertemuan perdana kita, Semoga pertemuan ini akan menghasilkan berbagai hal yang nanti akan kita sepakati bersama dan menjadi acuan kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam Bakohumasda kedepan," kata dia di Ruang Pertemuan Biara MSC Saumlaki, pada Selasa (26/6).

Ia pun berharap Bakohumasda dapat bekerja saling bergandengan tangan dalam menyampaikan informasi demi pembangunan Kepulauan Tanimbar dan bersama-sama sepakat dalam menangkal informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

"Bakohumasda adalah ujung tombang informasi. Bakohumasda dapat mengambil peran sehingga bisa menyampaikan hal-hal atau data-data yang benar terkait demi menangkal hoax yang terjadi selama ini," harap N. Louloulia.

Usai arahan, acara berlanjut dengan paparan tentang kondisi perkembangan humas di MTB oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik, W. P. Angwarmase, ST. Kemudian sesi diskusi yang membahas tentang fungsi dan peran humas di setiap instansi dan setiap unit kerja baik di lingkup pemerintah maupun swasta. (Anna Aurmatin)

Zeth Sahuburua Minta ASN Berikan Inspirasi dan Inovasi

Posted: 26 Jun 2018 10:32 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi membanggakan agar mampu memberikan inspirasi dan motivasi untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat Menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM) Provinsi Maluku, Kota Ambon pada Sabtu (23/6).

"Memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik di kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal yang tertinggal zaman dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban saat ini," ujarnya.

Sahuburua memesan agar peserta Diklat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Buru Selatan dan Kota Ambon ini, sekembalinya ke tempat tugas, dapat membangun tekad untuk memperbaiki, mengoreksi cara berpikir dan cara memandang persoalan,.

"Mungkin dulunya lebih banyak dilihat dari kepentingan sendiri, instansi dan sektornya. Marilah kita mencoba melihat persoalan secara lebih utama dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar," pesannya

Lanjutnya, hal ini penting agar dapat membangun komitmen bersama tingkatkan semangat dan keberanian mengambil tindakan dan resiko dalam rangka menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik.

Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri dan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam jabatan struktural.

Dengan demikian, terangnya, pengembangan kompetensi aparatur negara telah menjadi agenda penting saat ini dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan.

"Hal ini menjadi lebih bernilai strategi pada konteks jabatan struktural. Saya memfokuska pada jabatan struktural, mengingat kedudukan dan peran saudara-saudari yang diharapkan dapat menjadi designer, pendorong, inspirator, dan teladan dalam organisasi.

"Untuk kebutuhan kompetensi tersebut, dan kaitannya dengan kualitas pimpinan, saudara-saudari telah secara optimal melalui ke empat agenda pembelajaran Diklat," tukas Sahuburua.

Ke empat agenda pembelajaran tersebut, terangnya, merupakan satu kesatuan yang utuh dan dimaksudkan untuk melahirkan pimpinan aparatur yang professional dan kader pimpinan bangsa yang handal dan terpercaya.

"Serta memahami berbagai permasalahan yang dihadap bangsa, dan kemudiann mencari dan menemukan solusi secara komprehensif dan terpadu," tandas politisi Partai Golkar ini. (DiskominfoMaluku)

TP PKK Sorong Selatan Serahkan Seragam ke Kader Posyandu Binaan

Posted: 26 Jun 2018 10:27 AM PDT

TEMINABUAN, LELEMUKU.COM – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Provinsi Papua Barat menyerahkan seragam PKK bagi kader Posyandu binaan Kampung Tapiri dan Kampung Wersar Distrik Teminabuan. Penyerahan pakaian seragam tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) IV bidang kesehatan TP-PKK Sorsel Ny.Yulce Yuliana Howay mewakili Ketua TP-PKK Kabupaten Sorsel Ny.Beatriks Anggiluli, SE kepada salah seorang kader Posyandu Kampung Tapiri dan Wersar dalam kegiatan kunjungan Posyandu binaan. Penyerahan seragam berlangsung Senin (11/6) lalu bertempat di kantor Kampung Tapiri Distrik Teminabuan.

Ketua TP-PKK Kabupaten Sorsel Ny.Beatriks Anggiluli ketika ditemui secara terpisah menjelaskan, kunjungan kerja TP-PKK Sorsel ke Kampung Tapiri dan Wersar secara rutin dilakukan di Posyandu Binaan TP-PKK untuk melaksanakan program kerja penimbangan balita, penyerahan makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Namun yang lebih istimewa pada kunjungan kerja kali ini yakni TP-PKK menyerahkan pakaian seragam bagi kader di Posyandu kedua kampung tersebut.

Pihaknya berharap seragam kader Posyandu tersebut memotivasi kader Posyandu untuk terus tekun dan menjalankan tugas dengan baik sebagai kader di Posyadu masing masing dan menjadikan posyandu binaan ini menjadi Posyandu yang maju. Pihaknya juga berharap kader Posyandu aktif melayani warga dan menjalankan tugasnya.

Lanjut Ketua TP-PKK Kabupaten Sorsel Ny.Beatriks Anggiluli, dengan kriteria sebagai Posyandu binaan tentunya menjadi pusat perhatian dan di tahun ini Posyandu di kedua kampung tersebut wajib merealisasikan semua program dengan baik, sehingga untuk tahun yang akan datang dapat menjadi Posyandu yang mandiri.

Dengan demikian pada tahun berikutnya TP-PKK Kabupaten Sorsel akan memilih salah satu Posyandu baru untuk dijadikan Posyandu binaan. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua ibu-ibu yang ikut mensukseskan program TP-PKK Sorsel tersebut. Hadir dalam acara ini ketua Pokja IV dan anggota TP PKK Sorsel, kader Posyandu serta puluhan ibu hamil dan balita se-Kampung Tapiri dan Wersar Distrik Teminabuan.

Sementara itu Kepala Puskesmas Teminabuan Selfina Selaya menjelaskan, kerjasama dan sinergi antara TP-PKK dan Puskesmas sudah terjalin baik. Aktivitas kader Posyandu di setiap kampung sudah maksimal dan Puskesmas merasa sangat terbantu dalam menunjang tugas tim medis dari Puskesmas. Pihaknya juga menyiapkan sejumlah tenaga medis untuk membantu pelayanan Posyandu. Dengan pemberian seragam dan sejumlah fasilitas ini berarti TP-PKK Kabupaten Sorsel telah memberikan semangat bagi kader Posyandu untuk memberikan

pelayanan Posyandu yang terbaik. (HumasSorsel)

Kepala SKPD di Provinsi Papua Laporkan Kondisi Kantor Pasca Libur Lebaran

Posted: 26 Jun 2018 10:27 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua akan kembali menggelar upacara bendera dan apel gabungan pada Senin (25/6). Namun kegiatan kali ini berbeda dari biasanya, dimana setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan bertindak sebagai pemimpin barisan.

