Tim Asesor BAN-PAUD Kunjungi Sekolah Alhidayah |
- Tim Asesor BAN-PAUD Kunjungi Sekolah Alhidayah
- Tersangka Penganiayaan Istri Wartawan Akan Disidangkan Besok
- Ketua KPUD Mendengar Adanya Oknum Anggota DPRD Mesuji Berijazah Palsu
- Tingkatkan Mutu Pendidikan, SD dan SMP di Bursel Akan Miliki Komputer
- Kasad : TMMD Mempercepat Akselerasi Pembangunan Pedesaan Dan Kesejahteraan Rakyat
- Koramil 1502-05/Wahai Bersinergi Berikan Penyuluhan Bahaya Radikalisme
- Polisi Gagalkan Penyeludupan 9 Karung Cap Tikus dari Oknum IRT di Dodinga
- Kodam Pattimura Gelar Penataran MTT Pengetahuan Dasar Intel
- Tjahjo Kumolo Berikan Pembekalan ke Camat di Sulawesi, Maluku dan Papua
- Tjahjo Kumolo Berikan Pembekalan ke Camat di Sulawesi, Maluku dan Papua
- Social Media Activist Delivered Public Apology to Maluku People
- Syafiq Pontoh dan Ngopi Kompas TV Minta Maaf
- Oknum Satlantas Polres Kampar Diduga Lakukan Pemukulan Terhadap Wartawan Bidik Kasus
- TAK TERIMA BANSOS DIPOTONG, ANGGOTA DPRD KARANGASEM MENCAK MENCAK TENGAH SIDANG
- Antar Caleg Cantik DPRD Kabupaten Pun Bermunculan, Pula Labuda Akbar Intan Mulya Sari Caleg Gerindra Lumajang Dan Sri Endah Wahyuningsih Caleg PDIP Jombang
- Personel Koramil 0821/20 Padang Normalisasi Saluran Irigasi.
- Koramil 0821/11 Lepas Peserta Lomba PBB Tingkat SD/MI Se Kecamatan Yosowilangun
- KP2KP Saumlaki Ingin Pemdes Naikan Proporsi Pajak Dana Desa
- Inilah 5 Nama SKPD Baru di Maluku Tenggara Barat
- Pemkot Kupang Selenggarakan Pameran Pangan Organik
- Tampil di Asian Games, Alvina Tehupeiory Tak Berharap ke Pemprov Maluku
- Kasus Korupsi Kondensat Rp 40 triliun , ini Korupsi Terbesar Sejak Indonesia Merdeka
- Ratusan Wartawan Dihibur Seni Karawitan Mardi Budhoyo.
- Saimima Bantah Steatment Ketua DPRD Soal Krisis Pariwisata Maluku
- Dirjen Bimas Pastikan Bantuan Rp20 Miliar Untuk Pesparani Tetap Diberikan
Tim Asesor BAN-PAUD Kunjungi Sekolah Alhidayah Posted: 28 Aug 2018 07:25 PM PDT
Mojokerto, Sekilasmedia. Com-Tim Asesor dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN-PAUD) Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi di TK-Paud Islam Alhidayah Dusun Telasih Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto,Rabu (29/8/2018). Kepala TK-Paud Hj Heni Sudiantini menyebutkan, tim asesor langsung kami terima bersama dewan guru diantaranya Rita S. Pd, Siti Maimunah Spd, Ifikatus. S. Spd, juga beserta walimurid tak ketinggalan kepala Dusun Telasih Nanang SH, Adapun tim Asesor yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Khoirunnisa S. Pd, bersama Dessy Setyowati, S. Pd. "Ini merupakan akreditasi kedua bagi kami. Sebagai institusi pendidikan swasta, PAUD-TK Alhidayah tetap harus menginduk pada payung pemerintah," ucap Hj Hesti Sudiantini dalam sambutannya. Pada akreditasi yang sebelumnya Paud-TK Alhidayah juga memperoleh nilai akreditasi A. Hesti menambahkan, sebagai sekolah swasta Paud-TK Alhidayah telah memenangkan berbagai prestasi, seperti pawai taaruf juara I se- Kecamatan Mojoanyar, lomba gemar makan ikan juara II se-kabupaten Mojokerto, Lomba Nasyid Juara I tingkat Kabupaten,semua tak lepas dari dukungan para wali murid. Meskipun demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik maka Paud-TK Alhidayah memerlukan pengakuan dan standardisasi dari pemerintah misalnya dalam bentuk akreditasi. "Mudah-mudah Alhidayah bisa memberikan kontribusi lebih bagi dunia pendidikan terutama di masyarakat Mojokerto dan juga kepada Islam. Tentunya kami butuh bantuan dan dorongan dari pemerintah, sehingga menjadi barometer dikecamatan Mojoanyar, " Jelasnya. Ia pun berharap visitasi ini bermanfaat untuk menambah pembendaharaan tentang PAUD-TK "Banyak hal yang kami dapatkan dari visitasi, mudah-mudahan proses akreditasi ini berjalan lancar dan dengan hasil memuaskan sesuai dengan harapan semuanya," tutupnya(Tohir) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tim Asesor BAN-PAUD Kunjungi Sekolah Alhidayah . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Tersangka Penganiayaan Istri Wartawan Akan Disidangkan Besok Posted: 28 Aug 2018 06:27 PM PDT Ket foto : Ilustrasi penganiayaan Media Nasional Obor Keadilan | BIREUEN – Mahyu Danil (36) alias Mahyu Batee Kureng, warga Desa Cot Rambat, Gandapura yang menjadi terdakwa kasus pemukulan terhadap seorang perempuan bernama Fathiah yang merupakan istri wartawan media online Atjeh.net, akan menjalani persidangan perdana besok hari di Pengadilan Negeri (PN) Bireuen, Rabu (29/08/2018). Jaksa Siara Nedy, SH kepada media ini mengatakan, tersangka Mahyu Danil sudah mulai ditahan pihaknya sejak empat minggu yang lalu, tepatnya hari Rabu (01/08) setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21). Menurutnya, Mahyu Danil menjadi tersangka karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban Fathiah, warga Desa Cot Tube, Gandapura, Kabupaten Bireuen. "Berkasnya sudah dilimpahkan ke PN Bireun. Besok Rabu akan menjalani sidang perdana, dan tersangka akan dijerat dengan pasal 351 (1) KUHP tentang penganiayaan," ungkapnya singkat kepada media ini, Selasa (28/08/2018). Sementara itu suami korban, Sulaiman Gandapura mengapresiasi gerak cepat jaksa yang tanggap melakukan penahanan terhadap tersangka atas melakukan penganiyaan kepada Istrinya itu. Ia mengaku sempat ketar ketir, sebelum akhirnya tersangka ditahan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bireuen. "Kami hanya menuntut keadilan dan jaksa memahami akan hal itu," tutur Sulaiman. Menurut cerita Sulaiman Gandapura yang disampaikan kepada media bahwa atas tragedi yang menimpa keluarganya, pelaku Mahyu sempat ditahan pada malam lebaran lalu. Namun tersangka kembali dapat menghirup "udara segar" karena Polsek Gandapura menangguhkan penahanan terhadap terdakwa. "Pengacara Sayuti Abubakar, SH yang notabene dikabarkan menjadi Bacaleg DPR-RI itu bertindak sebagai "Hero" untuk penangguhan Mahyu Danil lewat lobinya yang akhirnya Polsek Gandapura mengabulkan permohonan penangguhan itu," bebernya. Ia menjelaskan, kasus pemukulan itu terjadi di Desa Cot Teube Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen pada tanggal 11 Mei 2018 berawal dari hal sepele yang berujung penganiayaan berat. "Korban dibal-bal habis-habisan, belum lagi dihajar dengan kayu balok. Tak hanya itu, pelaku menghantam punggung dan kepala korban dengan batu bata hingga tersungkur jatuh tak berdaya," tuturnya. Yang sangat miris, ungkap Sulaiman, korban seorang perempuan tak berdaya melakukan perlawanan dengan lelaki yang dikenal dengan nama Mahyu Batee Kureng yang merupakan mantan kombatan GAM. "Akhirnya korban harus diopname dan dirawat intesif beberapa hari di Rumah Sakit Jeumpa Hospital Bireuen untuk memulihkan kesehatan, trauma dan tentunya shock berat," demikian pungkasnya.() Editor : Rahardja Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tersangka Penganiayaan Istri Wartawan Akan Disidangkan Besok . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Ketua KPUD Mendengar Adanya Oknum Anggota DPRD Mesuji Berijazah Palsu Posted: 28 Aug 2018 06:22 PM PDT Ket Foto : DPRD dari Parpol Nasdem asal Desa way Serdang berinisial Sumanto Andrias diduga terindikasi menggunakan Ijazah palsu, MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l LAMPUNG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mesuji di gegerkan adanya salah satu oknum anggota DPRD Mesuji Berijazah Palsu, hal itu di Sampaikan KPUD mesuji saat di konfirmasi Melalui handpond Selluler pada Selasa ( 28/8/2018) Menurutnya, Anggota DPRD dari Parpol Nasdem asal Desa way Serdang berinisial Sumanto Andrias diduga terindikasi menggunakan Ijazah palsu, untuk ijazah SD-nya yang terindikasi Palsu untuk ijazah SMP dan SMA menggunakan Ijazah Paket, paparnya. Syaiful melanjutkan, adanya indikasi ijazah palsu ini berawal dari laporan masyarakat desa setempat bahwa yang bersangkutan dari awal sebelum menjadi anggota DPRD Mesuji Pariode 2014-2019 terindikasi telah menggunakan ijazah palsu, jika memang indikasi itu nantinya terbukti maka kami akan melakukan tindakan tegas dengan mencoret namanya dari daftar Calon anggota DPRD periode 2019-2024. "Kami sudah meminta klarifikasi dari partai politik minggu lalu, mereka sudah datang memenuhi panggilan