Wednesday, September 5, 2018

11:50 AM
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Abdul Gani Kasuba Dukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Abdul Gani Kasuba Dukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019


Abdul Gani Kasuba Dukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019

Posted: 04 Sep 2018 07:13 PM PDT

Abdul Gani Kasuba Dukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019TERNATE, LELEMUKU.COM - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK), menyatakan diri mendukung Ir. Joko Widodo pada pada periode kedua bersama KH. Prof Dr (HC) Ma'ruf Amin.

Sikapnya ini secara terang-terangan menentang keputusan partainya untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti sebab pilihan mendukung Jokowi karena ada kecocokan visi dan misi. Jokowi, kata dia, merupakan sosok yang sangat dekat baik secara pribadi maupun dengan masyarakat pada umumnya.

"Pada pilpres saya dukung Jokowi. Bukan karena PDIP mendukung sebagai cagub Maluku Utara (Malut), tetapi faktor Jokowi masih dibutuhkan untuk melanjutkan dua periode. Apalagi selama memimpin Jokowi cukup berhasil dalam membangun republik ini," kata AGK di Ternate pada Selasa (4/9).

Ia mengatakan semasa Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden, mereka sangat memperhatikan Malut, seperti infrastruktur baik pelabuhan, bandara udara maupun jalan.

"Coba dilihat dan dicek di lapangan, mulai dari Kepulauan Sula, Taliabu, Halteng dan Haltim jalan sudah mulai tersambung karena merupakan jalan nasional yang dibangun oleh Balai Jalan dan Jembatan, walaupun belum semua dilakukan, tapi buktinya sudah ada," katanya.

Sementara terkait maraknya tagar #2019GantiPresiden yang beredar di media sosial, dia menegaskan tahun depan  presiden tidak akan diganti.

Politisi PKS itu meminta agar pemilih di Malut memberikan dukungannya bagi kemenangan Jokowi-Maruf Amin, sehingga pembenahan infrastruktur di kawasan timur Indonesia bisa selesai. (Inews)
 

Masuk Daftar Kader Pembelot, Petrus Fatlolon Terancam Sanksi dari Partai Demokrat

Posted: 04 Sep 2018 07:13 PM PDT

Masuk Daftar Kader Pembelot, Petrus Fatlolon Akan Dapat Sanksi dari Dewan Kehormatan Partai DemokratJAKARTA, LELEMUKU.COM - Masuk dalam daftar para kader Partai Demokrat yang membelot dan mendukung pasangan Ir. Joko Widodo dan KH. Prof Dr (HC) Ma'ruf Amin Wakil pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019,  Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH akan mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, dengan menyatakan ada sanksi yang diberikan, setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan untuk menindak tegas kader-kader yang membelot.

"Hanya mempertegas, Sebab semua kader harus loyal kepada partai. Tentunya kan ada aturan yang baku di partai. Tergantung daripada bobot kesalahannya kalau dianggap salah," ujar Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (4/9).

Menurut anggota Komisi I DPR itu, partai mewajibkan semua kadernya untuk segaris dengan keputusan Partai. Untuk Pilpres 2019, Partai Demokrat telah mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Memang di PD itu diwajibkan setiap kader harus loyal kepada partai apapun yang diputuskan pimpinan. Memang fatsunnya demikian," ujar Syarief.

Meski demikian ia tidak mengungkap jelas sanksi yang akan dikenakan terhadap kader yang membelot keputusan partai tersebut. Sebab, pihak yang berwenang memproses dugaan pelanggaran kader Partai Demokrat adalah Dewan Kehormatan. Ia juga tidak membantah jika Dewan Kehormatan nantinya akan menggelar rapat terkait hal tersebut.

"Itu memang tugas Wanhor. Kalau ada panggilan saya pikir itu sudah menjadi tupoksi. Saya pikir akan berjalan sesuai sistem yang berlaku," kata Syarief.

Ia juga menilai jika ada kader yang membelot keputusan partai sudah masuk kategori pelanggaran berat. Sebab khawatir pembelotan arah dukungan kader ini berdampak pada suara Partai Demokrat di Pemilihan Anggota Legislatif 2019.

"Sekali lagi harus ada klarifikasi apakah mau tetap pendiriannya kepada kubu Jokowi atau tidak. Ya kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Itu kalau menurut saya berat. Kalau terlalu berat ya konsekuensinya berat," ujar dia.

Fatlolon masuk dalam deretan sejumlah kader yang disebut mendukung Jokowi-Ma'ruf, beberapa yang lain ialah Deddy Mizwar, Lukas Enembe, Soekarwo dan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang.

Awalnya Bupati MTB ini bungkam saat ditanya terkait sikapnya ikut mendukung Jokowi-Maaruf. Namun kepada media di Ambon Fatlolon menyatakan bersedia bila ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Maruf di Kepulauan Tanimbar.

Ia juga menjadi salah satu dari sembilan kepala daerah kabupaten kota yang menyatakan sikap untuk menjadi timses pemenangan pasangan Jokowi-Amin. Selain Walikota Ambon, Richad Louhanapessy (Gol­kar), Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun (PKB), Bupati Buru Ramli Umasugi (Golkar), Bupati Buru Selatan Tagop S Sudarsono (PDIP), Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas (Golkar), Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo (Hanura), Bupati Aru Johan Gonga (Nasdem) dan Bupati Maluku Barat Daya yang kini menjadi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno (PDIP).

Selanjutnya para Wakil Kepala daerah yang mendukung diantaranya, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler (PPP), Wakil Bupati Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin (PKB), Wakil Bupati Buru Amos Besan (PDIP), Wakil Bupati Seram Bagian Barat Thimotius Akerina (Nasdem) serta Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury (PDIP). (Albert Batlayeri/Kompas)

*Pabungdim 0815 Hadiri Bakti PDKB 2018 PLN Distribusi Jatim*

Posted: 04 Sep 2018 06:49 PM PDT



Mojokerto,Sekilasmedia.com - Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0815 Mojokerto Mayor Arm Imam Duhri mewakili Komandan Kodim 0815 menghadiri Apel Bakti Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh PLN Distribusi Jawa Timur (DJT) di Lapangan Raden Wijaya Jalan Raya Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Selasa (04/09/2018).

Hadir dalam kegiatan antara lain, Danrem 082/CPYJ diwakili Pasirengar Srenrem Mayor Cba Abdul Tofa, Walikota Mojokerto diwakili Kabag Humas Choirul Anwar, Kapolres Mojokerto Kota diwakili Kompol Sriyono, Manager PLN Area Mojokerto Dwi Alfan Junaedi, Kepala Sub PLN se- Jatim, Wadandenpom V/2 Mayor Cpm Marsudiyanto, Danramil 0815/01 Kapten Cpl  Sumaryono dan Unsur Forpimka Prajurit Kulon.

Kegiatan diawali dengan Apel PDKB yang diikuti sekitar 200 personel Tim PDKB se-Jatim,  mengusung tema "Dengan Semangat, Bergerak Maju Kita Wujudkan Listrik Yang Tak Pernah Padam Melalui Bakti PDKB Tahun 2018".

