Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Polsek Lumajang Serahkan Sepeda Motor Ke Pemiliknya.

Polsek Lumajang Serahkan Sepeda Motor Ke Pemiliknya

Polsek Lumajang Serahkan Sepeda Motor Ke Pemiliknya
Kolam pemancingam memakan korban, Kapolsek Babakan Madang evekuasi Korban seorang anak
Laksamana Tejo Edhi Didaulat Jadi Penasehat Sekber Pers Indonesia
Jalin Silaturahmi Alumni SMUN 1 Cikupa Bentuk Panitia Reuni Ke-20 Angkatan 98
Laksamana Tejo Edhi Didaulat Jadi Penasehat Sekber Pers Indonesia
Jalin Silaturahmi Alumni SMUN 1 Cikupa Bentuk Panitia Reuni Ke-20 Angkatan 98
Polres Lumajang Amankan Sepak Bola Liga 2 Tahun 2018
INDONESIA TERTIPU OLEH SUSU KALENG KENTAL MANIS CAP BENDERA, CAP NONA, CAP ENAK, INDOMILK , SETETES GA ADA SUSU DISANA
KPK Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemkab Waropen
RSUD Jayapura Lacak Oknum Bebankan Pasien Beli Obat Luar
Tingkat Konsumsi Daging Sapi di Papua Meningkat
Anni Rumbiak Akui Pelaksanaan UU Otsus Papua Tuai Kritikan
Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Papua Harus Bersinergi dengan Pemda
Simeon Itlay Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Ketertiban
KPK Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemkab Waropen
RSUD Jayapura Lacak Oknum Bebankan Pasien Beli Obat Luar
Tingkat Konsumsi Daging Sapi di Papua Meningkat
Anni Rumbiak Akui Pelaksanaan UU Otsus Papua Tuai Kritikan
Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Papua Harus Bersinergi dengan Pemda
Simeon Itlay Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Ketertiban
Sarasehan Nasional akan Bahas Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Malut
Doni Monardo Pimpin Rapat Persiapan Sarnas Belajar dari Resolusi Konflik di Maluku
Angelika Batfutu Ingin Buka Sekolah Bahasa Inggris Gratis
Puluhan Hektare Hutan Jati Terbakar
Ini Alasan Penerbangan Charter Darwin-Saumlaki Batal

Posted: 07 Jul 2018 07:02 PM PDT

Lumajang(sekilasmedia.com) -- Polsek Lumajang menyerahkan kembali sepeda motor Honda Supra X 125 R, Nopol : N-5296-UN, warna hitam kombinasi biru kepada pemilik kendaraan, atas nama Luluk Tsamratul (50) alamat JL.Dieng RT.10 RW.03 Ds.Dawuhan Lor Sukodono Lumajang

Berawal dari penyerahan masyarakat pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 00.10 WIB atas nama Muhammad Hotep (40) alamat Jl. Markisa RT. 013 RW. 003 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang ke Polsek Lumajang

Dikarenakan saksi menemukan kendaraan tak bertuan yang telah lama parkir di area parkir pasar baru lumajang sebelah barat ( area parkir mobil) selama 2 hari dalam terkunci setir

mengetahui hal tersebut kemudian pelapor bersama warga sekitar mengamankan dan membawa sepeda motor tersebut untuk di serahkan ke Polsek Lumajang Kota.

Kapolsek Lumajang IPDA Darmanto melalui Paur Subbaghumas IPDA Catur Budi Baskoro menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menemukan pemilik kendaraan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Samsat Lumajang dan dapat diketahui identitas kendaraan bermotor Honda Supra X 125 R, Nopol : N-5296-UN dengan pemilik atas kendaraan atas nama Ibu Luluk Tsamratul (50) alamat JL.Dieng RT.10 RW.03 Ds.Dawuhan Lor Sukodono Lumajang

Setelah mendapatkan data yang Valid, Polisi kemudian menghubungi pemilik kendaraan, setelah didatangkan ke Polsek Lumajang, pemilik kendaraan mengaku kepada Polisi bahwa ia lupa menaruh sepeda motor tersebut.

Kapolsek Lumajang IPDA Darmanto mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang ikut peduli kepada keamanan dan menyerahkan masalah tersebut ke Polisi

"Terimakasih kepada masyarakat yang telah membantu tugas kami, dan pada hari ini, kami serahkan sepeda motor Honda Supra X 125 R, Nopol : N-5296-UN kepada pemiliknya secara gratis dan tanpa dipungut biaya. ini merupakan wujud komitmen kami dalam membantu, melayani dan mengayomi masyarakat" ujar Kapolsek.(kar)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polsek Lumajang Serahkan Sepeda Motor Ke Pemiliknya . Silahkan membaca berita lainnya.

Kolam pemancingam memakan korban, Kapolsek Babakan Madang evekuasi Korban seorang anak

Posted: 07 Jul 2018 06:52 PM PDT

Bogor, SKI

Kolam Pemancingan milik sdr Agus, Kp. Leuwijambe Rt. 03/03, Ds. Karang tengah Kec.Babakan Madang Kab.Bogor menelan korban seorang anak bernama Amar Mubarok usia 2 tahun.

Menurut keterangan beberapa saksi diantaranya Wawan
Setiawan 36 tahun alamat Leuwijambe Rt 03/03 dan Yayan 51 tahun Rt. 03/05 Ds. Kadumangu, Kec.Babakan Madang, Kab. Bogor "pada hari
Sabtu tgl 07 Juli 2018, diketahui sekitar jam 17.00 Wib, ketika saksi sedang kerja bangunan melihat ada anak kecil yg sudah mengambang dikolam dan memberitahukan saksi yg lainnya, kemudian korban diangkat dalam kolam tetapi sudah dalam keadaan lemas lalu dibawa ke klinik akan tetapi diperjalanan sudah meninggal dunia".

Menurut keterangan ibunya, korban lagi bermain didepan rumah & ditinggal memasak selama 30 menit, lalu korban bermain bersama kakaknya yg berumur 5 tahun didepan rumah sedangkan ibunya masak didapur tanpa diketahui siapapun korban sudah ada kolam & mengambang, adapun kolam dengan ketinggian 2 meter & kedalaman air 1 meter.

Keluarga korban sudah musyawarah & sepakat serta menerima kejadian meninggalnya Amar Mubarok sebagai musibah dan telah menerima dengan ikhlas serta menolak untuk diautopsi ( Surat Keberatan utk dilakukan outopsi ditandatangani pihak keluarga ). ( UT )

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kolam pemancingam memakan korban, Kapolsek Babakan Madang evekuasi Korban seorang anak . Silahkan membaca berita lainnya.