Sementara bertindak sebagi pemimpin upacara adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinan dengan perwira upacara Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri. Penjabat Gubernur Papua Soedarmo seperti biasanya akan menjadi inspektur upacara (irup).

Menindaklanjuti apel gabungan Kamis (21/6) yang hanya dihadiri 50 persen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua, pada upcara bendera pekan depan, seluruh kepala OPD akan diminta laporan mengenai kondisi kantor hingga kehadiran pegawai pasca libur Lebaran.

Hal demikian berkenaan dengan kebijakan pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara Pemprov Papua yang menambah waktu liburan atau tak hadir dalam apel pagi (dan belum berkantor), sejak Kamis lalu.

"Nanti Senin pekan depan kita cek kembali dalam upacara bendera dan apel gabungan bersama di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Upacara ini ditempuh sebagai tindaklanjut dari upaya penegakkan disiplin di masing-masing instansi yang ada di Provinsi Papua ini," terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, Jumat (22/6).

Menurut Elysa, dalam upacara itu juga akan diputuskan oleh Penjabat Gubernur Papua, kebijakan apa yang diambil untuk menghukum ASN pemalas yang tak hadir apel dan belum berkantor usai libur Lebaran.

"Apakah nanti Gubernur memberikan sanksi sesuai PP 53 2010 tentang disipilin pegawai negeri sipil, atau apakah ada kebijakan lain? Kita tunggu saja nanti dalam upacara bendera dan apel pagi Senin depan".

"Yang pasti akan ada sanksi tegas bagi ASN yang melanggar dan tidak patuh pada aturan. Sebab sudah ada pula imbauan dari Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), bahwa yang tak masuk kerja pasca libur Lebaran, wajib diberikan sanksi tegas," terang dia.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Soedarmo kecewa dengan tingkat kehadiran pegawai negeri Pemprov Papua yang dalam apel gabungan hanya dihadiri sekitar 50 persen ASN. Padahal dirinya telah menyampaikan ancaman untuk memberi sanksi berat bagi ASN yang menambah waktu liburan telah.

"Dari laporan dalam apel pagi mayoritas lebih banyak yang tidak hadir daripada yang datanng apel pada pagi hari ini. Termasuk juga para pimpinan SKPD atau pejabat Eselon II, dari jumlah yang ada, sebanyak 22 orang tak hadir. Karena itu, bagi yang tidak hadir harus dikasi sanksi apalagi yang tanpa keterangan," tegasnya. (DiskominfoPapua)

Disorda Papua akan Buka Relawan PON XX 2020

Posted: 26 Jun 2018 10:27 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua memastikan dalam waktu dekat, bakal membuka pendaftaran relawan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, untuk Kota dan Kabupaten Jayapura.

Diperkirakan sekitar 2.500 relawan akan direkrut, yang kemudian bertugas mendampingi seluruh kontingen maupun cabang olahraga, yang akan bertanding dalam iven nasional yang digelar empat tahun sekali tersebut.

"Sudah ada komunikasi dengan pihak Sub Pengurus Besar (PB) PON XX 2020 Kota dan Kabupaten Jayapura selaku pihak yang nantinya melakukan perekrutan."

"Paling lambat kita akan mulai dalam dua bulan kedepan, sebab total ada 10.000 relawan yang akan direkrut di seluruh Provinsi Papua. Sehingga kita mesti cicil (merekrut) sejak sekarang, sehingga saat hari pelaksanaanya semua relawan sudah standby untuk membantu pelaksanaan PON," terang Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi, di Jayapura, Sabtu (23/6).

Dengan digelarnya pendaftaran relawan PON di Kota dan Kabupaten Jayapura, sambung dia, diharapkan perekrutan ini menjadi sebuah pilot project atau proyek percontohan bagi Sub PB PON Merauke, Mimika, Biak Numfor dan Jayawijaya.

Dimana sejumlah wilayah ini akan merekrut relawan PON untuk membantu memberikan pendampingan bagi seluruh provinsi yang akan datang ke Papua.

Sementara untuk perekrutannya, lanjut dia, pihaknya akan melibatkan sejumlah perguruan tinggi di bumi cenderawasih. Tak ketinggalan pihak Kodam XVII Cenderawasih yang akan memberikan pendidikan wawasan kebangsaan bagi para relawan.

"Kemudian juga nanti ada penyampaian dalam bentuk konsolidasi oleh pihak event organizer (EO) yang ditunjuk dalam mempersiapkan PON. Dan sekali lagi untuk penganggaran perekrutan relawan ini semua dari dinas olahraga dan pemuda," jelasnya.

Sementara ditanya mengenai persyaratan, dia tambahkan, akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

"Yang pasti persyaratan secara administrasinya sudah disusun di dinas kami. Tinggal nanti dikoordinasikan dengan pihak yang melakukan seleksi," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Said Assagaff Minta KPU, Bawaslu dan Panwaslu Netral Selama Pilkada

Posted: 26 Jun 2018 10:22 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 27 Juni 2018, Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta agar penyelenggara pesta demokrasi dapat netral dan menghindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang selama melaksanakan tugas.

"Hal penting yang mesti dikawal saat ini adalah, jalannya pelaksanaan pilkada serentak, baik Pilkada Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, karena akan menentukan masa depan pemerintahan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang " ujar Gubernur Assagaff, sesaat setelah acara Serah Terima Pelaksanaan Tugas antara dirinya dengan Pelaksana Tugas Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (23/6).

Lebih lanjut dia katakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku, dirinya ingin menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Panwaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar berdiri tegak, setegak-tegaknya di atas ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku.

"Hindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab saudara-saudara akan diperhadapkan dan harus mempertanggungjawabkan pekerjaan, baik itu kepada institusi yang berwenang, kepada masyarakat dan terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," tutur Assagaff.