GM PLN Distribusi Jawa Timur Bob Sahril, saat memimpin apel diantaranya menyampaikan, Tim PDKB ini pasukan khusus / elit PLN karena mampu bekerja dalam keadaan bertegangan atau kondisi menyala tanpa pemadaman.

Apel Bakti PDKB yang digelar bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional (HPN), 4 September Tahun 2018 ini merupakan bentuk nyata peningkatan kualitas pelayanan, kompetensi, kekompakan dan kepatuhan Tim PDKB PLN Distribusi Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut, GM PLN Distribusi Jatim Bob Sahril menyerahkan alat full safety diri secara simbolis dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi Bakti PDKB yang ditandai dengan menekan sirine bersama Forkopimda serta penyerahan cindera mata kepada Pemkot Mojokerto yang diterima Kabag Humas Choirul Anwar.

Sebelum acara berakhir dilakukan simulasi pemeliharaan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan Sentuh Langsung (PDKB SL), yang akan diaplikasikan pada kegiatan Bakti PDKB yang akan berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 4 hingga 6 September 2018 .(dim/wo)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang *Pabungdim 0815 Hadiri Bakti PDKB 2018 PLN Distribusi Jatim* . Silahkan membaca berita lainnya.

Butar Butar : Pembentukan Kajari Bursel Ditunda

Posted: 04 Sep 2018 06:03 PM PDT

Kadistan Akui Pembangunan Puskeswan Sudah 30 Persen

Posted: 04 Sep 2018 05:53 PM PDT

Kasad Beri Penghargaan Kepada Prajurit TNI AD yang Berprestasi

Posted: 04 Sep 2018 04:34 PM PDT

DPT MTB Sukses Laksanakan Program Pemanfaatan Halaman dan Pekarangan

Posted: 04 Sep 2018 04:28 PM PDT

DPT MTB Sukses Laksanakan Program Pemanfaatan Halaman dan PekaranganSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Suksesnya pelaksanaan Program Unggulan Pengembangan dan Pemanfaatan Halaman Dan Pekarangan oleh Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) mendapat apresiasi yang baik dari Bupati MTB Petrus Fatlolon.

Apresiasi Bupati Petrus Fatlolon tersebut terungkap saat memimpin apel gabungan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). "pekarangan kantor haruslah kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya bisa produktif, jangan sampai halaman kantor Dinas, Badan kita ditumbuhi rumput, mestinya kita olah supaya menjdi halaman bermanfaat bagi kita semua," ungkap Bupati saat apel gabungan di Lapangan Upacara Dinas Ketahana Pangan Kab. MTB, Prov Maluku, Kamis (30/8/2018).

Karena itu Bupati meminta sekretaris Daerah Piterson Rangkoratat, agar memasukan kegiatan kebersihan halaman dan pekarangan untuk dilombakan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Maluku Tenggara Barat 4 Oktober 2018 mendatang. "pemanfaatan halaman kantor secara produktif bisa dilombakan supaya kita terbiasa untuk memanfatkan halaman pekarangan, mulai dari toilet," ujar Bupati.

Selain Bupati memberikan pujian karena pemanfaatan halaman dan pekarangan, Bupati juga memberikan pujian kepada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas kebersihan toilet dinas tersebut. "toiletnya luar biasa bersih, kita bisa ngobrol di dalam toilet, Dinas Tanman Pangan hendaknya menjadi potret yang baik untuk itu, kalau potret yang baik patut kita tiru, yang tidak baik jangan kita tiru, saya harap Dinas Badan yang lain bisa mencontohi," lanjut Bupati.

Sementara itu Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Jemy Watumlawar mengatakan, sebelumnya pihaknya melakukan program unggulan pengembangan kawasan pemanfataan pekarangan. "memang beberapa tahun ini sudah kita lakukan kegiatan ke desa-desa dalam bentuk bantuan pengembangan kawasan pekarangan, hanya beberapa desa terasa sulit karena bagaimana memahami konsep itu agak susah, olehnya itu kami membuat percontohan di sini, dengan harapan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan di setiap desa, sudah mendapat gambaran di sini, sehingga menjadi pembelajaran bagi mereka untuk mempraktekannya di desa masing-masing," ungkap Watumlawar.

Ditambahkannya, program yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Kab. MTB bukan hanya terbatas pada pemanfaatan halaman pekarangan tetapi juga termasuk pengembangan kegiatan tambak ikan seperti tambak ikan lele yang sudah kami lakukan di desa Tumbur sampai desaTutukembong. "kemarin kita sudah kembangkan di Desa Meyano dan Tutukembong, jadi konsep ini tetap kita kembangkan di sana, jadi tahun ini kita ada enam kelompok antara lain, Batu Putih, Marantutul, Latdalam dan Olilit dan itu sudah kita panen," pungkas Watumlawar. (DiskominfoMTB)

Pemdes Namlea Gelar Sunat Massal untuk Masyarakat Kurang Mampu

Posted: 04 Sep 2018 02:58 PM PDT

Pemdes Namlea Gelar Sunat Massal untuk Masyarakat Kurang MampuNAMLEA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Desa (Pemdes) Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku menggelar acara sunat massal untuk masyarakat kurang mampu di Aula Kantor Desa Namlea pada Sabtu (1/9).

Turut hadir pada kesempatan tersebut Camat Namlea Karim Wamnebo, SH, Kepala Desa Namlea Kasan Wamnebo, ibu-ibu PKK dan pengurus Pokja Kesehatan, para Kepala Dusun Desa Namlea dan para Pendamping dan Orang Tua Peserta Sunat Masal.

Para peserta yang mengikuti sunat masal ini berjumlah 50 orang yang berasal dari tuju dusun yang ada di Desa Namlea, tiap-tiap dusun di wakili oleh 7 orang peserta.

Kegiatan yang tertuang didalam APBDes  anggaran dana desa tahun 2018 oleh pemerintah desa namlea  kegiatan sunat masal ini adalah bentuk dari pemberdayaan sehingga masyarakat Desa Namalea juga ikut secara langsung  merasakan dana desa, Ini merupakan kepedulian dari pemerintah desa namlea terhadap warganya. (DiskominfoBuru)

Kodam Pattimura Gelar Buka LKO di Korem Binaiya

Posted: 04 Sep 2018 02:48 PM PDT

Kodam Pattimura Gelar Buka LKO di Korem BinaiyaAMBON, LELEMUKU.COM - Pembukaan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Kodam XVI/Pattimura Tahun 2018 yang melibatkan tiga matra, bertujuan untuk menguji kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh Kodam XVI/Pattimura dalam mengatasi segala ancaman yang terjadi di wilayah binaannya, berlangsung selama lima hari sejak Senin (03/09) bertempat di Makorem 151/Binaiya.

Tema latihan kali ini, "Kodam XVI/Pattimura Selaku Koops TNI Wilayah Maluku dan Maluku Utara Mengatasi Konflik Sosial di Wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam rangka Mendukung Tugas Pokok TNI".

Latihan Kesiapsiagaan merupakan uji kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas. Hal ini penting karena Latihan bagi seorang prajurit merupakan suatu kebutuhan yang harus dapat terpenuhi dengan baik, dalam rangka mewujudkan kesiapan dan kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi tuntutan dan tantangan tugas ke depan yang semakin berat dan kompleks.