Laksamana Tejo Edhi Didaulat Jadi Penasehat Sekber Pers Indonesia

Posted: 07 Jul 2018 06:51 PM PDT

BanteNet. com, JAKARTA - Laksamana TNI (Pur) Tejo Edhi Purdijanto didaulat menjadi
Penasehat Sekretariat Bersama Pers Indonesia oleh para Ketua Umum Organisasi Pers saat menggelar silaturahmi di Restoran Madame Delima, Jumat sore,6/7.

"Gimana bila kita daulat Pak Tejo jadi Penasehat Sekber?" tanya Hence Mandagie, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia.

Tejo, demkian sapaan akrab Ketua Dewan Penasehat Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) hanya tersenyum kecil. Ia meng-iya-kan.

"Demi kehidupan pers yang sehat dan berkeadilan," ujar lelaki kelahiran Magelang ini mengganggukan Kepala.

Ia berharap, Sekber sebagai tindaklanjut aksi Stop Kriminalisasi Pers di Dewan Pers, 4/7, dapat menginventarisasi seluruh persoalan pers saat ini.

Mantan Menkopolhukam ini begitu seksama mendengar uraian para Ketua Organisasi Pers terhadap kondisi pers yang dinilai diskriminatif hingga maraknya kriminalisasi
yang berujung tewasnya seorang wartawan (almarhum Muhammad Yusuf).

"Kita sangat prihatin. Ini perlu diusut tuntas terang benderang," jelas mantan politisi Nasdem ini, seraya
berjanji memfasilitasi Sekber Pers Indonesia untuk menemui Kapolri, Menkominfo, dan Ketua DPR RI untuk mencari solusi penyelesaian masalah pers Indonesia.

Sementara Ketua Umum DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke turut memaparkan permasalahan umum yang dialami pers Indonesia, termasuk agenda pembahasan rencana Judicial Teview dan amandemen UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sedang Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi mengusulkan untuk segera mengaktifkan Sekretariat bersama Pers Indonesia agar seluruh agenda besar yang direncanakan bisa segera direalisasi.

Wartawan senior yang kini menjabat Sekretaris Jenderal PWO Ade Novit juga memberi tanggapannya atas permasalahan media online yang terkesan dibiarkan oleh pemerintah. "Infrastruktur Dewan Pers sesungguhnya tidak mampu mengurus dan mengatur keberadaan puluhan ribu nedia online," ujar mantan news anchor RCTI.

Ade juga menegaskan, media online memang harus ditertibkan agar tidak sembarang orang bisa mendirikannya dan mengklaim sebagai wartawan padahal mereka tidak memiliki back ground pers sama sekali.

Pertemuan yang dirangkaikan dengan acara Halal Bi Halal Persatuan Wartawan Online ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Jaringan Media Nasional Helmy Romdhoni, Ketua Umum Persatuan Wartawan Reformasi Indonesia Suriyanto, Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia Kasihhati.

> jar

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Laksamana Tejo Edhi Didaulat Jadi Penasehat Sekber Pers Indonesia . Silahkan membaca berita lainnya.

Jalin Silaturahmi Alumni SMUN 1 Cikupa Bentuk Panitia Reuni Ke-20 Angkatan 98

Posted: 07 Jul 2018 06:51 PM PDT

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Rapat penetapan kepengurusan Panitia Reuni Akbar yang ke 20 SMUN 1 Cikupa, Sabtu ( 7/7 ) di KFC Kota Tangerang - Banten.

Menurut Ketua Pelaksana Rosmiyati menyampaikan, beberapa panitia begitu antusias dan penuh kekeluargaan serta ke kompakan para alumni SMUN 1 Cikupa Angkatan 98.

" Kami sangat berterima kasih pada Pengurus Alumni 98 dengan mempersiapkan kegiatan tahunan, salah satunya Reuni Akbar, yang rencana dilaksanakan 5 Agustus 2018," ucapnya.

Disamping itu Pengurus Alumni 98, SMP Negeri 1 Cikupa Kabupaten Tangerang terlihat penuh kekeluargaan dan kegembiraan yang diselingi makan bersama saling berbagi pengalaman dengan bercanda tawa sambil membahas acara dan pemantapan susunan panitia kegiatan Reuni Akbar 2018.

" Kami terus menjalin komunikasi pada sesama alumni, dengan membangun hubungan yang positif melalui kegiatan tahunan, dimana menjadi program kerja Pengurus Alumni 98, " tutur Rosmiyati

Pengurus Alumni 98 merancang program tahunan dengan, Sunatan Massal, Santunan Anak Yatim dan Reuni Akbar serta Bimbingan Rohani.

" Dengan Idahnya berbagi dan saling membantu sesama membentuk kepedulian kita dan diharapkan kepada seluruh pengurus alumni, dan juga dapat menularkan hal hal yang positif pada adik adik kelas, untuk berperan serta mendonasikan sebagian Rizkinya untuk membantu saudara saudara kita yang kurang mampu," Tutup Rosmiyati pada Banten.Net.Com.

> Spyn

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jalin Silaturahmi Alumni SMUN 1 Cikupa Bentuk Panitia Reuni Ke-20 Angkatan 98 . Silahkan membaca berita lainnya.

Laksamana Tejo Edhi Didaulat Jadi Penasehat Sekber Pers Indonesia

Posted: 07 Jul 2018 06:46 PM PDT

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Laksamana Tejo Edhi Didaulat Jadi Penasehat Sekber Pers Indonesia . Silahkan membaca berita lainnya.

Jalin Silaturahmi Alumni SMUN 1 Cikupa Bentuk Panitia Reuni Ke-20 Angkatan 98

Posted: 07 Jul 2018 06:46 PM PDT

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jalin Silaturahmi Alumni SMUN 1 Cikupa Bentuk Panitia Reuni Ke-20 Angkatan 98 . Silahkan membaca berita lainnya.