Dirinya meminta agar pihak yang berwewenang memperhatikan berbagai hal-hal teknis yang ada di lapangan, dengan memberi pencerahan dan arahan secara tegas, independen, profesional kepada semua petugas pelaksana di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran internal KPU dan Bawaslu sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Saya menaruh perhatian kepada KPU dan Bawaslu, Panwaslu dan jajarannya, yang selama ini telah menunjukan kinerja yang konsisten dan terukur. Saudara-saudara tentu telah meletakan cara-cara berdemokrasi yang jujur, adil dan bermutu," ucap Assagaff.

Pengalaman penyelengaraan pada pilkada-pilkada sebelumnya, mauupun pilkada di daerah lain di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga.Ini penting disampaikan, mengingat, bahwa Maluku dimasukan sebagai salah satu provinsi dengan kategori daerah rawan konflik pilkada oleh Bawaslu Pusat.

"Ini sinyal dan peringatan. Karena itu harus disikapi dengan benar dan juga ditindaklanjuti dengan cara yang benar-benar pula," ingat Assagaff.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya juga meminta kepada aparat keamanan untuk benar-benar memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya maupun Sapta Marga serta sumpah prajurit.

"Itu adalah komitmen serta integritas diri yang mesti saudara-saudara pegang teguh. Sebab dari situlah harkat dan martabat sebagai seorang penjaga Negara dipertaruhkan. Dan di sanalan terletak sumber perjuangan dan nilai-nilai kejuangan yang mulia bagi negara bangsa dan daerah," ujar Assagaff.

Untuk para bupati/walikota, dirinya juga berharap dapat berkoordinasi dan mengawasi setiap perkembangan situasi keamanan dan ketertiban umum memasuki masa tenang, terutama pada hari pencoblosan maupun pada saat perhitungan suara.

"Pemerintah daerah (Pemda) tidak punya kewenangan untuk mengintervensi hal-hal teknis yang menjadi wilayah kerja penyelenggara, tetapi pemda wajib memfasilitasi dan mengkoordinasi instansi atau lembaga-lembaga manapun demi kusuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pilkada di masing-masing kabupaten/kota," paparnya.

Karena itu, menurut Assagaff, bila dibutuhkan, lakukanlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga memungkinkan masyarakat pemilih dapat menggunakan hak politik mereka secara baik, aman, lancar, bebas intimidasi dan demokratis.

Sebelumnya, Plt Gubernur Maluku yang adalah Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutannya menjelaskan, sesuai konstitusi yang diamanatkan sebagai Plt Gubernur Maluku, maka dirinya telah menjalankan 5 tugas dan wewenang utama yakni, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di daerah serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan pembahasan Ranperda, melakukan pengisian dan pergantian pejabat, yang keseluruhannya telah diupayakan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan seoptimal mungkin.

Diakuinya, berkaitan dengan situasi keamanan semasa kampanye, dimana ditandai naiknya suhu politik maupun "gesekan" di tataran masyarakat, akan tetapi situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Maluku tetap terjaga dengan baik, berkat dukungan aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta peran serta seluruh elemen masyarakat.

Selaku Plt dirinya juga terus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada baik pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun pilkada Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara dan pilkada Walikota/Wakil Walikota Tual.

"Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak KPU maupun Bawaslu/Panwaslu yang mana puncak telah digelar Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan melibatkan KPU, Bawaslu/Panwaslu, Polda Maluku, Kodam XVI Pattimura maupun seluruh Bupati/Walikota yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi kesiapan masing-masing daerah, dan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah siap menyelenggarakan Pilkada," terang Sahuburua.

Sedangkan terkait dengan aturan menjaga netralitas Birokrasi di pilkada, pihaknya juga telah mempertegas pada setiap kesempatan pembinaan, dengan memerintahkan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian agar bertindak profesional dan sesuai aturan apabila ditemui pelanggaran.

"Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa, sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran serius netralitas ASN yang harus ditindaklanjuti," ungkapnya.

Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan, Sahuburua katakan, koordinasi dan konsolidasi terus diperkuat melalui OPD masing-masing dengan cara merealisasikan program kerja secara efektif dan efisien, mendorong penguatan peran strategis, mengupayakan kerja yang inovasi, menciptakan peluang investasi, menambah daya saing daerah dari ekspor daerah serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

"Untuk beberapa moment strategis dalam hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Maluku kami laksanakan termasuk penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan TA. 2017 yang telah ditetapkan sebagai PERDA, dan sekaligus mendapatkan apreasisi OPINI oleh BPK pada Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini prestasi membanggakan yang tekah 3 kali berturut-turut kita raih dalam masa kepemimpinan Maluku 2014-2019," tandas Sahuburua.

Hadir dalam acara tersebut, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen Suko Pranoto, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus, Pimpinan KPU/Bawaslu, Panwaslu, Ketua DPRD Maluku, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku. (DiskominfoMaluku)

TP PKK Sorong Selatan Serahkan Seragam ke Kader Posyandu Binaan

Posted: 26 Jun 2018 10:12 AM PDT

pelayanan Posyandu yang terbaik. (HumasSorsel)

Tradisi Pukul Sapu di Mamala dan Morela Jadi Penggerak Wisata

Posted: 26 Jun 2018 09:57 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengharapkan Tradisi Pukul Sapu atau Baku Pukul Manyapu, yang berlangsung setiap 7 Syawal di Desa Mamala dan Morella, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku diharapkan bisa berkembang menjadi salah satu lokomotif penggerak sektor pariwisata di Maluku.

"Melalui khasanah budaya tradisional ini, selain mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat, dampaknya juga dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri," ujar Sahuburua pada acara Pesta Buday Atraksi Pukul Sapu Lidi di Negeri Mamala, Jumat (22/6).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, sebut Sahuburua, memberikan apreasiasi kepada masyarakat, yang mampu menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada sekitar abad XVII ini.

Budaya pukul sapu lidi kata Sahuburua, memiliki nilai historis, antara lain dalam rangka mengenang perjuangan Kapten Tulukabessy beserta pasukannya melawan penjajahan VOC Belanda dalam perang Kapahaha (1643-1646 M), dimana perang ini untuk mempertahankan Benteng Kapahaha dari serbuan penjajah VOC yang ingin mendirikan markas VOC atau Kongsi Dagang Belanda di Teluk Sewatelu, Ambon.

"Pada konteks ini dapat dipahami, sesungguhnya budaya pukul sapu lidi memiliki nilai-nilai kejuangan, keberanian, kebersamaan dan persaudaraan yang sangat tinggi," ucapnya.