Sebagaimana tugas pokok TNI sesuai dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa Indonesia yang dilaksanakan melalui Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Latihan Kesiapsiagaan Operasional TNI merupakan latihan dalam rangka penggunaan kekuatan untuk mencapai kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi "Kontinjensi" yang paling mungkin terjadi di wilayah Kotamaops TNI.

Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan bagian wilayah tugas Kodam XVI/Pattimura yang rawan akan terjadinya konflik sosial. Selaku Komando Kewilayahan, Kodam XVI/Pattimura dan satuan TNI AL dan TNI AU yang ada di wilayah dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang mumpuni dalam menanggulangi konflik sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, Latihan Kesiapsiagaan Operasional Kodam XVI/Pattimura diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan Kodam XVI/Pattimura selaku Kotamaops TNI wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk mengaplikasikan RO "Onosel" dalam mengatasi penanggulangan konflik sosial sesuai peran dan tugas yang telah disiapkan secara berhasil dan berdaya guna. (Pendam16)

7000 Orang di Ambon Pecahkan Rekor MURI Tarian Gemu Famire Serentak se Indonesia

Posted: 04 Sep 2018 02:38 PM PDT

7000 Orang di Ambon Pecahkan Rekor MURI Tarian Gemu Famire Serentak se IndonesiaAMBON, LELEMUKU.COM - Sebanyak 7000 orang yang terdiri dari  personel TNI-Polri Maluku bersama Pemerintah Kota Ambon dan Pelajar se-Kota Ambon, pada Selasa (4/9) pagi, kompak bersama-sama melaksanakan Pemecahan Rekor Musium Rekor Indonesia (MURI) Tari Gemu Famire atau Maumere dengan peserta terbanyak serentak di seluruh Indonesia, yang dipusatkan di Lapangan Upacara Lantamal lX/Ambon, Kec. Baguala, Kota Ambon.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh PNS TNI, anggota  Persit KCK PD XVI/Pattimura, anggota Jalasenatri Lantamal IX/Ambon dan anggota Pia Adriagarini Lanud Pattimura Ambon. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT TNI ke -73  pada tanggal 05 Oktober 2018 mendatang.

Tari Gemu Famire ini dilaksanakan secara serentak di Markas TNI seluruh Indonesia, yaitu Markas Komando Daerah Militer, Pangkalan Utama TNI-AL, Pangkalan TNI-AU, Kantor Gubernur, dengan total peserta mencapai 346.829 orang.

Alasan dipilihnya tari "Gemu Famire" adalah karena melalui tari tersebut dapat menjadi suatu alat pemersatu bagi persatuan dan kesatuan Bangsa yang mana hampir seluruh Rakyat Indonesia mampu menarikannya.

Acara diawali dengan Pelaksanaan Video Conference Panglima TNI di dampingi Kapolri dan Para Kepala Staf Angkatan dengan Pangdam XVI/Pattimura didampingi Wakapolda Maluku dan  para Unsur Forkopimda Provinsi Maluku.

Usai Kegiatan, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto dalam wawancaranya di halaman Lantamal IX/Ambon mengatakan jumlah peserta yang terlibat Pemecahan Rekor Muri Tari Gemu Famire kali ini untuk wilayah Kodam XVI/Pattimura sekitar 11.000 orang, yang dipusatkan di Lantamal IX/Ambon melibatkan 7000 orang dan Maluku Utara yang dipusatkan di Ternate melibatkan 4000 orang.

"Jadi Tari Gemu Famire ini tari yang berasal dari daerah Maumere, Nusa Tenggara Timur, bukan hanya sebagai ajang melestarikan budaya Bangsa, tetapi juga kesehatan yaitu Olah raga, menjalin kekompakan bersama-sama antara TNI-Polri dan seluruh lapisan Masyarakat", ujar Pangdam.

"Kita sama-sama secara  serempak seluruh Indonesia bersama Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melaksanakan Pemecahan Rekor Muri Senam atau Tari Gemu Famire,  mulai dari ujung Timur sampai Barat Indonesia", pungkas Pangdam.

Kedepan selain kegiatan Pemecahan Rekor Muri Tari Gemu Famire atau Maumere, Kodam XVI/Pattimura juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial, donor darah, bersepeda (fun bike),  lomba-lomba bagi TNI yang ada di Maluku dengan turut melibatkan Masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke -73. (Pendam16)

Dongfeng Sokonindo Tidak Terpengaruh Melemahnya Rupiah

Posted: 04 Sep 2018 12:18 PM PDT

Dongfeng Sokonindo Tidak Terpengaruh Melemahnya RupiahBANDUNG, LELEMUKU.COM - Produsen otomotif nasional PT Sokonindo Automobile menilai pihaknya tidak khawatir dengan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 

Menurut  Managing Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, Dongfeng Sokonindo ( DFSK) memiliki pengaturan keuangan yang baik, karena memiliki banyak perwakilan di berbagai negara sehingga meski nilai tukar  berada Rp14.928 per US$1 hal ini tidak membuat  merasa khawatir.

"Ada perwakilan di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Indonesia, dan China. Kami punya pengaturan finansial dan nilai mata uang yang baik. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan harga mobil. Walaupun nilai tukarnya terhadap mata uang asing naik, kami akan tetap menjaganya," ungkap Franz di Bandung, Selasa (4/9).

Selanjutnya, kata dia, DFSK yang menjadi pendatang baru di industri otomotif Tanah Air, akan tetap mempertahankan harga jual yang sudah ditetapkan pada awal peluncuran. Sehingga meski nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belum memengaruhi bisnis DFSK di Tanah Air, agen resmi mobil DFSK di Indonesia berharap angkanya akan kembali normal.

"Untuk angka psikologis enggak ada, karena kami datang ke Indonesia dengan serius untuk beri pelayanan bagi pelanggan. Kami ingin masyarakat Indonesia merasakan pelayanan dan kualitas produk yang kami tawarkan," tutp dia. (Viva) 

Karena Beda Pilihan Politik, Tunjangan Sertifikasi 568 Guru Ditahan

Posted: 04 Sep 2018 12:13 PM PDT

Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (PKPO) Kabupaten Malaka.

sergap.id, BETUN – Seteru Pilkada Kabupaten Malaka tahun 2015 lalu antara pasangan Stefanus Bria Seran – Daniel Asa versus Ludovikus Taolin – Beny Candra ternyata menyisahkan cerita pedih bagi 568 guru SD/SMP.

Pasalnya, pasca Pilkada, hak ratusan guru itu di kebiri. Tunjangan sertifikasi mereka dipotong tanpa alasan yang jelas hingga jutaan rupiah. Bahkan itu sudah berlaku sejak 2014 bertepatan dengan dimulainya suksesi Pilkada Malaka.

Sejak 2014 hingga 2017, kekurangan tunjangan sertifikasi yang mesti dibayarkan ke setiap guru mencapai Rp 14 sampai 17 juta rupiah.