Polres Lumajang Amankan Sepak Bola Liga 2 Tahun 2018

Posted: 07 Jul 2018 06:32 PM PDT

Lumajang(sekilasmedia.com) -- Polres Lumajang mengamankan pertandingan Sepak bola Liga 2 tahun 2018 antara PSIL Lumajang vs Persekabpas Pasuruan di Lapangan Stadion Semeru Jalan Gajah Mada Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang, Sabtu (07/07/2018) pukul 14.00 wib

Apel pengamanan dipimpin oleh Kapolsek Lumajang IPDA Darmanto diikuti oleh gabungan anggota TNI - Polri serta anggota Satpol PP Pemkab Lumajang

Pada pertandingan tersebut dihadiri oleh Ketua Askab H. Thoriq Alkatiri, Wasit Ahmad Zainal Arifin dari Malang, Asisten wasit 1 Supriyadi dari Sidoarjo,Asisten Wasit Eed Triwahyudi dari Jember,Wasit Cadangan Lukman adi putra dari Bondowoso, Penonton dan Superter Kedua Tim

Hasil pertandingan sore ini antara kesebelasan PSIL Lumajang vs Persekabpas Pasuruan berakhir dengan skor imbang 0-0, pertandingan berjalan dengan tertib dan aman,"tutupnya(kar)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polres Lumajang Amankan Sepak Bola Liga 2 Tahun 2018 . Silahkan membaca berita lainnya.

INDONESIA TERTIPU OLEH SUSU KALENG KENTAL MANIS CAP BENDERA, CAP NONA, CAP ENAK, INDOMILK , SETETES GA ADA SUSU DISANA

Posted: 07 Jul 2018 06:19 PM PDT

ADA YANG TAHUKAH, BAHWA SELAMA PULUHAN TAHUN RAKYAT INDONESIA DIKIBULI...?

JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | RAKYAT MERASA HIDUP MEWAH JIKA BISA BELI DAN MINUM SUSU KALENG KENTAL MANIS CAP BENDERA, CAP NONA, CAP ENAK, INDOMILK dll.

Semua itu ternyata bohong, TIDAK ADA SETETES SUSUPUN DIDALAM KEMASAN PERISIAN KALENG KENTAL MANIS TERSEBUT.

Yang ada hanyalah tepung terigu dengan gula dan sejumlah bahan lainnya.
TIDAK ADA SUSU DIDALAM KEMASAN KALENG ITU.
.
Usai mempublikasikan surat edaran terkait keamanan gizi Susu Kental Manis (SKM) untuk konsumen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan terkait pemakaian SKM yang harus bijak terhadap anak-anak.

Dikutip dari rilis Badan POM Selasa 3 Juli 2018, BPOM melalui Direktorat Standarisasi Pangan Olahan melakukan sosialisasi terkait Susu Kental Manis kepada masyarakat yang bertajuk "Bijak Mengonsumsi Susu Kental Manis (SKM) dan Produk Sejenis" di aula Gedung C BPOM Kamis, 7 Juni 2018 lalu.

Pemahaman masyarakat mengenai susu kental manis dan produk susu masih sering salah kaprah. Padahal kandungan dalam produk bertuliskan susu kental manis berbeda dengan susu.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito, menyebut produk susu kental manis yang selama ini beredar justru tidak mengandung padatan susu. Produk susu kental manis hanya mengandung lemak susu minimal 8%, protein (Nx6,38) minimal 6,5% dan tidak mengandung padatan susu sama sekali.

Produk susu yang disarankan adalah susu evaporasi seperti susu UHT, susu pasteurisasi, susu steril, susu segar, dan susu skim.

BPOM juga mengeluarkan Surat Edaran tentang Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3) pada Mei 2018. Beberapa larangan yang perlu diperhatikan yakni:

a. Dilarang menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apapun.

b. Dilarang menggunakan visualisasi bahwa produk Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3) disetarakan dengan produk susu lain sebagai penambah atau pelengkap zat gizi. Produk susu lain, antara lain susu sapi/ susu yang dipasteurisasi/ susu yang disterilisasi/ susu formula/ susu pertumbuhan.

c. Dilarang menggunakan visualisasi gambar susu cair dan/atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai minuman.

d. Khusus untuk iklan, dilarang ditayangkan pada jam tayang acara anak-anak.

"Untuk ke depannya, susu kental dan analognya akan diatur penggunaannya hanya untuk sebagai pelengkap sajian," tutur Penny, Selasa (3/7). [ Red ]

Sumber : https://ift.tt/2KY5paA

EDITOR : YUNI S

Penanggung jawab Berita : Obor panjaitan

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang INDONESIA TERTIPU OLEH SUSU KALENG KENTAL MANIS CAP BENDERA, CAP NONA, CAP ENAK, INDOMILK , SETETES GA ADA SUSU DISANA . Silahkan membaca berita lainnya.

KPK Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemkab Waropen

Posted: 07 Jul 2018 04:25 PM PDT

WAREN, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Pencegahan Korupsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan pada Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.

Kegiatan yang digelar selama dua hari sejak Senin (2/7) dan Selasa (3/7) di Gedung Pertemuan itu, oleh KPK mendapati sejumlah evaluasi yang harus segera diselesaikan. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Bupati Waropen Yermias Bisai, SH, dan Wakil Bupati Hendrik Wonatorey, bersama sejumlah Pimpinan OPD.

Sejumlah kabar tidak menggembirakan menjadi evaluasi dari KPK. Maruli Tua dan Suyadi Anggota Deputi Pencegahan Korupsi KPK mengoreksi beberapa bagian diantaranya pengelolaan keuangan, penggunaan aplikasi e-filling, layanan publik, managemen ASN, Manajemen pelaporan keuangan, aset, pendapatan daerah yang terintegrasi, dan transparansi.

Maruli menyadari memang masih banyak hal yang harus diperhatikan dan menjadi tugas pemerintahan. Setelah dievaluasi katanya perkembangan rencana aksi program pemberantasan korupsi, pihaknya belum puas.

Disatu sisi KPK mengaku, komitmen pemerintah daerah yang memang menseriusi permasalahan tersebut menjadi satu kabar yang menggembirakan. Setidaknya dengan begitu, kata Maruli akan membangkitkan gairah para pimpinan OPD untuk bisa menindaklanjuti perintah dari KPK, demi pengelolaan keuangan yang bersih, dan bebeas korupsi.

"Bupati menyampaikan komitmennya, dan ini kami harapkan komitmen yang sungguh-sungguh. Karena kalau program ini tidak berhasil, KPK akan lakukan dengan cara lain. Minimal ada dua tugas seperti lakukan pencegahan dan penindakan," terang Maruli.

Dia mengaku terlalu banyak masalah di Waropen yang memang harus serius dilakukan upaya tata kelola pemerintahan maupun layanan langsung di masyarakat.Ada tiga hal yang ditekankan KPK dalam evaluasi tersebut, seperti pengelolaan APBD, yang mana bahkan RPJMD pun dinilai belum selesai, tentu hal ini cukup rawan.