Sejatinya, kata Sahuburua, sebagai anak cucu yang mewarisi budaya ini, khususnya masyarakat Mamala dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum atraksi ritual tersebut sebagai modal sosial kultural dalam rangka membangkitkan kembali semangat heroisme dan cinta tanah air, keberanian memperjuangkan hak dan kebenaran, kerelaan berkorban untuk kepentingan banyak orang, serta kelapangan jiwa untuk hidup bersama dalam bingkai NKRI dan Kebhinekaan Tunggal Ika.

Dalam momentum ini, dirinya mengajak agar masyarakat untuk merevitalisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Sebab jika, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya sapu lidi ini hilang, maka sangat mungkin akan terjebak pada ritual yang kering dan hampa nilai atau absurd, dan secara sosiologis biasanya menimbulkan benturan kepentingan serta tubrukan-tubrukan sosial yang berakhir dengan konflik dan kekerasan.

"Sebaliknya jika, kita mampu mengawal dan mentranformasikan nilai-nilai yang di kandungnya, saya yakin wisata budaya sapu lidi ini akan semakin diminati oleh banyak orang, khususnya wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan income masayarakat untuk hidup sejahtera," tutur Sahuburua.

Untuk itu, dirinya juga berharap, agar media massa dapat membantu memberitakan kepada masyarakat dunia bahwa Maluku, khususnya negeri Mamala saat ini, bukan lagi daerah konflik, tetapi telah bertransformasi menjadi daerah yang sangat aman, tempat bersemayam nilai-nilai kasih sayang hidup orang basudara.

"Karena itu, atraksi budaya pukul sapu ini harus dipromosikan hingga mendapat tempat dan dikenal luas secara nasional maupun internasional, karena dampaknya tidak hanya mendatangkan devisa bagi daerah, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dua desa masing-masing Desa Mamala dan Desa Morela," ucapnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Thahir saat menghadiri acara dengan atraksi yang sama di Desa Morella, mengatakan, Maluku sebagai negeri Al-Mulukh, negeri raja-raja menyimpan kekayaan adat budaya yang melimpah.

"Adat dan budaya itu patut dirawat dan dilestarikan sebagai pusaka hidup dari generasi ke generasi," ungkap Thahir.

Disebutkan, Negeri Morella dan negeri-negeri di Jazirah Leihitu memiliki tradisi dan adat yang patut diapresiasi, sebab ditengah gencarnya modernisasi dan globalisasi, namun tradisi adat Pukul Manyapu ini masih tetap bertahan dan eksis.

" Itu berarti Pemerintah Negeri dan masyarakat adat memiliki ketahanan dan kekompakan dalam menjaga dan merawat praktek-praktek adat yang merupakan pusaka hidup," terangnya.

Wakil Bupati Maluku Tengah, M. Leleury dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah kabupaten Maluku Tengah selalu memgapresiasi dan akan terus mendukung pesta budaya atraksi pukul sapu lidi ini sebagai upaya melestarikan budaya dan adat istiadat serta nilai-nilai patriotism dan nilai-nilai agama untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan di negeri dan daerah serta pembangunan nasional.

"Untuk itu saya berharap agar masyarakat adat dan ahli waris di negeri Morella kiranya tetap peduli dalam memelihara dan melestarikan budaya pukul sapu lidi dengan sebaik-baiknya," ungkap Leleury.

Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menghargai dan melestarikan adat istiadat dan budaya, memelihara keamanan dan ketertiban, menjalin silaturahmi, menjadi pelopor dalam memantapkan toleransi hidup umat beragama serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Hadir dalam pesta budaya atraksi Pukul Sapu Lidi di Desa Mamala dan Morella, Kabupaten Maluku Tengah, Muspida Maluku, Forkopimda, Wakil Bupati Maluku Tengah M.Leleury, Tokoh-tokoh masayarakat, tokoh adat, Said Assagaff, Mantan Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal (DiskominfoMaluku)

Kepala SKPD di Provinsi Papua Laporkan Kondisi Kantor Pasca Libur Lebaran

Posted: 26 Jun 2018 09:47 AM PDT

Hal demikian berkenaan dengan kebijakan pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara Pemprov Papua yang menambah waktu liburan atau tak hadir dalam apel pagi (dan belum berkantor), sejak Kamis lalu.

Menurut Elysa, dalam upacara itu juga akan diputuskan oleh Penjabat Gubernur Papua, kebijakan apa yang diambil untuk menghukum ASN pemalas yang tak hadir apel dan belum berkantor usai libur Lebaran.

Disorda Papua akan Buka Relawan PON XX 2020

Posted: 26 Jun 2018 09:07 AM PDT

"Sudah ada komunikasi dengan pihak Sub Pengurus Besar (PB) PON XX 2020 Kota dan Kabupaten Jayapura selaku pihak yang nantinya melakukan perekrutan."

Dimana sejumlah wilayah ini akan merekrut relawan PON untuk membantu memberikan pendampingan bagi seluruh provinsi yang akan datang ke Papua.

Sementara ditanya mengenai persyaratan, dia tambahkan, akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

"Yang pasti persyaratan secara administrasinya sudah disusun di dinas kami. Tinggal nanti dikoordinasikan dengan pihak yang melakukan seleksi," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Petrus Fatlolon Bersihkan Asrama SMAN Unggulan Saumlaki

Posted: 26 Jun 2018 09:07 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH kerahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) MTB untuk membersihkan lokasi asrama dari siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Unggulan Saumlaki, pada Selasa (26/06).

Menurut rilis media Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah (Pemda) MTB melalui akun profil facebooknya, kegiatan ini dilakukan mengingat lokasi sekolah tersebut yang tepat berada di pusat pemerintahan Kepulauan Tanimbar.

"Bupati MTB bersama seluruh pimpinan SKPD dan Staf melakukan Kerja bakti membersihkan lokasi Asrama siswa SMA Negeri Unggulan Saumlaki, mengingat lokasi tersebut berada tepat di pusat pemerintahan," kata rilis itu.

Kegiatan tersebut diawali dengan apel gabungan tepat pukul 08.00 WIT di halaman Kantor Bupati MTB, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Piterson Rangkoratat, SH. (Laura Sobuber)

Petrus Fatlolon Tinjau Pantai Cinta Kasih

Posted: 26 Jun 2018 08:17 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Camat Wertamrian dan Kepala Desa (Kades) Tumbur meninjau pantai cinta kasih, yang terletak di antara Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian dan Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), pada Senin (25/06).