Santer terdengar bahwa kekurangan itu tidak dibayar lantaran saat Pilkada lalu, para guru tidak memilih Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni Stefanus Bria Seran – Daniel Asa. Dan, karena beda pilihan politik itulah, hak para guru tersebut ditahan.

Mirisnya lagi, ada guru yang berhak menerima tunjangan sertifikasi tapi tidak menerima dana sertifikasi hingga pensiun, salah satunya adalah Bernabas Bria, mantan Kepala SD GMT Besikama.

Bernabas menjelaskan, dirinya tercatat sebagai peserta penerima tunjangan sertifikasi sejak tahun 2011 saat Malaka masih bergabung dengan Kabupaten Belu. Namun ketika di tahun yang sama Malaka dimekarkan menjadi kabupaten sendiri, sejak itu pula dirinya tidak pernah lagi menerima tunjangan sertifikasi.

Berbagai upaya sudah dilakukannya bersama rekan-rekannya yang lain, diantaranya mempertanyakan  ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PKPO) Kabupaten Malaka. Namun hasilnya nol.

"Sebelumnya kami sempat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provisi NTT di Kupang. Tapi jawabannya hanya bilang dana tunjangan sudah disalurkan ke kabupaten. Tapi kami heran hingga sekarang belum ada realisasinya," ucap Bernabas, kesal.

Menurut dia, tahun 2017 lalu berkas syarat penerima tunjangan sertifikasi sudah ia masukan ke dinas PKPO setelah ada perintah dari Bupati Malaka kepada dinas untuk segera membayar tunggakan sertifikasi guru. Tapi sampai sekarang dana itu tidak pernah diterima.

Hal senada disampaikan Kepala SDK Umatoos, Nikodemus Nantan.

Ia mengaku, dirinya sudah berulang kali mendatang dinas PKPO, tapi jawabannya selalu sedang diproses realisasinya.

Dia berharap, Dinas PKPO segera membayar kekuarangan hak guru sejak 2014 – 2017, termasuk 27 guru yang memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai penerima tunjangan sertifikasi sejak 2011.

"Saya heran proses pencairannya lamban. Waktu masih gabung dengan Belu, kita terima lancar, tapi sejak dialihkan ke Malaka hingga sekarang belum ada realisasi," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Malaka, Ronaldo Azury, berharap pemerintah segera membayar hak guru.

"Segera merealisasikan hak para pahlawan tanda jasa itu. Guru merupakan profesi yang mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. ‎Karena itu segera di lakukan pembayaran, atau mungkin ada kendala segera di selesaikan, sehingga hak para guru segera di bayar," pintanya.

Kepala Dinas PKPO Malaka, Petrus Bria Seran.

Kepala Dinas PKPO Malaka, Petrus Bria Seran, saat ditemui SERGAP, Selasa (4/9/18), menjelaskan, sesuai data, Dinas PKPO hanya membayar tunjangan sertifikasi guru kepada guru peserta sertifikasi sejak tahun 2014.

"Sedangkan untuk yang sejak tahun 2011 dan sebelumnya, saya belum tahu, nanti kita koordinasi dulu," tegasnya.

Petrus mengakui realisasi pembayaran penerima tunjangan sertifikasi dari tahun 2014 hingga 2017 masih terdapat tunggakan yang belum dibayar.

"Realisasi pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) atau sertifikasi dan tunjangan tambahan penghasilan guru (Tamsil) Triwulan 4 dan lainya akan kita lakukan secepatnya jika laporan administrasi sudah tuntas," katanya.

Meski begitu, kata dia, tahun ini pihaknya sudah bisa melakukan pembayaran, karena dana Silpa TPG sertifikasi guru sebesar Rp 5.715.065.500 sudah dianggarkan di DPA Dinas PKPO tahun 2018. Sedangkan untuk dana Silpa TPG di RKUD tahun 2017 sebesar Rp 10.633.220 akan dianggarkan pada perubahan APBD 2018.

"Dana Silpa bisa untuk atasi kekurangan tunjangan guru. Semua kekurangan itu akan dibayar dari 2014 hingga 2017," ucapnya.

Menurut Petrus, mekanisme penyaluran dana akan dilakukan bertahap mulai dari peserta penerima 2017 disusul 2016, 2015 dan 2014. Untuk teknis realisasinya akan disampaikan tertulis dan diinformasikan melalui pengumuman di kantor Dinas PKPO.

"Terkait pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru direalisasikan setelah laporan keuangan tuntas. Informasi realisasi pembayaran sudah disampaikan terbuka melalui surat tertulis dan diumumkan di kantor Dinas PKPO. Sehingga tidak benar bila ada tudingan kami menghambat atau menahan realisasi kekurangan tunjangan guru, itu hak para guru. Pihak saya tidak menahan, hanya saja para guru belum melengkapi berkas," tutupnya. (sel/sel)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Karena Beda Pilihan Politik, Tunjangan Sertifikasi 568 Guru Ditahan . Silahkan membaca berita lainnya.

Polisi Ringkus 3 Orang Diduga Pelaku Pencuri Isi Koper Bagasi Di Bandara Pangkalpinang

Posted: 04 Sep 2018 11:43 AM PDT

Polisi Ringkus 3 Orang Diduga Pelaku Pencuri Isi Koper Bagasi Di Bandara Pangkalpinang

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PANGKALPINANG  |  Polisi meringkus 3 orang diduga pelaku pencuri isi koper bagasi di Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, Babel. Para pelaku yang ditangkap merupakan karyawan perusahaan di bidang ground handling.

Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang AKP M Saleh membenarkan hal tersebut. Ketiganya kini sedang diperiksa.

"Benar kini ketiganya masih dalam proses pendataan dan pemeriksaan petugas," jelas Kasat Reskrim, Selasa (4/9/2018) saat dihubungi detikcom.
Saleh mengatakan, hingga pukul 23.20 WIB, petugas reskrim masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan termasuk saksi.

"Hingga malam ini masih dalam proses pemeriksaan, termasuk saksi-saksi terkait kasus tersebut," singkat Kasat.

Sementara itu, Manager Operasi Angkasa Pura II Adiyatmo mengatakan, sebelumnya ada kasus pejabat kehilangan parfum di Bandara Depati Amir. Namun pejabat itu tak melaporkan kasus ini ke polisi.
Awalnya ada parpum milik pejabat tinggi Babel hilang saat di simpan di bagasi, tak lama kemudian turunlah anggota polsek Pangkalan Baru," jelas Adiyatmo saat di konfirmasi via telepon.

Pantauan detikcom, Selasa (4/3/2018) malam, penyidik masih sibuk melakukan pemeriksaan di ruang reskrim Polres Pangkalpinang, Bangka Belitung. Sedikitnya sudah ada tujuh orang yang sedang menjalani pemeriksaan terkait kasus pencurian di Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, Bangka.

Jajaran Polres Pangkalpinang, Bangka Belitung hingga kini masih mendalami kasus tersebut. Dan belum diketahui pasti kronologis pencurian di bagasi bandara Depati Amir Pangkalpinang. Puluhan barang bukti turut diamankan hasil curian.(MI)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polisi Ringkus 3 Orang Diduga Pelaku Pencuri Isi Koper Bagasi Di Bandara Pangkalpinang . Silahkan membaca berita lainnya.