Kedua yakni SDM, bagaimanapun yang melaksanakan fungsi UU dan regulasi membutuhkan keahlian SDM yang mumpuni dibidangnya. Ketiga terkait sektor layanan publik. Setelah melakukan inspeksi mendadak di sejumlah puskesmas, dan perkantoran layanan publik KPK melihat kualitas layanan publik masih belum memuaskan. Bahkan Maruli menyampaikan pelayanan di Waropen memang harus sering-sering dilakukan evaluasi dan juga pemantauan langsung. (DiskominfoWaropen)

RSUD Jayapura Lacak Oknum Bebankan Pasien Beli Obat Luar

Posted: 07 Jul 2018 04:25 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura bergerak cepat menindaklanjuti laporan pasien cuci darah yang dibebankan untuk membeli obat diluar rumah sakit.

Menurut Plt Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang, pihaknya sudah memerintahkan wakil direktur bidang pelayanan untuk mengumpulkan bagian farmasi, BPJS serta dokter yang melakukan penanganan, guna mencari kebenaran mengenai laporan tersebut.

"Memang saya sudah terima laporan itu. Bahkan Ombudsman kemarin sudah berkunjung ke RSUD Jayapura. Bahkan sudah ada diskusi antara Ombudsman dengan manajemen rumah sakit, namun yang pasti kita sedang mengumpulkan bukti-bukti mengenai laporan seperti itu."

"Yang pasti kita ingin menegakkan aturan di rumah sakit. Namun saat ini saya sedang berada di Merauke mengikuti Rapat kerja Inspektorat. Sekembalinya ke Jayapura akan langsung saya minta laporan."

Dia katakan, pada prinsipnya RSUD Jayapura tidak membenarkan seorang pasien BPJS atau Kartu Papua Sehat (KPS) dibebankan pembelian obat diluar rumah sakit. Sebab jika stok obat di rumah sakit tak ada, maka mestinya pihak farmasi di rumah sakit lah yang mencari penggantinya di luar.

"Bukan sebaliknya pasien yang dibebankan pembelian obat. Karena kan pasien BPJS dan KPS ini sudah dijamin biaya pengobatannya oleh pemerintah," terang dia.

Oleh karena itu, sambung dia, jika laporan itu benar-benar terbukti maka oknum tersebut dipastikan akan diberi sanksi.

"Ya (akan diberi sanksi) tapi sekali lagi kita kumpulkan dulu semuanya lalu mencari siapa dan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi. Kita masih teliti dulu dan yang jelas sudah saya perintahkan untuk ditindaklanjuti laporan seperti ini," tegasnya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua menyebut RSUD Jayapura membebankan kurang lebih 100 pasien cuci darah cuci darah untuk membeli obat diluar rumah sakit.

Kepala Ombudsman RI Papua Iwanggin Oliv Sabar mengatakan rata-rata pasien pemegang kartu BPJS dan KPS ini diminta membeli sendiri cairan NaC1, heparin injeksi, recormon/hemapo injeksi, serta sol cart B.

"Pihak rumah sakit beralasan obat yang akan dipakai habis sehingga pasien diminta membeli diluar," sebutnya. (DiskominfoPapua)

Tingkat Konsumsi Daging Sapi di Papua Meningkat

Posted: 07 Jul 2018 04:25 PM PDT

KOTA JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tingkat konsumsi daging sapi di Provinsi Papua dipastikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meski belum ada data resmi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, namun tingginya tingkat konsumsi tersebut nyatanya berpengaruh pada jumlah populasi sapo potong di bumi cenderawasih.

Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Petrus Pasereng melalui Kepala Bidang Produksi Irene Pagawak, populasi sapi potong di berangsung-angsur mengalami penurunan. Bila tak diambil langkah antisipasi maka hal tersebut dapat berpengaruh pada tingkat konsumsi daging masyarakat.

"Oleh karenanya, kami di dinas mulai tahun ini melakukan serangkaian sosialisasi kepada para peternak. Diantaranya terkait aturan pemotongan hewan, khususnya sapi potong di Provinsi Papua."

"Melalui sosialisasi ini diharapkan pemotongan sapi oleh peternakan dilakukan bagi pejantan atau betina yang mandul atau tidak produktif. Jangan sebaliknya yang dipotong sapi produktif, sehingga populasinya menurun," tuturnya di Jayapura, kemarin.

Dia tambahkan, tingginya kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi daging sapi mulai marak saat momen hari raya besar keagamaan. Kendati begitu, tingkat konsumsi pada hari-hari biasa pun cukup banyak permintaan.

Sebelumnya, Pemerintah mulai mensosialisasikan pemberian sanksi denda uang tunai (Rp100 s/d Rp500 juta), hingga kurungan penjara (6 bulan s/d 8 tahun) bagi masyarakat maupun peternak yang memotong sapi betina produktif untuk dijual ke publik.

Kendati demikian, pemberlakuan aturan baru ini masih dalam masa sosialisasi. Dipastikan aturan ini baru akan mulai ditegakkan pada 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Direktur Kesehatan Masyarakat Veterina Kementerian Pertanian, Syamsul Ma'arif, di Jayapura, belum lama ini.

Sementara terkait pelibatan pihak kepolisian, lanjutnya, keberadaan aparat penegak hukum bertujuan agar aturan dapat ditegakkan seadil-adilnya. Dilain pihak, agar masyarakat tak lagi melakukan pemotongan hewan di rumah. Namun dikembalikan di rumah pemotongan hewan (RPH).

Dia menambahkan, pada 2019 mendatang tak ada lagi alasan bagi siapa pun yang melanggar aturan pemotongan betina produktif, termasuk bagi yang memotong bukan di RPH. Oleh karenanya, melalui kesempatan itu, pihaknya mengimbau semua pihak agar patuh pada aturan. (DiskominfoPapua)

Anni Rumbiak Akui Pelaksanaan UU Otsus Papua Tuai Kritikan

Posted: 07 Jul 2018 04:25 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua diakui masih menuai banyak kritikan. Diantaranya dengan dipermasalahkannya pengelolaan dan penggunaan dana Otsus Papua di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dimana ada asumsi bahwa anggaran itu tidak dirasakan serta beum menyentuh penduduk asli.