Menurut rilis media Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah (Pemda) MTB melalui akun profil facebooknya, hal tersebut dilakukan untuk menambah rekomendasi pantai wisata di Kepulauan Tanimbar.

Dari tinjauan itu jika memenuhi syarat, maka akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai destinasi wisata baru di Bumi Duan Lolat.

"Sebagai referensi untuk pengembangan wisata pantai. Jika memenuhi syarat maka ke depan akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai destinasi wisata baru," kata rilis itu.

Hal ini diapresiasi oleh salah satu warga Desa Tumbur, Ais Malindar, yang berkomentar mendukung kinerja dari Kepala Daerah tersebut.

"Perfect, Kami siap mendukung dan terus mendukung segala progress yang direncanakan. Terima kasih atas segalanya bagi desaku tercinta, Amtufu – Tumbur," kata dia.

Sementara akun lain, Ferdy Seralurin berharap semoga yang dilakukan orang nomor satu di Bumi Duan Lolat ini bukan hanya sebatas peninjauan saja tetapi bisa ditindak lanjuti dengan langkah konkrit dan terobosan lebih demi kemajuan pariwisata di MTB.

"Semoga tidak terbatas survey saja, tapi butuh langkah konkrit dan terobosan lebih untuk kemajuan pariwisata di MTB. Potensi sangat besar, entah spot wisata atau wisata budayanya, tapi MTB masih ketinggalan dengan beberapa kabupaten di Maluku. Jangan saja Pak Bupati yang bertindak seperti ini, tapi mana kadis pariwisatanya," harap dia. (Laura Sobuber)

Soedarmo Ingatkan Konsistensi dan Komitmen Pelaksanaan Pilkada di Papua

Posted: 26 Jun 2018 07:47 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengingatkan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilihan umum, agar konsisten dan berkomitmen tinggi terhadap tugas pelaksanaan pesta demokrasi, 27 Juni 2018 mendatang, di masing-masing wilayahnya.

Hal itu disampaikan Soedarmo menyikapi usulan penundaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puncak, berkenaan dengan penolakan calon tunggal di wilayah tersebut.

"Pilkada serentak itu harus berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan sebelumnya (apa pun hambatannya). Tidak boleh ada yang mundur," terang Soedarmo di Jayapura, Senin (25/6), usai upacara bendera di Halaman Kantor Gubernur Dok II Kota Jayapura.

Dikatakan terkait permintaan mengakomodir bakal calon bupati dan wakil bupati lainnya di Kabupaten Puncak, pada prinsipnya selama belum ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia RI, maka calon tunggal yang berlaku saat ini harus dijalankan.

"Makanya, kemarin kita sarankan (pihak terkait di Kabuaten Puncak) untuk koordinasi dan konsultasi dengan KPU RI," ujar dia.

Dia mengingatkan agar para Penjabat Bupati yang ditunjuk untuk netral, tidak berpihak dan tetap pada tugas pokok maupun fungsinya mendukung serta menjalankan Pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang. Dia juga berharap agar seorang penjabat tak ikut terlibat dalam dalam ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.

"Sebab tugas menetapkan calon bupati dan wakil bupati adalah KPU bukan menjadi tupoksi dari seorang penjabat bupati," terang dia.

Ditanya mengenai progres Pilkada di Paniai, menurut dia, dari hasil koordinasi dengan penyelenggara setempat telah turun keputusan hasil konsultasi dengan KPU RI. "Hanya apakah nanti hanya calon tunggal atau dua calon, saya belum dapat laporan. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, baik satu atau dua calon Pilkada harus jalan serentak pada 27 Juni," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur memastikan dari tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada, hanya Penjabat Sementara (PJs) Bupati Jayawijaya yang ditarik ke provinsi. Sementara bupati dan wakil bupati setempat kembali aktif karena masa jabatannya baru akan berakhir di Desember 2018 mendatang.

"Pjs Jayawijaya Doren Wakerkwa sudah selesai. Makanya pejabat definitif sebelumnya sudah masuk kerja pada 24 Juni kemarin. Dan kini sudah memasuki masa tenang sampai 26 Juni," terang dia. (DiskominfoPapua)

Pemkab MTB Launching Program Bedah Rumah di Tanimbar Utara

Posted: 26 Jun 2018 07:47 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) terus berupaya melakukan perbaikan sarana dan prasarana pada wilayah permukiman masyarakat yang tidak laik huni, dengan tujuan meningkatkan kwalitas hidup masyarakat yang lebih baik. Salah satu diantarnya adalah program bedah rumah (PBR).

Bupati MTB, Petrus Fatlolon, dalam kesempatan kunjungan kerja ke Kecamatan Tanimbar Utara (Tanur) telah melaunching PBR bagi masyarakat tidak berpenghasilan di Desa Ridol dan Ritabel, pada hari Kamis, (14/6).

"Kalau di Larat ini kita bangun baru dua unit rumah, bukan bedah, kalau bedah ada bagian-bagian tertentu saja diperbaiki. Tetapi yang kita bangun ini dimulai dari fondasi. Sedangkan untuk masyarakat tidak berpengahasilan yang belum kebagian akan ditangani dinas terkait seperti Dinas Sosial dan PU tetapi dua rumah yang saya lihat ini memang betul-betul harus segera ditangani," ujar bupati.

Selain bangun baru dua rumah di desa Ridol dan Ritabel, pemda juga melakukan renovasi Pasar Larat, khususnya pada bagian atap yang sudah rusak.

"Pasar ini sudah mendesak ya, karena kalau hujan para pedagang basah kuyub di sini dan jualan mereka itu pada rusak semua, dan ini pedagang yang 100 persen orang Tanimbar, datang dari Lamdesar Timur, Lamdesar Barat dan desa desa disekitar kecamatan Tanimbar Utara. Bayangkan kalau hujan, jualan mereka basa, akhirnya ya saya putuskan untuk kita swadaya pakai biaya perjalanan dinas yang ada. Kita tidak tidur di hotel tapi kita tidur di Mes, supaya biaya perjalanan dinas itu kita pakai untuk beli bahan," lanjut Bupati.