Petrus Fatlolon Sampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Unpatti,

Posted: 04 Sep 2018 11:28 AM PDT

Petrus Fatlolon Sampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Unpatti,AMBON, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon sampaikan Kuliah Umum kepada Mahasiswa baru Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon pada Selasa (4/9).

Kuliah dengan tema "Tantangan dan Peluang Blok Masela bagi Generasi Muda Maluku" diikuti dengan begitu antusias oleh para mahasiswa.

Bupati berpesan agar generasi muda Maluku khususnya yang sementara menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk belajar dengan giat, mengembangkan diri agar nantinya tidak menjadi penonton di daerah sendiri.

Selanjutnya sebagai tindaklanjut dari penandatanganan MoU antara Bupati Fatlolon dan Rektor Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2017 yang lalu di Saumlaki, maka Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa Fakultas di Unpatti.

Kerjasama dilakukan dengan Fakultas Perikanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran. Kerjasama ini berkaitan dengan peningkatan SDM masyarakat Tanimbar, maupun berbagai aspek yang dapat mendukung proses pembangunan di Kepulauan Tanimbar.

Penandatanganan ini diharapkan juga akan melibatkan fakultas lainnya yang akan turut berkontribusi membangun MTB. (HumasMTB)

Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno Siap Dilantik pada 11 Maret 2019

Posted: 04 Sep 2018 10:33 AM PDT

Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno Siap Dilantik pada 11 Maret 2019AMBON, LELEMUKU.COM - Irjen Pol (purn) Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Nathaniel Orno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gu­bernur Maluku yang baru pada 11 Maret 2019, mendatang.

Menurut Kepala Biro Peme­rintahan Pemerintah Provinsi Maluku, Jasmono, hal ini terungkap dari surat usulan pelantikan gubernur dan wa­gub Maluku terpilih telah resmi diterima Sekretaris Dirjen Otda, Akmal Malik.

"Berkas itu diterima oleh Sekretaris Dirjen Oto­nomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Pelantikan akan dilaksanakan serentak tetapi bertahap. Khusus untuk Maluku direncanakan 11 Maret 2019" ujar Jasmono pada Senin (3/9).

Ia mengatakan secara resmi surat usulan penge­sahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih itu sudah disampaikan secara langsung oleh Pimpinan DPRD Maluku dan Pemprov melalui Sekda Maluku Hamin Bin Thaher kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pertemuan tersebut, kata Jasmono, juga mendiskusikan terkait dengan rencana pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih sesuai dengan UU No 10 tahun 2018. Sehingga dari penjelasan Sekretaris Dirjen Otda, bahwa telah diedarkan surat kepada masing-masing pamerintah kabupaten, kota dan provinsi.

Namun demikian, pelantikan tanggal 11 Maret 2019 itu akan disesuaikan dengan agenda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mengingat pelantikan akan dilangsungkan di Jakarta.

Sementara menyangkut pelantikan Walikota - Wakil Walikota Tual Adam Rahayaan dan Usman Tamnge  serta Bupati - Wakil Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Taher Hanubun dan Petrus Beruatwarin kata Jasmono, juga sudah disampaikan ke Mendagri.

"Karena akhir masa jabatan Walikota-Wakil Walikota Tual dan Bupati - Wakil Bupati Maluku Tenggara berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018, maka sesuai dengan surat edaran Mendagri, rencana pelantikannya akan dilaksanakan pada 20 Desember 2018," tegas Jasmono. (Rakyat)

AKP ERNOWO DILANTIK JADI KAPOLSEK CANDIPURO

Posted: 04 Sep 2018 10:14 AM PDT



Lumajang(sekilasmedia.com)Kapolres Lumajang AKBP H.Rachmad Iswan Nusi SIK. MH memimpin langsung jalannya serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek Candipuro Kabupaten Lumajang. Acara tersebut yang digelar di Aula Mapolres Lumajang, yang diikuti pejabat utama Polres Lumajang beserta Polsek Jajaran dan Bhayangkari. Selasa (4/8) pagi.

Upacara Sertijab Kapolsek Candipuro, Pada kesempatan ini, AKP M Toha SH sebagai pejabat lama mendapatkan promosi jabatan dengan menjabat sebagai Kabag Perencanaan di Polres Jember, adapun jabatan yang ditinggalkan diisi oleh Kaur Bin Ops Bag Ops Polres Lumajang, AKP Ernowo SH yang menggantikan Kapolsek yang lama AKP. M Toha SH menjadi Kapolsek Candipuro.

Upacara serah terima jabatan dilaksanakan dengan khidmat yang dilaksanakan di halaman Mapolres Lumajang, Selasa (04/09) sekira pukul 09.00 wib

 Sebelumnya menjabat sebagai Kaur Ops Bag Ops Polres Lumajang sekarang menempati jabatan baru sebagai Kapolsek Candipuro Kec.Candipuro Kab. Lumajang Jawa Timur.

Hadir para Pejabat Utama, para Kapolsek jajaran dan Bhayangkari  Polres Lumajang beserta pengurus.

Dalam upacara serah terima jabatan tersebut dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan oleh Kapolres Lumajang kepada Kapolsek yang baru didampingi Rohaniawan, serta dilaksanakannya penandatanga nan berita acara sertijab, fakta integritas, dan berita acara sumpah jabatan yang disaksikan oleh seluruh peserta upacara

 Kapolres Lumajang AKBP H.Rachmad Iswan Nusi SIK.MH dalam sambutanya mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam lingkungan Organisasi Polri,yang bertujuan untuk menjaga dinamika operasional dan penyegaran proses manejerial organisasi dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan,Kata Kapolres.

"Dikesempatan ini Saya beserta seluruh staf dan Bhayangkari mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pejabat lama selama menjabat telah mampu meningkatkan kinerja kesatuan dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, Ucap orang nomor satu di Polres Lumajang ini.

Kepada Pejabat baru kata Kapolres, jadikan serah terima jabatan ini sebagai momentum untuk mengacu dan meningkatkan kembali semangat disiplin dan etos kerja dalam pelaksanaan tugas di wilayah Polres Lumajang khususnya di wilayah Lumajang,"pungkasnya(kar)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang AKP ERNOWO DILANTIK JADI KAPOLSEK CANDIPURO . Silahkan membaca berita lainnya.

WARGA RANUYOSO TERLINDAS TRONTON MUAT PASIR TEWAS

Posted: 04 Sep 2018 10:14 AM PDT



Lumajang(sekilasmedia.com) - Telah terjadi Kecelakaan dijalan Raya Gerobokan yang menimpa korban berkendara Sepeda Motor CBR 125 Warna Putih Nopol N 4528 UC tepatnya di Desa Gerobokan terlindas Tronton yang sedang Muat Pasir Nopol W 8050 UM Tewas seketika dilokasi kejadian ( TKP)

Korban atas nama Fendik Harianto (26), warga Dusun Kebonan RT 05 RW 02 Desa/Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Jawa Timur (4/9).