Dilain pihak, pemanfaatan dana Otsus juga dinilai belum memberi dampak pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

"Oleh karena itu, memang perlu ada inventarisasi data secara baik dan benar. Sehingga bisa mendapatkan data yang valid dan realibel, terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana Otsus dari 2014 sampai 2017," terang Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Anni Rumbiak, pada Forum Group Discusion (FGD) Inventarisasi Data Sarana dan Prasarana Otsus Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Infrastruktur, di Jayapura, kemarin.

Anni menilai positif pelaksanaan kegiatan FGD yang bertujuan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana maupun prasarana Otsus di empat bidang tersebut. Disamping itu, menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan serta penghapusan.

Pelaksanaan kegiatan juga untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana maupun prasarana Otsus bagi Papua serta sebagai bahan evaluasi pemerintah provinsi dalam pengelolaan maupun penggunaan dana, terkait sarana dan prasarana otonomi khusus.

"Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak peserta FGD untuk mencurahkan pandangan dan pikiran guna membuat suatu model yang tepat dan benar. Yang juga tentunya dapat dipakai dalam menginventarisasi data sarana dan prasarana Otsus pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur."

"Melalui FGD ini, diharapkan pula dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang konstruktif dan konkrit untuk nantinya ditindaklanjuti Biro Otsus Papua," pungkasnya.

Sekedar diketahui, kegiatan FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Anni Rumbiak mewakili Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, dengan menghadirkan para narasumber maupun fasilitator dari Universitas Gajah Mada. (DiskominfoPapua)

Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Papua Harus Bersinergi dengan Pemda

Posted: 07 Jul 2018 04:25 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Papua diharapkan mampu tampil eksis serta dapat membantu menunjang serta bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan pembangunan diatas tanah ini.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Ikatan Arsistek Indonesia Pusat, Ahmad Djuhara, kepada segenap pengurus IAI Papua periode 2018 – 2022.

Menurutnya, seluruh arsitek yang ada di Papua memiliki kemampuan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan kemampuan yang dimiliki sangat cakap untuk menunjang pembangunan infrastruktur diatas tanah ini.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh arsitek di Papua tetap menjaga profesionalismenya sekaligus menjaga dan mengembangkan kapasitas dirinya. "Sebab profesi arsitek harus bertangggung jawab atas keberlangsungan hidup masyarakat Papua juga," serunya, disela-sela pelantikan pengurus IAI Papua.

Dikatakan, saat ini Papua merupakan salah satu provinsi yang belum cukup terbangun karena medan yang sangat sulit. Dilain pihak, ada sejumlah tantangan pembangunan yang menghadang seperti potensi bencana alam.

Kendati begitu, dia berharap hal itu tak menyurutkan langkah bagi para arsitektur yang tergabung dalam IAI untuk membantu pemerintah membangun Indonesia, khususnya Papua.

Pihaknya pun berpesan kepada Ketua IAI Papua yang baru terpilih, Mohammad Reza, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sebagaimana mestinya.

"Apalagi IAI Papua ini akan berhadapan dengan masalah regional, yakni keberadaan arsitek asing. Makanya organisasi IAI harus menyiapkan kapasitas anggotanya melalui kepemimpinan yang baru, supaya mampu bersaing dengan organisasi serupa dari dalam maupun luar negeri," pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap peran IAI di Papua mampu menopang program pemerintah dalam upaya melakukan kegiatan keahlian pada bidang perancangan dan pembentukan lingkungan binaan di bumi cenderawasih. (DiskominfoPapua)

Simeon Itlay Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Ketertiban

Posted: 07 Jul 2018 04:25 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Simeon Itlay menyatakan salah satu urusan wajib pemerintah saat ini adalah melakukan pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat agar ikut di dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

Menurut dia, pemerintah harus mulai melakukan pemberdayaan melalui pengamanan swakarsa terhadap anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Dengan demikian, diharapkan instansi terkait dapat mendorong penempatan anggota Satlinmas di tiap kelurahan, kampung maupun RT/RW.

Dengan begitu, Satlinmas akan menjadi pelopor dan penggerak pengamanan swakarsa di seluruh lingkungan.

"Makanya, kita nilai baik kemarin instansi terkait menggelar pembekalan kepada anggota Satlinmas melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Papua. Sebab nantinya anggota Satlinmas ini bisa membantu masyarakat dalam pengamanan swakarsa sebagai ujung tombak dalam pengamanan mulai tingkat kampung, RT/ RW kelurahan."

"Namun tentu saja, menjaga keamanan dan ketertiban bukan saja menjadi tugas dari anggota Satlinmas, tetapi terpenting juga ada sinergi dengan instansi terkait, khususnya TNI, POLRI, tokoh masyarakat dan kelurahan," tutur dia.

Pada kesempatan itu, ia berharap seluruh anggota Satlinmas dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

Mengapa demikian, sebab seiring dengan perkembangan arus globalisasi, telah menjadi tuntutan agar para Satlinmas peka dan berketrampilan cukup dalam mengatasi pengaruh sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat saat ini.

"Dengan begitu, diharapkan terjadi perubahan-perubahan dalam upaya pemberian perlindungan kepada masyarakat," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

KPK Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemkab Waropen

Posted: 07 Jul 2018 03:54 PM PDT

RSUD Jayapura Lacak Oknum Bebankan Pasien Beli Obat Luar

Posted: 07 Jul 2018 03:44 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura bergerak cepat menindaklanjuti laporan pasien cuci darah yang dibebankan untuk membeli obat diluar rumah sakit.

"Yang pasti kita ingin menegakkan aturan di rumah sakit. Namun saat ini saya sedang berada di Merauke mengikuti Rapat kerja Inspektorat. Sekembalinya ke Jayapura akan langsung saya minta laporan."

"Bukan sebaliknya pasien yang dibebankan pembelian obat. Karena kan pasien BPJS dan KPS ini sudah dijamin biaya pengobatannya oleh pemerintah," terang dia.

Oleh karena itu, sambung dia, jika laporan itu benar-benar terbukti maka oknum tersebut dipastikan akan diberi sanksi.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua menyebut RSUD Jayapura membebankan kurang lebih 100 pasien cuci darah cuci darah untuk membeli obat diluar rumah sakit.

"Pihak rumah sakit beralasan obat yang akan dipakai habis sehingga pasien diminta membeli diluar," sebutnya. (DiskominfoPapua)

Tingkat Konsumsi Daging Sapi di Papua Meningkat

Posted: 07 Jul 2018 03:44 PM PDT

"Oleh karenanya, kami di dinas mulai tahun ini melakukan serangkaian sosialisasi kepada para peternak. Diantaranya terkait aturan pemotongan hewan, khususnya sapi potong di Provinsi Papua."