Menjawab pertanyaan program bedah rumah di kecamatan lain kata bupati, sudah diprogramkan dinas terkait, namun khusus di Teneman, Kecamatan Wuarlabobar direncanakan akan dibangun 14 rumah baru, bagi masyarakat disan.

"Kita rencana tahun depan Musrenbang tingkat Kabupaten itu dilaksanakan di Tenaman, kita bangun baru disana sekitar 14 unit rumah. Mengapa kita bangun baru, karena di sana rumahnya itu masih lantai tanah, dindingnya dari bambu dan atapnya masih daun kelapa," ungkap Bupati.

Menurut Bupati, rumah masyarakat tersebut merupakan penyebab dari tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, karena itu pemerintah daerah terus berupaya menggalakan berbagai program pembangunan guna mengentaskan kemiskinan dimaksud.

Sementara itu Camat Tanimbar Utara, Daniel Sabono, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah karena dengan menperhatikan kondisi riil di Kecamatan Tanimbar Utara untuk membedah rumah.

"Kami sebagai pemerintah kecamatan atas nama seluruh warga kecamatan di Bumi Lelemuku, dengan melihat dan ikutserta bapak bupati terlibat aktif berpartisipasi membangun rumah masyarakat miskin, di Kecamatan Tanut, khususnya di desa Ridol dan Ritabel. Karena itu semua masyarakat begitu tulus menyambut niat baik dan bergembira karena Pak Bupati telah mengaktualisasikan bahkan mengimplementasikan Visi Misi dalam pemerintahan lima tahun ke depan," ujar Sabono.

Dia berharap, program bantuan bangun baru rumah masyarakat tersebut, tidak sebatas pada jumlah unit rumah, namun akan terus meningkat.

"Kami percaya sungguh, bahwa bukan hanya sebatas tadi saja, bedah rumah dilakukan untuk dua unit rumah, tetapi ini terus ditingkatkan guna mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat, dan bagaimana masyarakat ada dalam kebersamaan membangun sebuah dinamika pembangunan dengan senantiasa bergotong –royong," harap Sabono.

Untuk diketahui bahwa, bedah rumah dan bangun baru rumah merupakan program Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah yang dananya bersumber baik dari BUMN maupun BUMD. Proses pekerjaan bangun baru dua unit rumah di Larat dengan luas bangunan 6 x 6 m2 itu, hingga rampung membutuhkan waktu 6 hari serta melibatkan sejumlah tenaga pegawai pemda dan anggota Koramil Larat, untuk mempercepat pekerjaan fisik bangunan tersebut. (DiskominfoMTB)

Soedarmo Ingatkan Konsistensi dan Komitmen Pelaksanaan Pilkada di Papua

Posted: 26 Jun 2018 07:47 AM PDT

Hal itu disampaikan Soedarmo menyikapi usulan penundaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puncak, berkenaan dengan penolakan calon tunggal di wilayah tersebut.

"Makanya, kemarin kita sarankan (pihak terkait di Kabuaten Puncak) untuk koordinasi dan konsultasi dengan KPU RI," ujar dia.

"Sebab tugas menetapkan calon bupati dan wakil bupati adalah KPU bukan menjadi tupoksi dari seorang penjabat bupati," terang dia.

Pilkada 2018, Pemprov Papua Jadikan 27 Juni Libur

Posted: 26 Jun 2018 07:22 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengumumkan 27 Juni 2018 mendatang sebagai hari libur nasional, yang juga berkenaan dengan haris pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serentak di seluruh Indonesia.

Hari libur tersebut sebagaimana keputusan Gubernur Papua nomor 188.4/241/2018 tentang penetapan hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Papua.

"Sehingga dengan meliburkan seluruh aktivitas perkantoran, kita berharap partisipasi masyarakat yang memilih atau menyalurkan suaranya di Pilkada kian meningkat," terang Penjabat Gubernur Papua Soedarmo di Kota Jayapura, Senin (25/6).

Dia katakan, pelaksanaan Pilkada Gubernur dan tujuh bupati di Papua tinggal menghitung hari bahkan jam. Oleh karenanya, penetapan libur nasional itu bukannya tanpa alasan. Tetapi untuk memastikan agar Pilkada berjalan sukses yang tak hanya pada kelancaran maupun keamanannya saja.

"Sebab Pilkada itu disebut sukses bila prosentase pemilih juga tinggi. Nah, pemilih yang tinggi ini juga salah satu bagian dari suksesnya pelaksanaan Pilkada itu sendiri," terang dia.

Soedarmo berharap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar dapat menyampaikan hak pilihnya ke tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing wilayah.

"Sebab sekali lagi libur itu supaya ASN bisa ada waktu untuk memilih di TPS. Karena satu suara akan sangat menentukan arah pembangunan Provinsi Papua lima tahun yang ada datang. Untuk itu, saya harap semua ASN bisa menyalurkan suaranya saat Pilkada 27 Juni mendatang," harap dia.

Pada kesempatan itu, ia kembali mengingatkan ASN untuk tidak berpolitik praktis dan menjadi tim sukses jelang pemungutan suara. Dirinya juga mengharapkan seluruh masyarakat agar menghindari politik uang yang berpotensi terjadi jelang detik-detik pencoblosan di TPS.

"Sebab politik uang ini merupakan racun demokrasi. Untuk itu, saya harap semua masyarakat agar bisa hindari politik uang. Sebab baik pemberi dan penerima terancam hukuman pidana atau kurungan penjara," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Pilkada 2018, Pemprov Papua Jadikan 27 Juni Libur

Posted: 26 Jun 2018 07:17 AM PDT

Hari libur tersebut sebagaimana keputusan Gubernur Papua nomor 188.4/241/2018 tentang penetapan hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Papua.

"Sebab Pilkada itu disebut sukses bila prosentase pemilih juga tinggi. Nah, pemilih yang tinggi ini juga salah satu bagian dari suksesnya pelaksanaan Pilkada itu sendiri," terang dia.

Soedarmo berharap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar dapat menyampaikan hak pilihnya ke tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing wilayah.