Dari informasi yang dihimpun Sekilas Media.Com ada yang menyaksikan kejadian tersebut mengatakan berawal saat itu Fendik melaju dari arah selatan berkendara sepeda motor jenis CBR warna putih, nopol N 4528 UC menabrak tumpukan batu yang berada diujung jembatan hingga terjatuh tidak bisa menyelamatan diri dan terlindas  tronton muat pasir yang melintas hingga meninggal dunia di TKP.

Dan Tumpukan batu ini milik siapa kenapa sampai kebadan jalan ? Tidak ada rambu peringatan juga," kata seorang saksi yang ketika ditanya nama, ia enggan menyebutkan namanya.

Sejumlah warga yang saat itu mendadak ramai berkerumun di lokasi kejadian, mensinyalir jika tumpukan batu tersebut menjadi akibat pemicu terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan nyawa korban melayang.untuk mengantisipasi supaya tidak ada korban berikutnya,tumpukan batu tersebut harus dipindahkan sembari sambil menunjuk ketumpukan batu tersebut ,"kata sejumlah warga yang saat itu berada dilokasi kejadian yang tidak mau disebutkan namanya.

Setelah itu Jazad korban dievakuasi,selanjutnya petugas kepolisian dari Satlantas Polres Lumajang bersama warga sekitar kejadian membawa Jazad korban ke RSU Hariyoto Lumajang Untuk dilakukan Otopsi dan mengamankan Sopir serta barang bukti Tronton nopol W 8050 UM dan Sepeda Motor CBR Nopol N 4258 UC  dibawa ke Kantor Unit Laka sebagai barang bukti,guna pemeriksaan lebih lanjut,"pungkasnya(kar)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang WARGA RANUYOSO TERLINDAS TRONTON MUAT PASIR TEWAS . Silahkan membaca berita lainnya.

Kodim 0821 Lumajang Turut Serta Pecahkan Rekor Muri Tari Gemu Famire

Posted: 04 Sep 2018 09:54 AM PDT



Lumajang (sekilasmedia com) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke 73 Tentara Nasional Indonesia Tahun 2018, Kodim 0821 Lumajang turut berpartisipasi dalam pemecahan rekor muri Tari Gemu Famire yang dilaksanakan di Lapangan Brigif Raider 9/2/Kostrad Jember, Selasa (4/9/2018).

Untuk memecahkan rekor muri ini, pelaksanaan Tari Gemu Famire juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang melibatkan 300 ribu personel gabungan TNI, Persit, Polri dan siswa di seluruh wilayah.

Menurut Pasi Ops Kodim 0821 Kapten Arh Siswoto, pelaksanaan Tari Gemu Famire yang dilaksanakan di Lapangan Brigif 9/2/Kostrad Jember ini merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan serentak pemecahan rekor muri secara serentak di seluruh Indonesia.

"Sebanyak 4214 personel dari beberapa satuan TNI yang ada serta melibatkan personel Persit Kartika Chandra Kirana, Polri, Bhayangkari serta siswa dalam pelaksanaan kegiatan ini," tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan Pasi Ops, tidak hanya melaksanakan Tari Gemu Famire saja, personel yang terlibat juga membentuk formasi bendera merah putih serta membentuk tulisan "HUT 73 TNI".

"Keterlibatan personel Polri dan komponen bangsa lainnya ini menunjukkan bahwa sinergitas TNI dan Polri serta masyarakat komponen bangsa sangat erat yang merupakan satu kesatuan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai, makmur dan sejahtera," Kapten Siswoto.tuturnya (LKT)



Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kodim 0821 Lumajang Turut Serta Pecahkan Rekor Muri Tari Gemu Famire . Silahkan membaca berita lainnya.

Jelang PAW, Personel Koramil 0821/20 Padang Laksanakan Patroli Wilayah

Posted: 04 Sep 2018 09:54 AM PDT




Lumajang ( sekilasmedia com )Sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah selalu dalam keadaan kondusif menjelang dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Kalisemut dan Kepala Desa Tanggung, personel Koramil 0821/20 Padang melaksanakan patroli wilayah bersama dengan warga, Senin Malam (3/9/2018).

Di sela kegiatan Pelda Sugeng Rahadi selaku Bati Tuud Koramil 0821/20 Padang sekaligus sebagai tertua dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mengatakan bahwa patroli wilayah ini dilaksanakan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat khususnya bagi Desa Kalisemut dan Desa Tanggung yang akan melaksanakan PAW kepala desa tanggal 4 September besok.

Dirinya menambahkan, dalam pelaksanaan kegiatan ini personel juga mengajak warga untuk selalu siap dan siaga dengan lebih menggalakkan siskamling untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga keamanan dan ketertiban wilayah selalu dalam keadaan kondusif.

"Tidak hanya wilayah Desa Kalisemut dan Desa Tanggung saja yang kita patroli melainkan semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Padang," tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan Pelda Sugeng bahwa kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah perlu untuk selalu dijaga agar masyarakat selalu merasa nyaman dan aman baik dalam beraktifitas maupun saat beristrirahat.

"Semoga dengan pelaksanaan patroli ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk lebih menggalakkan siskamling demi terwujudnya lingkungan yang aman dan kondusif serta masyarakat yang lebih sejahtera," pungkasnya.(LKT)



Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jelang PAW, Personel Koramil 0821/20 Padang Laksanakan Patroli Wilayah . Silahkan membaca berita lainnya.

Anggota KPK Terciduk Kamera Naik Mobil Pemkab Rote Ndao [Flat Merah], Picu Kemarahan Warga

Posted: 04 Sep 2018 08:38 AM PDT


Foto : nanang mulyana Anggota KPK ini turun dari mobil milik Pemda rote ndao  Dengan Nomor Polisi : DH 168 G.

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | ROTE NDAO |  Devisi bidang Pencegahan Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Mulyono dan Arif Rahman Waluyo Kasatgas Wilayah 6 Korsupgah KPK,
berkunjungung ke kabupaten Rote Ndao dan sempat bertemu Bupati Leonard Haning dan OPD nya  untuk melakukan pembahasan tentang upaya pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi dan setelah itu mereka menuju kantor DPRD Rote Ndao untuk melakukan pembahasan bersama para anggota DPRD pada Senin siang 3/8.

Usai pertemuan dengan Bupati Rote Ndao, di Kantor Bupati Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, tepat pukul   12 : 59 dua anggota Anggota Kpk Nanang mulyana dan Arif Rachman Waluyo terlihat memasuki halaman Kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao, dengan mobil Plat DH 168 G, selain dua Anggota KPK. Tersebut juga terlihat Kepala Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, Akhilaus Lenggu, mobil. Berhenti tepat halaman depan tangga Kantor DPRD kemudian Masuk ke dalam Gedung DPRD.
Hal tersebut sontak memicu kemarahan sebagian warga yang, hendak mengikuti Aksi demo menanti kedatangan Lembaga Anti Rasuah(KPK)
Yunus Pani koordinator ANTRA kepada wartawan mengatakan selama ini pihaknya sangat menyanjungi KPK namun hari ini dirinya sangat kecewa dan menyayangkan KPK mengunakan fasilitas mobil milik.Pemda Rote Ndao, sebab setahu dirinya jangankan di fasilitasi mobil makan dan minum saja di biasa KPK membawa sendiri, jika hal ini sudah di lakukan oleh pihak KPK selaku lembaga Anti Rasuah maka kredibilitas KPK patut di pertanyakan, mau alasan apapun ini sudah tidak benar, ujarnya.