Anni Rumbiak Akui Pelaksanaan UU Otsus Papua Tuai Kritikan

Posted: 07 Jul 2018 03:44 PM PDT

Dilain pihak, pemanfaatan dana Otsus juga dinilai belum memberi dampak pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

"Melalui FGD ini, diharapkan pula dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang konstruktif dan konkrit untuk nantinya ditindaklanjuti Biro Otsus Papua," pungkasnya.

Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Papua Harus Bersinergi dengan Pemda

Posted: 07 Jul 2018 03:14 PM PDT

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Ikatan Arsistek Indonesia Pusat, Ahmad Djuhara, kepada segenap pengurus IAI Papua periode 2018 – 2022.

Kendati begitu, dia berharap hal itu tak menyurutkan langkah bagi para arsitektur yang tergabung dalam IAI untuk membantu pemerintah membangun Indonesia, khususnya Papua.

Pihaknya pun berpesan kepada Ketua IAI Papua yang baru terpilih, Mohammad Reza, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Simeon Itlay Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Ketertiban

Posted: 07 Jul 2018 03:14 PM PDT

Dengan begitu, Satlinmas akan menjadi pelopor dan penggerak pengamanan swakarsa di seluruh lingkungan.

"Dengan begitu, diharapkan terjadi perubahan-perubahan dalam upaya pemberian perlindungan kepada masyarakat," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Sarasehan Nasional akan Bahas Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Malut

Posted: 07 Jul 2018 02:39 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI berencana mengadakan Sarasehan Nasional (Sarnas) dengan para tokoh dari daerah Maluku yang pernah terlibat dalam konflik dan upaya perdamaian disana. Acara tersebut akan digelar di Hotel JS Luwansa, Jalan. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (10/7) dan Rabu (11/7).

Acara Sarasehan Nasional tersebut akan mengemukakan pokok-pokok persoalan tentang konflik dan damai, khususnya pendekatan-pendekatan dalam Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara dengan beberapa sub tema diantaranya ; Belajar dari Sejarah dan Kearifan Lokal Masyarakat Maluku sebagai Wujud Implementasi Bela Negara, Resolusi Konflik dan Damai berlatar golongan dan agama, separatisme, Pendekatan Pembangunan Manusia dengan Kesejahteraan dan Kebudayaan dalam Resolusi Konflik dan Damai, serta Peran perguruan tinggi yang memegang peran yang sangat penting.

Acara ini akan diisi dengan diskusi terbuka dalam beberapa panel/sesi diskusi ini bertujuan untuk menjadi pembelajaran di Propinsi lain di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Sarasehan Nasional ini membawa "tagline" Merawat Perdamaian, Belajar dari resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara, Untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

Pembukaan Sarasehan Nasional ini akan dilakukan oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Kepulauan Maluku, khususnya para pihak yang pernah terlibat dalam konflik sekaligus menjadi tokoh-tokoh perajut perdamaian, tokoh-tokoh nasional, serta undangan lain dari seluruh Indonesia dan juga negara sahabat.

Pembicara Utama dalam Sarasehan Nasional adalah Wakil Presden RI H Jusuf Kalla, dimana dia pernah berperan dalam perdamain Malino 2. Selain itu Menko Maritim RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, SH, Mensos RI Idrus Marham M. Sc,, Menristek/Dikti RI Prof. Dr. M. Nasir Kapolri Jenderal Polisi Prof. M. Tito Karnavian, MA., P.hD, juga akan bertindak sebagai Keynote Speech dalam diskusi tersebut.

Beberapa tokoh Maluku yang direncanakan hadir menjadi narasumber antara lain, Mantan Gubernur Maluku Brigjen TNI (Purn) Albert Karel Ralahalu, Tokoh Nasional Masyarakat Maluku Hambra , Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Wilayah Maluku Pendeta. Dr. Jhon Chr. Ruhulessin, M.Si, Imam Besar Masjid Raya Al-Fattah H.R.R. Hasannusi , Tokoh Diaspora Indonesia di Belanda Ebed Litaay dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyelesaian konflik Maluku lainnya.

Setjen Wantannas sebagai penyelenggara Sarasehan Nasional akan merangkum materi yang disampaikan oleh para narasumber, dan menjadikannya buku dalam 4 bahasa yakni Indonesia, Inggris, Arab dan Belanda, sehingga bisa menjadi Pembelajaran dan referensi dalam penanganan konflik dan Damai di masa depan.

Selain itu, Sarasehan Nasional ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong diterbitkannya produk legalitas yang mendukung percepatan pembangunan di Maluku sesuai Rencana Pembangunan yang telah dibuat Pemerintah, sehingga perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Setjen Wantannas setidaknya menargetkan sekitar 500 orang undangan yang akan hadir dalam kegiatan Sarasehan Nasional tersebut diantaranya 100 orang Tokoh masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terlibat dalam Resolusi konflik dan damai, Perwakilan dari Daerah-daerah yang rawan konflik, Pejabat Kementerian/Lembaga Pejabat TNI/Polri Perwakilan, Kedutaan Besar negara sahabat,Pejabat Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Siswa Lembaga Pendidikan Lemhannas RI, Universitas Pertahanan, Sesko TNI, Seskoad Bandung, Seskoal Jakarta, Seskoau Bandung, Sespim Polri Bandung, Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dan tokoh Masyarakat yang berkaitan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di Maluku. (HumasWantannasRI)

Doni Monardo Pimpin Rapat Persiapan Sarnas Belajar dari Resolusi Konflik di Maluku

Posted: 07 Jul 2018 02:14 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo memimpin rapat koordinasi persiapan Sarasehan Nasional 10-11 Juli 2018 bertemakan 'Belajar dari Resolusi Konflik di Maluku melalui Perdamaian, Persaudaraan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat' di kantor Setjen Wantannas Jl. Medan Merdeka Barat No.15 pada Selasa (3/7).

Indonesia menjadi salah satu negara penghasil rempah terbesar dunia yang sejak dulu menjadi komoditi berharga di seluruh dunia. Selain seni dan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah yang beragam jenisnya. Keragaman rempah-rempah inilah yang menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia.

Pada era sebelum Masehi pun, rempah-rempah sudah digunakan oleh bangsa Mesir kuno jauh sebelum bangsa Eropa menjajah Nusantara pada abad ke 16. Saat itu bangsa Mesir Kuno menggunakan kayu manis, merica, dan cengkeh untuk mengawetkan mumi raja-raja Mesir. Rempah-rempah juga digunakan sebagai bumbu dalam meracik masakan, membuat parfum, dan kebutuhan lainnya.