Anggota Yonif 121 Bagi Buku Gratis di Anak PAUD Syalom Kwimi Arso

Posted: 26 Jun 2018 06:42 AM PDT

KWIMI ARSO, LELEMUKU.COM - Selain tugas dan tanggung jawab mengamankan perbatasan wilayah darat Yonif 121/MK (Macan Kumbang) juga melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial (Binter) membagikan buku secara gratis, berupa buku tulis, buku untuk menggambar, buku belajar membaca serta alat tulis kepada 100 anak-anak di PAUD Syalom pada Minggu (25/6) bertempat di Kampung Kwimi Arso Kabupaten Keerom

Dimana program Binter tersebut merupakan suatu program unggulan TNI AD yang bertujuan membantu pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat serta pengentasan buta aksara

Dalam kesempatan itu Satgas Yonif 121/MK yang dipimpin Lettu Inf Rudi Hartono menyapa anak-anak PAUD Syalom agar selalu rajin belajar sehingga menjadi anak-anak yang berguna kelak untuk bangsa dan negara serta selalu menghormati orang tua dan guru-guru

"Masih ada ratusan buku dan alat tulis lagi yang akan kami bagikan kepada anak-anak sekolah yang ada di pedalaman selesai masa liburan sekolah ini, kami akan sangat senang dapat membantu anak-anak yang ada di perbatasan ini dengan harapan anak-anak dapat lebih giat dan bersemangat lagi untuk belajar", ungkap Rudi Hartono.

Ketua Yayasan Syalom Center Papua (YSCP) yang membawahi PAUD Syalom Ibu Eda Lukas mengucapkan terimakasih kepada Satgas Yonif 121/MK telah besedia memberikan bantuan buku dan alat tulis secara gratis.

"Saya sebagai Ketua Yayasan PAUD Syalom mengucapkan terimasih kepada bapak-bapak Satgas Yonif 121/MK yang telah mau menyumbangkan buku-buku dan alat tulis kepada anak-anak kami semoga pemberian ini dapat dimamfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh anak-anak kami demi kemajuan pendidikannya", tandas Eda. (Pendam17)

Kodim 1502 Selenggarakan Tanam Padi Perdana di Simalouw

Posted: 26 Jun 2018 06:37 AM PDT

SIMALOUW, LELEMUKU.COM - Komando Distrik Militer (Kodim) 1502/Masohi menyelenggarakan acara tanam padi perdana dalam rangka program ketahanan pangan untuk mendukung Pemerintah Daerah guna memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Simalouw KM 7, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku pada Senin (25/6).

kegiatan ini dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat yang berkaitan dengan menunjang ketahanan pangan terhadap bahaya proxy war serta untuk menunjang kesejahteraan rakyat.

"Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam mempertahankan kondisi sosial dan ketahanan pangan di wilayah," pungkas Letkol Inf Hari Sandhi Chrishandoko, S.Sos.

Bupati Malteng H. Tuasikal Abua SH dalam sambutanya mengucapkan terima kasih kepada Dandim 1502/Masohi beserta anggota atas kerja keras hingga terselenggaranya kegiatan tanam padi perdana saat ini yang mana kegiatan ketahanan pangan sangat bermanfaat dalam menunjang kebutuhan pangan dan gizi sebagai pilar perekonomian bagi masyarakat di wilayah masing-masing.

Lahan tanaman padi yang dikerjakan oleh Kodim 1502/Masohi seluas 6 Ha dan merupakan lahan sawah pertama kali di Kec. Amahai dan Lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Kegiatan penanaman secara simbolis diantaranya penanaman padi, pembibitan serta pengecekan sistem Irigasi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Malteng, H.Tuasikal Abua SH, Danbrigif 27/Nusa Ina, Letkol Inf Mustakim, Kapolres Malteng AKBP, R. Arthur.L.Simamora S.Ik, dan Kajari Masohi diwakili oleh Victor Mailoa SH.(Penrem151)

Anggota Yonif 121 Bagi Buku Gratis di Anak PAUD Syalom Kwimi Arso

Posted: 26 Jun 2018 06:37 AM PDT

Dimana program Binter tersebut merupakan suatu program unggulan TNI AD yang bertujuan membantu pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat serta pengentasan buta aksara

Gereja Santo Petrus Wembi Terima Bantuan Alkitab dari Yonif 121

Posted: 26 Jun 2018 06:32 AM PDT

WEMBI, LELEMUKU.COM - Satuan Tugas (Satgas) Yonif 121/Macan Kumbang (MK) memberikan bantuan berupa Alkitab dan buku-buku bacaan kekristenan kepada masyarakat di wilayah perbatasan negara antara RI dan PNG minggu 25 Juni 2018 bertempat di Gereja Santo Petrus Kampung Wembi Kabupaten Keerom Papua. Salah satu bentuk kepedulian TNI kepada warga di sekitar tempat tugas. Bantuan Alkitab tersebut bertujuan sebagai sarana mempertebal keimanan kepada Tuhan, serta bentuk kepedulian TNI kepada warga masyarakat di sekitar daerah tugas

Komandan Kompi B (Danki B) Kapten Inf H.S. Sihombing menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Bapak Steven Sebo selaku Ketua Jemaat Gereja usai Ibadah yang disaksikan oleh Rohaiawan Gereja yaitu Pastor Daniel dan jemaat yang hadir pada waktu itu.

Letak Gereja Katolik Santo Petrus Wembi hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari Pos Wembi yang merupakan salah satu Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Satgas dimana sebagian personel Pos Wembi yang beragama Katolik selalu melaksanakan kebaktian di gereja tersebut sehingga antara personel Pos Wembi dengan jemaat sudah terjalin hubungan yang sangat baik.

Kapten Sihombing berharap semoga dengan adanya Alkitab yang dibagikan kepada jemaat dapat bermamfaat untuk membangun dan membina kehidupan rohani jemaat di dalam kehidupan sehari-hari serta dapat lebih religius dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Bapak Steven Sebo sangat menghargai dan berterimakasih atas perhatian yang diberikan oleh Bapak TNI, kami juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang sudah bermurah hati mau menyumbangkan Alkitab, semoga bapak-bapak TNI selalu dilindungi Tuhan saat melaksanakan tugas di Papua ini". Ungkap Steven. (Pendam17)

Gereja Santo Petrus Wembi Terima Bantuan Alkitab dari Yonif 121

Posted: 26 Jun 2018 06:22 AM PDT

Petrus Fatlolon Gelar Apel Sambut Pilkada Maluku 2018

Posted: 26 Jun 2018 06:12 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku Petrus Fatlolon, SH., MH menggelar apel gabungan bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, pada Senin (25/6).

Menurut rilis media Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah (Pemda) MTB melalui akun profil facebooknya, Bupati Fatlolon menghimbau agar seluruh ASN menunjukan sikap netral dalam memasuki masa tenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku 2018.