Sementara itu Nanang Mulyana Kepada Wartawan mengatakan, sesungguh
nya dirinya tidak berniat mengunakan mobil plat merah tersebut, namun ketika hendak keluar pintu pagar dalam keadaan terkunci sehingga tidak mungkin harus berjalan kaki lagi, akhirnya terpaksa menumpang mobil tersebut, tapi perlu di tegaskan itu hanya kebetulan saja, dirinya juga meminta maaf dan siap bertangung jawab kepada atasan langsung, dirinya juga meminta maaf kepada masyarakat, sesungguhnya bukan karena kelalaian juga namun karena kebetulan tetapi sama sekali tidak ada maksud lain ungkap Nanang mulyana
Lembaga DPRD Rote Ndao yang merupakan perpanjangan tangan dari rakyat mendukung penuh pengaduan masyarakat soal dugaan adanya kasus korupsi yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian di katakan Anggota DPRD Rote Ndao Helmi Tolla mengatakan lembaga DPRD mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao, oleh sebab itu jika kemarahan warga akibat melihat KPK mengunakan Fasilitas pemerintah maka sah sah saja sebab memang tidak di perbolehkan dengan alasan apapun, hal itu kemudian makin menambah kemarahan masyarakat, apalagi selama ini kita tahu bersama bahwa Masyarakat Kabupaten Rote Ndao, sangat menyanjung penuh Kinerja KPK ujarnya. ( Dance )

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Anggota KPK Terciduk Kamera Naik Mobil Pemkab Rote Ndao [Flat Merah], Picu Kemarahan Warga . Silahkan membaca berita lainnya.

Peserta RRA Maluku Terapkan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan

Posted: 04 Sep 2018 07:48 AM PDT

Djalaludin Salampessy
BERITA MALUKU. Enam pejabat yang tersebar di tiga SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku mengikuti program Perform Ridel Akademik (RRA), yakni Djlaludin Salampessy, Ilhan Tauda dari Bappeda, Haris Anwar Donald Saimima dari Dinas perikanan dan kelautan, Ilawan Asikin dan Ongen Sangadji dari Dinas Parawisata dan Eknomi kretaif.   

Program RRA yang berlangsung di Makassar, Sulawessi Selatan ini bertujuan untuk mendidik aparatur memahami pentingnya kolaborasi individu dan institusi daerah dan nasional, bukan mengandalkan kekuatan individu.

Tiga SKPD yang hadir dalam program RRA memiliki dua tujuan utama, yakni Reformasi Birokrasi Instasional dan Reformasi Birokrasi Nasional. Yang berkisambungan dengan program penetapan desa wisata bahari berkelanjutan yang diperkuat dengan surat keputusan Gubernur tentang pedoman penetapan desa wisata bahari berkelanjutan sebagai tindaklanjut dari peraturan pemerintah khsusunya keputusan Menteri Pariwisata nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penetuan desa wisata bahari berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Djalaludin Salampessy yang merupakan peserta RRA, kepada wartawan di kantor Gubernur, Selasa (4/9/2018).

Dikatakan, untuk Maluku Reformasi Birokrasi Instasional ditetapkan desa wisata bahari berkelanjutan di Hukurila.

"Dari komunikasi dengan apartur pemerintah negeri Hukurila sangat mendukung program ini," ujarnya.

Dijelasnya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu penguatan kapasitas, manajemen pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa, penguatan aparatur pemerintah desa sampai pada pelatihan yang lebih dikhususkan untuk mengelola pariwisata sebagai destinasi yang diunggulkan.

Menurut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Maluku, hal ini sejalan dengan tiga unggulan Maluku, yakni perikanan dalam hal ini budidaya dan penangkatan, pariwisata khusus wisata bahari berklanjutan dan perkebunan rempah-rempah.

"Khusus untuk wisata bahari berkelanjutan anggota RRA memiliki tugas untuk mensosialisasikan dan bekerjasama dengan insitusi di daerah," tuturnya. 

Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, kata Salampessy program RRA Maluku akan menjadi replikasi ke wilayah lain di Indonesia dan akan diusulkan ke Presiden sebagai program pemerintah.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Peserta RRA Maluku Terapkan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan . Silahkan membaca berita lainnya.

Disperindag Maluku Akan Tingkatkan Koordinasi Pengiriman Kebutuhan Bahan Pokok

Posted: 04 Sep 2018 07:38 AM PDT

BERITA MALUKU. Salah satu kendala terjadinya kelangkaan bahan pokok di sejumlah daerah, selain kekurangan stock, juga disebabkan lambatnya pengiriman kebutuhan bahan pokok melalui transportasi laut, baik itu kapal maupun fery.

Untuk itu, kedepan Dinas Perindustrian dan Perdanggan (Disperindag) Provinsi Maluku akan meningkatkan koordinasi lintas sektor, terutama dengan jasa transportasi laut untuk mengutamakan pengiriman kebutuhan pokok. 

Hal ini disampaikan Kepala Disperindag Maluku, Elvis Pattiselano kepada wartawan di kantor Gubernur, Selasa (4/9/2018).

Dikatakan, upaya ini dilakukan untuk menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap stabil.

"Kemarin ada terjadi kelangkaan kebutuhan pokok, namun hal tersebut sudah bisa teratasi, dimana kita langsung menfasilitasi dalam pengiriman kebutuhan pokok," ujarnya.

Pada intinya kata Pattiselano, pengiriman kebutuhan pokok harus diutamakan, terutama dalam pendistribusian ke kabupaten/kota.

"Saat ini fakta di lapangan, pengiriman bahan pokok menggunakan jasa transportasi laut melalui Feri dari pelabuhan Waipirit, Liang dengan tujuan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, harus antri sampai malam, bahkan berhari-hari, karena harus antri, hal ini tentu berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok di daerah. Untuk itu perlu ada upaya untuk mengatasi hal ini," ucapnya.

Hal serupa juga pernah terjadi saat pengiriman eskpor, dimana dalam pelaksanaannya terkendala dengan kebijakan Pemerintah Kota Ambon terkait jadwal laulintas kontener, dimana dalam surat edaran tersebut, mobil kontener tidak bisa berkativitas pada siang hari, melainkan di atas pukul 18.00. Hal ini tentu berpengaruh terhadap jadwal bongkar muat kebutuhan pokok di pelabuhan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya langsung berkoodinasi dengan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan untuk izin defiasi khusus kontener ekspor, dan hal tersebut sudah disetujui.

"Untuk itu, kedepan kita akan meningkatklan koordinasi, sehingga sistim yang diterapkan dalam penyeberangan transportasi laut tidak menjadi hamnbatan dalam penyaluran kebutuhan bahan pokok ke daerah," tuturnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Disperindag Maluku Akan Tingkatkan Koordinasi Pengiriman Kebutuhan Bahan Pokok . Silahkan membaca berita lainnya.