Rempah-rempah jugalah yang menarik perhatian bangsa Portugis untuk datang menjajah dan menguasai rempah-rempah yang saat itu ditemukan di Maluku. Sepanjang abad ke-16 dan 17, bangsa Portugis dan Spanyol memperebutkan penguasaan tanah rempah-rempah di Maluku. Disusul oleh bangsa Belanda di abad ke-17.

Rempah merupakan barang dagang utama dan paling berharga saat itu. Harga jual cengkeh hampir sama dengan harga emas batangan. Oleh karena itu, Setjen Wantannas merasa perlu kembali menjadikan rempah-rempah sebagai komoditi andalan Indonesia.

Pada kesempatan ini, Setjen Wantannas mengumpulkan para bupati, pengusaha, petani, LSM, TNI, dan para ahli di bidang perkebunan dan kehutanan untuk mendiskusikan langkah yang perlu ditempuh dalam rangka mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesi.

Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo mengatakan bahwa kekayaan rempah-rempah di Indonesia apabila dikelola dengan baik akan bisa menyumbang devisa yang sangat besar untuk negara.

Ia mencontohkan bahwa perusahaan terkaya di dunia yang ada saat ini seperti Microsoft, Google, Facebook, Freeport, atau belum bisa menandingi kekayaan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang pernah berkuasa di Nusantara selama hampir tiga abad.

"Kita semua takjub dengan VOC, seluruh perusahaan besar dunia yang ada saat ini seperti Facebook, Google, Amazone, Microsoft, dan dua puluh perusahaan besar lainnya apabila digabungkan baru bisa menyamai kekayaan VOC," ujar Sesjen kepada para hadirin yang hadir.

Sesjen juga menyatakan bahwa produk-produk perkebunan Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain seperti Gaharu, Masoya, Cendana, yang nyaris hilang dari peredaran bisa menjadi komoditi andalan Indonesia.

"Seperti masoya yang hari ini menjadi bahan parfum produk Hermes yang menjadi trend di luar negeri. Dan ketika hermes mengeluarkan produk dengan bahan baku Masoya, maka penjualannya di pasaran bisa habis dalam waktu kurang dari sebulan", Ujar sesjen.

Dalam pertemuan tersebut hadir Bupati Kab. Pidie Jaya Aceh, H. Aiyub Abbas, Walikota Langsa, Ir. Usman Abdullah, Ketua Umum DPPP HKTI Rina Sa'adah Lc, M.Si, Presdir PT Santos Jaya Abadi Soedomo Margonoto, para Danrem dan Dandim dari Aceh, serta beberapa diaspora Indonesia yang menetap di Belanda. (Humas)

Angelika Batfutu Ingin Buka Sekolah Bahasa Inggris Gratis

Posted: 07 Jul 2018 09:24 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Angelika Batfutu, gadis berprestasi asal Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku yang mewakili Maluku dalam ajang kontes kecantikan bergengsi nasional, Miss Grand Indonesia 2018 ingin membuka sekolah bahasa inggris secara gratis di Tanimbar.

"Jika Tuhan berkehendak saya akan membuka sekolah bahasa inggris yang mungkin pencanangannya langsung ke sekolah-sekolah dan itu harusnya gratis, karena pendidikan tidak mengharuskan kita harus bayar," ujar dia kepada para awak media di Kantor Dinas Pariwisata MTB, pada Jumat (6/7).

Angelika menuturkan bahwa pembelajaran bahasa inggris mulai dari usia dini di Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar sangatlah penting mengingat baru saja adanya kunjungan para wisatawan, yang mengikuti Sail Darwin – Saumlaki Yacht Race 2018 oleh Darwin Sailing Club, yang tentunya menjadi nilai lebih bagi promosi pariwisata dan budaya Tanimbar.

Hal ini lah yang membuat dirinya berkeinginan membagikan kelebihannya dalam hal bahasa kepada generasi muda Bumi Duan Lolat, karena pendidikan bahasa ialah hak yang harus diterima oleh setiap orang.

"Bahasa inggris sangat dibutuhkan di Maluku sendiri, khususnya di tanimbar. Saya sebagai miss grand Maluku sendiri jika saya terpilih maupun tidak, bagi saya tidak masalah karena menang atau kalah itu bukanlah hal yang sangat penting tetapi bagaimana saya mendistribusikan kelebihan yang saya miliki," tutur mahasiswa semester VIII dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Lia Jakarta, Jurusan Bahasa Inggris ini.

Anak bungsu dari tiga bersaudara ini pun menambahkan hal ini ingin dilakukan dirinya seiring dengan visi misinya dalam mengikuti pergelaran Miss Grand Indonesia, yaitu memajukan struktur pariwisata Maluku di ajang nasional hingga internasional dan memajukan sumber daya manusia (SDM) para wanita muda yang tangguh dan cerdas agar mampu berprestasi dan percaya diri serta mandiri dalam keluarga maupun lingkungan.

"Dengan menguasai bahasa inggris maka telah melakukan satu langkah maju dalam bidang promosi pariwisata," tambah Angelika. (Laura Sobuber)

Puluhan Hektare Hutan Jati Terbakar

Posted: 07 Jul 2018 09:11 AM PDT

Mojokerto, Sekilasmedia. Com-Belasan hektare hutan jati di petak 56 BKPH Kemlagi, Mojokerto terbakar pada Jumat (06/07), akibatnya pertumbuhan ekosistem jati terganggu.

kebakaran di hutan jati ini cepat membesar karena angin berhembus cukup kencang di sekitar lokasi kebakaran.

Tukani, Asisten Perhutani BKPH Kemlagi bilang, petugas Perhutani dibantu warga berupaya memadamkan api dengan memakai alat gebyok dari ranting pohon yang telah dimodifikasi. "Kami telah membuat sekat di titik api agar tidak merembet ke petak lainnya," katanya.

Tukani juga mengatakan, akibat kebakaran ini, pertumbuhan pohon jati yang sudah berusia 10 tahun terganggu, karena humus di sekitarnya yang berfungsi sebagai pupuk alami juga ikut terbakar.

Berdasarkan peta Perhutani, total kawasan BKPH Kemlagi seluas 4.065,9 hektar, sedangkan yang rawan terbakar mencapai 238,2 hektar.