Secara khusus Ia meminta para ASN agar memanfaatkan kesempatan Pilgub ini sebaik-baiknya dengan memberikan hak suara masing-masing serta tidak terlibat pada politik praktis.

"Dapat memberikan hak suaranya serta tidak terlibat politik praktis," kata dia saat menyampaiakn arahan.

Bupati menegaskan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait supaya tidak memberikan data-data yang berhubungan dengan kependudukan maupun pemerintahan kepada siapapun juga, yang tidak berkepentingan tanpa arahan pimpinan.

Selanjutnya Ia berharap agar proses penyelenggaraan Pilgub Maluku ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai.

"Semoga Penyelengaraan Pemilihan Gubernur Maluku dapat Berjalan dengan lancar,aman dan damai," harap Bupati Fatlolon. (Laura Sobuber)

Camat dan Kepala Desa Harus Sukseskan Pilkada 2018

Posted: 26 Jun 2018 06:02 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH meminta agar para camat dan kepala desa di kabupaten tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menyukseskan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 2018-2023.

Hal ini diungkapkan bupati saat melantik Camat Nirunmas, Pejabat Kepala Desa Arma dan Pejabat Kepala Desa Alusi yang baru pada Selasa (25/6) pukul 10.25 WIT di Lobi Lantai II Kantor Bupati MTB, Jln Ir. Soekarno, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.

"Khusus untuk Kecamatan Nirunmas pada saat ini ada pergantian Camat dan dihadapkan dengan tantangan terdekat yakni pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku," ujar dia saat memberikan sambutan.

Kepada camat yang baru Ir.Adrianus Demianus Sabono, ia mengatakan tantangan tersebut harus dihadapi dengan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kendala-kendala yang dihadapi para petugas pelaksana pemilihan umum dapat berjalan dengan baik.

"Untuk itu saya berharap agar Camat Nirunmas yang baru saja dilantik untuk segera diserahterimakan pada sore hari ini supaya bisa melaksanakan fungsi tugas pemerintahan di Kecamatan Nirunmas supaya tidak terjadi kavakuman pelaksanaan pemerintahan maupun pelayanan publik," kata Bupati.

Selanjutnya kepada dua pejabat kepala desa yang baru saja dilantik yakni Feri Silety sebagai Pejabat Kepala Desa Arma, Kecamatan Nirunmas dan Vitalis C Batlayeri, SH sebagai Pejabat Kepala Desa Alusi Batjas, Kecamatan Kormomolin agar dapat mendukung penyelenggaran pilkada dengan baik dan tuntas.

"Kepada Pejabat Kepala Desa yang baru dilantik dimintah untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada di Desanya dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, tertib dan demokratis serta dapat melakukan penyesuaian di Desanya agar penyelenggaraan pemerintahan di Desanya dapat berjalan dengan baik," imbau dia.

Selain Bupati, pelantikan ini dihadiri oleh beberapa pejabat diantaranya Wakil Bupati Agustinus Utuwaly, S.Sos, Sekretaris Daerah Piterson Rangkoratat, SH, Asisten Bidang Pemerintahan Yohanis Batseran, S.Sos, Asisten Bidang Administrasi Umum Rynhard Salmart Matatula, SP, M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Ir. Agustina Frisand Lerrick, M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Drs.Adolf Hilkia Lokra, Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah MTB, Somalay Batlajery, S.STP dan Kabid Pengembangan SDM pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM, Adam Sainyakit. (Albert Batlayeri)

Yoksan Batlayar Dilantik Jadi Direktur Utama PDAM MTB

Posted: 26 Jun 2018 05:53 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH melantik Yoksan Batlayar sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten MTB Periode 2018 - 2022 pada Selasa (25/6) pukul 10.25 WIT

Dalam sambutannya bupati berharap agar direktur yang baru dapat memberikan semangat yang baru dalam membangun pelayanan publik PDAM kepada masyarakat Tanimbar.

"Untuk Direktur PDAM yang baru saja dilantik, saya berharap agar bisa dapat menjawab tantangan permasalahan yang dihadapi oleh PDAM dalam segi pelayanan," ujar Fatlolon.

Salah satu kendala yang saat ini dihadapi PDAM adalah masalah penyaluran air bersih ke Pelabuhan Saumlaki yang dinilai belum berjalan dengan baik. Sehingga ia mengharapkan Batlayar dapat menuntaskan hal ini secepatnya.

"Pelayanan Air Bersih di Pelabuhan Umum Kelas II Saumlaki juga tidak berjalan dengan maksimal dan saya meminta kepada direktur yang baru agar memberikan perhatian khusus buat pelayanan Air Bersih di Pelabuhan tersebut," ujar dia.

Fatlolon menyatakan PDAM adalah kepanjangan tangan dari Pemda. Apabila PDAM dikelola dengan baik, maka potensi penerimaan PDAM dari Pelabuhan dan pelayanan kepada masyarakat mampu untuk membiayai seluruh operasional perusahaan.

"Kedepannya PDAM tidak lagi mendapat subsidi dari Pemda karena Perusahaan-Perusahaan Daerah dibangun saat ini dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selain itu harus mampu memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah," ungkap dia.

Selanjutnya Bupati Fatlolon menegaskan bahwa dirinya tidak akan kompromi dengan kurangnya pelayanan kepada masyarakat. Sehingga ia mengharapkan jabatan yang diberikan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya guna kepentingan bersama.

"Apabila PDAM tidak mampu meningkatkan penerimaannya maka tentu saja akan dievaluasi termasuk SDMnya dengan kata lain bila ada staf atau pegawai PDAM yang tidak benar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maka saya setuju untuk digantikan," tegas dia.

Selain Bupati, pelantikan yang berlangsung di Lobi Lantai II Kantor Bupati MTB, Jln Ir. Soekarno, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan ini dihadiri oleh beberapa pejabat diantaranya Wakil Bupati Agustinus Utuwaly, S.Sos, Sekretaris Daerah Piterson Rangkoratat, SH, Asisten Bidang Pemerintahan Yohanis Batseran, S.Sos, Asisten Bidang Administrasi Umum Rynhard Salmart Matatula, SP, M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat Ir. Agustina Frisand Lerrick, M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Drs.Adolf Hilkia Lokra, Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah MTB, Somalay Batlajery, S.STP dan Kabid Pengembangan SDM pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM, Adam Sainyakit. (Albert Batlayeri)