Dinkes Maluku Akan Lakukan Pendekatan kepada Warga Yang Tolak Imunisasi MR

Posted: 04 Sep 2018 07:28 AM PDT

BERITA MALUKU. Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku akan melakukan pendekatan kepada warga yang menolak untuk anaknya di imunisasi Measles Rubella (MR).

"Penolakan tersebut karena minim akses informasi, untuk itu kita akan melakukan pendekatan lagi memberikan penjelasan bahwa imuniasi MR harus diberikan untuk kebaikan dari generasi muda kita," ujar Kepala Dinas Kesehatan Maluku, Meikal Pontoh kepada wartawan di kantor Gubernur, Selasa (4/9/2018).

Walaupun demikian, kata Pontoh ada juga masyarakat yang sudah menerima untuk anaknya di imunisasi, setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan dilakukan vasksin campak dan rubella.

Menurutnya, imunisasi MR perlu dilakukan karena virus dari penyakit tersebut berada di sekitar masyarakat, dengan efek samping atau akibat dari penyakit tersebut sangat merugikan, apalagi sampai menimmbulkan korban jiwa.

"Sudah banyak contoh ketika terjadi di Asmat, Papua. Mudah-mudahan masyarakat yang awal menolak, bisa menerima," harapnya. 

Untuk realisasi capaian pemberian imunisasi MR, kata Pontoh, Maluku termasuk dalam empat atau enam terbesar di Indonesia dalam realiasasi MR.

Dirinya menargetkan sampai akhir Semptember ini, imuniasi MR yang diberikan sudah harus mencapai 95 persen, bahkan 100 persen.

"Bulan Agustus kemarin kita gencar memberikan imunisasi di sekolah, sedangkan bulan ini kita turun ke masyarakat dalam hal ini melalui Posyandu. dengan harapan di akhir bulan ini sudah mencapai target yang ditentukan yakni 95 persen, bahkan 100 persen," pungkasnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dinkes Maluku Akan Lakukan Pendekatan kepada Warga Yang Tolak Imunisasi MR . Silahkan membaca berita lainnya.

Kawal Dugaan Keterlibatan Korupsi Walikota, KOMPAK Surati Komisi Kejaksaan

Posted: 04 Sep 2018 07:18 AM PDT

Ket Gambar : surat keterangan penerimaan laporan pada komisi kejaksaan RI oleh KOMPAK

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PASURUAN | [ 04-09-2018 ] LSM Kompak datangi kantor Komisi  Kejaksaan RI. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan korupsi Rp. 2,9 Milyar yang mencatut nama Walikota H.Setiyono.

laporan tersebut disampaikan Oleh Ketua koordinator LSM Kompak Lujeng Sudarto. Dia mengatakan " Kejaksaan harus serius menangangi kasus ini, jangan sampai main-main " tegas lujeng kepada Koran ini melalui selular Whatsapnya (4/8).

Lujeng meminta kepada aparatur kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang telah memanggil 10 orang untuk dimintai keterangan saksi. Penyelidikan kejaksaan itu awal indikasi dugaan kasus korupsi yang bakal menyeret Walikota H. Setiyono beserta kroninya.

" Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan lebih serius menangani kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang sudah berdiri bangunan kantor kecamatan panggungrejo. " Kata Lujeng Sudarto.

Dia mengingatkan (Lujeng Sudarto) Agar lebih transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan bisa memenuhi rasa keadilan dalam bermasyarakat. Oleh karenanya KOMPAK, meminta kepada komisi kejaksaan untuk melakukn monitoring atas proses penyelidikkan dan penyidikkan kasus tersebut.

Kemudian, setiap perkembangan kasus ini pihaknya terus Updite, seperti informasi yang baru saja diterima dari teman baju coklat, BPK beberapa hari lalu melakukan konsolidasi di horison hotel.

Mereka menolak pola penyelesean dari pemkot. Dan APH, Aparat penegak hukum  diminta responsif. " saya sudah dapat informasi bahwasannya BPK tolak cara penyelesaian oleh pemkot Pasuruan." jelas Lujeng Sudarto.

Seperti diketahui Senin (03/09/2018) Sekda Pemkot Pasuruan atas nama Plt. Inspektur kota Pasuruan Bahrul ulum melakukan jumpa pers terkait dugaan kasus yang melibatkan Walikota Pasuruan H. Setiyono atas terungkapnya temuan BPK,Badan pemeriksa keuangan tentang kejanggalan pengadaan lahan kantor kecamatan Panggungrejo yang merugikan negara sekitar Rp. 2,9 milyar .

Bahrul menyatakan dalam jumpa pers tersebut bahwa pihaknya telah menerima  laporan pelunasan kelebihan harga Rp. 2.9 milyar .katanya pengembalian dilakukan secara bertahap .

Dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak ( SKTJM ) tertanggal 23 Juli 2018 lalu, tercantum kesanggupan melakukan pelunasan selama 12 bulan disertai jaminan sertifikat lahan senilai lebih dari Rp. 2,9 milyar . (Zainal)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kawal Dugaan Keterlibatan Korupsi Walikota, KOMPAK Surati Komisi Kejaksaan . Silahkan membaca berita lainnya.

Telat Buka Kantor, Warga Mengeluh Pelayanan Disdukcapil Kota Ambon

Posted: 04 Sep 2018 07:18 AM PDT

BERITA MALUKU. Warga Kota Ambon mengeluh telatnya jam buka kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon. Pasalnya, kantor ini pada Selasa (4/9/2018) dibuka pada jam 10 pagi. Hal ini membuat sejumlah warga Kota Ambon yang antri memenuhi kantor Disdukcapil tersebut mengomel ketika hendak mengurusi keperluan administasi kependudukan dan lainnya.

Warga menilai pelayanan yang diberikan instansi pemerintah ini sangat buruk. Salah satu anggota masyarakat yang ikut antri di Disdukcapil, Chica (43) mengatakan, Disdukcapil tak bisa melayani warga dengan baik sehingga menimbulkan kekesalan.

"Biasanya kantor ini buka jam 9 pagi tapi sudah lewat jam 9 pagi kantor ini belum buka, bahkan tak ada pemberitahuan kepada kami, padahal pegawai sudah ada di dalam kantor," kesal wanita tersebut.

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Selly Haurissa yang dihubungi mengatakan, kantor ini buka telat diakibatkan adanya apel mendadak yang mengharuskan seluruh pegawai turut serta.

"Mereka harus tahu aturannya, kita terlambat bukan tak sengaja tapi karena kami semua apel, ini juga dadakan," tandasnya.

Haurissa mengatakan, warga mengeluh karena pihaknya tak berkoordinasi terlebih dahulu sehingga mengakibatkan warga yang antri dari pagi hari.

"Mungkin karena kami tidak berkordinasi dengan masyarakat. Biasanya kalau ada hal-hal yang penting kita sudah berikan pengumuman tapi hari ini mendadak jadi tidak ada informasi," tambahnya.


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Telat Buka Kantor, Warga Mengeluh Pelayanan Disdukcapil Kota Ambon . Silahkan membaca berita lainnya.