Area tanaman pohon jati lebih rawan terjadi kebakaran setiap memasuki musim kemarau, sedangkan di area tamanan kayu putih potensi kebakarannya relatif lebih rendah.(wo)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Puluhan Hektare Hutan Jati Terbakar . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini Alasan Penerbangan Charter Darwin-Saumlaki Batal

Posted: 07 Jul 2018 08:54 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri Saumlaki mengungkapkan penerbangan carter dari Darwin, Northern Territory (NT), Australia ke Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku yang direncanakan pada 5 Juli 2018 lalu batal akibat kendala waktu pengurusan izin.

"Saat panitia di Saumlaki konfirm ke Darwin, mereka menyatakan cancel karena waktunya terlalu mepet. Itu yang jadi kendala karena pengurusan izinnya terlalu cepat dengan waktu pelaksanaan," ujar Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri Saumlaki, Chairul Humam kepada Lelemuku.com.

Diungkapkan alasan keterlambatan ini merupakan kendala utama batalnya wacana penerbangan guna memeriahkan lomba layar tahunan Darwin-Saumlaki Yacht Race 2018 yang sudah dipersiapkan Mei 2018 lalu. Sebab ketika dirinya mendapat salinan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor AV.008A/3/12/DAV-2018 tertanggal 29 Juni 2018 kepada Konsulat RI di Darwin yang memberikan izin penerbangan charter rute Darwin - Saumlaki – Darwin, pihaknya kemudian melakukan koordinasi lanjut dengan Pemerintah Daerah (Pemda) MTB.

"Begitu saya dapat surat dari Kementerian Perhubungan, saya langsung hubungi Dinas Pariwisatan dan Pak Sekda yang isinya menyetujui dan memperbolehkan kita melayani penerbangan carter ini dari Darwin ke Saumlaki. Namun pemda harus berkoordinasi dengan panitia di Darwin agar mereka mulai mengurus dokumen-dokumen terkait. Seperti Flight Clearance (izin penerbangan) dan Flight Approval (Izin pendarat) dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Kementerian Perhubungan," ujar dia.

Dikatakan izin-izin tersebut merupakan dasar pihaknya untuk melayani kedatangan pesawat dari Darwin ke Saumlaki yang memakan waktu 40-45 menit.

"Jika izin itu kami terima baru bisa koordinasi dengan Imigrasi dan Bea Cukai sehingga mereka bisa melayani mereka yang datang dengan pesawat itu. Ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh panitia yang ada di Darwin," ujar dia.

Terkait izin penerbangan, Human mengungkapkan tidak diurus dalam jangka waktu 1-2 hari saja. Tetapi hingga 1 hingga 2 minggu sebelum penerbangan dilaksanakan.

"Mengurus persyaratan penerbangan tidak hanya satu hari itu saja saat surat dari Dirjen Perhubungan keluar. Tidak ada istilah izin terbang yang keluar pada tanggal 5 dan dia juga berangkat tanggal 5. Sebab ini terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan, sehingga harus ada dokumen-dokumen penerbangan lain dari Darwin dan juga dari Pemerintah Indonesia," ungkap dia.

Dikatakan, izin penerbangan nasional yang digunakan untuk kebutuhan tertentu saja memakan waktu yang lama. Sebab jika maskapai itu belum pernah datang ke Saumlaki, mereka membutuhkan informasi awal terkait data bandara dan koordinatnya bandara dengan fasilitasnya.

"Jangan kita bicara penerbangan internasional, pesawat nasional saja; contohnya saat pesawat suveinya Susi air yang digunakan untuk survei tebu, atau pesawatnya Inpex yang ingin datang ke Saumlaki, mereka sudah jauh hari hingga dua minggu sebelumnya mengirimkan email ke kami," papar dia.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) MTB, Pieterson Rangkoratat dengan mengantakan pembatalan penerbangan dari Darwina ke Saumlaki akibat pengurusan dokumen dengan waktu yang singkat.

"Surat izin mendarat di Bandar Mathilda Batlayeri baru mereka terima beberapa hari setelah mereka akan bersiap-siap berlayar ke Saumlaki dengan perahu. Karena itu dengan waktu yang begitu singkat, persiapan mereka tidak begitu maksimal terkait pengurusan perizinan internal di Darwin," ujar dia saat puncak acara Sail Darwin Saumlaki Yacht Race 2018 di Pantai Kelyar Jaya, Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Kamis (5/7).

Ia mengakui, peristiwa ini menjadi pengalaman yang akan diperbaiki pada iven-iven kedepan, terutama pada gelaran Sail Darwin Saumlaki tahun 2019 nanti.

"Pengalaman ini sekaligus menjadi bahan evaluasi berharga untuk pemerintah daerah dan peserta Sail Darwin-Saumlaki. Satu bulan sebelum jadwal datang ke Saumlaki mereka harus mengurus perijinan di Darwin. Sebab mereka berharap tahun depat harus lebih baik dari hari ini," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan Lelemuku.com, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan izin penerbangan charter rute Darwin - Saumlaki -Darwin pada surat bernomor AV.008/3/12/DAV-2018 tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Direktur Angkutan Udara, Anung Bayumurti.

Dikatakan, para panitia harus berkoordinasi lanjut dengan pihak-pihak terkait di Bandara dan Pemda setempat, termasuk petugas Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) di Bandara Mathilda Batlayeri.

Sementara Konsulat RI di Darwin menyatakan kegiatan yang bertujuan mempromosikan Tanimbar sebagai objek wisata perahu layar dari Australia ini merupakan upaya peningkatan interaksi dan optimalisasi potensi promosi wisata dan maritim untuk Maluku, bagi masyarakat Australia sebab penerbangan ini rencananya akan mendatangkan pejabat pemerintahan Northern Territory guna melihat potensi kerjasama antar negara ini.

"Pesawat ini juga rencananya akan digunakan untuk membawa para pejabat dari Northern Territory yang akan turut terlibat pada penyelenggaraan perlombaan ini. Kedatangan para pejabat ini juga diharapkan dapat membantu mengembangkan hubungan perdagangan antara Darwin dan Saumlaki," papar dia.

Dicky menjelaskan, pesawat yang akan mendarat di Saumlaki berjenis Metroliner dari maskapai Hardy Aviation yang menampung 19 penumpang. Pesawat ini dapat mendarat di landasan pacu antara 991 meter hingga 1341 meter. Sementara landasan pacu Bandara Mathilda Batlayeri sepanjang 1630 meter. (Albert Batlayeri)