KPUD mesuji, mereka akan mengklarifikasi yang bersangkutan untuk menindak lanjuti terkait laporan masyarakat kepada KPUD Mesuji," ungkapnya. Ya "ini kan masih DCS (Daftar Calon Sementara) jadi kita tinggal tunggu klarifikasi dari partai politik pengusungnya saja, mereka masih mempunyai hak untuk mengganti calon legislatifnya. Karena penetapan DCT rencananya 20 september 2018 mendatang, jika memang partai politiknya mengganti dengan calon lain. Maka yang bersangkutan akan digugurkan, tapi tentang kebenaran laporan tersebut silahkan konfirmasi ke Panwaslu mesuji karena mereka yang mempunyai wewenang faktual. Kecuali bawaslu memberikan surat kepada KPUD untuk faktual bersama, maka kami akan lakukan faktual," tutupnya. Sejauh ini, imbuhnya, Kami belum dapat melakukan exsekusi karena kami adalah bagian administrasi, monggo kepada kawan kawan Panwas silahkan lakukan verifikasi degan payung hukum yang tepat sesuai aturan yang berlaku. Di tempat terpisah ketua LSM KPPP DPD Tuba Miswan Efendi memaparkan hal yang sama dimana menjelang penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) anggota DPRD Kabupaten Mesuji kembali memanas yaitu mencuat kembali muncul dugaan calon Anggota DPRD kabupaten Mesuji atas nama Sumanto Andrias berijazah palsu dari partai nasdem no urut 2. Dapil 04 Kecamatan Way Serdang kabupaten Mesuji. Berdasarkan laporan, Kami selaku LSM KPPP DPD Tulang Bawang yang melayangkan surat tanggapan masyarakat kepada KPUD Mesuji tentang dugaan Sumanto Andrias yang menggunakan ijazah palsu. Adapun kronologinya, lanjut Efendi, Pada tahun 2004 saudara Sumanto Andrias membuat laporan kepolisian dengan nomor STPL/75/c-1/1X/2004/SPK yang seolah-olah ia telah kehilangan barang-barang berharga berikut dengan dokumen penting seperti ijazah SD, SMP dan STM. Yang diduga Sumanto Andrias melakukan laporan palsu. Yang mencurigakan, Sumanto malah mengikuti paket B dan C, jika memang Sumanto Andrias pernah mengikuti atau bersekolah SMP di Tanjung Karang dan STM Tanjung Karang seharusnya ia tinggal meminta keterangan dari SMP dimana tempat ia pernah sekolah, bukan malah mengikuti sekolah paket B dan C. Sedangkan ketua LSM KPPP Miswan Efendi mengatakan saat dimintai keterangan, "Menunggu surat balasan dari KPUD Mesuji, silahkan konfirmasi ke KPUD Mesuji langsung untuk mengetahui sudah sampai mana tindak lanjut terkait laporan kami," ujarnya melalui sambungan via handpone. Berikut juga Saiful Anwar selaku ketua KPUD mesuji mengatakan, "Kami sudah meminta klarifikasi dari partai politik minggu lalu, mereka sudah datang memenuhi panggilan KPUD Mesuji, mereka akan mengklarifikasi yang bersangkutan untuk menindak lanjuti terkait laporan masyarakat kepada KPUD Mesuji," ungkapnya. Saiful anwar menjelaskan, "ini kan masih DCS (Daftar Calon Sementara) jadi kita tinggal tunggu klarifikasi dari partai politik pengusungnya saja, mereka masih mempunyai hak untuk mengganti calon legislatifnya. Karena penetapan DCT rencananya 20 september 2018 mendatang, jika memang partai politiknya mengganti dengan calon lain. Maka yang bersangkutan akan digugurkan, tapi tentang kebenaran laporan tersebut silahkan konfirmasi ke bawaslu mesuji karena mereka yang mempunyai wewenang faktual. Kecuali bawaslu memberikan surat kepada KPUD untuk faktual bersama maka kami akan lakukan faktual," tutupnya melalui sambuangan via handphone, Selasa (28/08/18). Sumanto Andrias sudah satu periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Mesuji sedangkan untuk saat ini pencalonan dirinya untuk yang kedua kalinya dengan dapil yang sama(Rahardja) Editor : Rahardja Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ketua KPUD Mendengar Adanya Oknum Anggota DPRD Mesuji Berijazah Palsu . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Tingkatkan Mutu Pendidikan, SD dan SMP di Bursel Akan Miliki Komputer Posted: 28 Aug 2018 05:18 PM PDT | ||
Kasad : TMMD Mempercepat Akselerasi Pembangunan Pedesaan Dan Kesejahteraan Rakyat Posted: 28 Aug 2018 04:43 PM PDT | ||
Koramil 1502-05/Wahai Bersinergi Berikan Penyuluhan Bahaya Radikalisme Posted: 28 Aug 2018 04:43 PM PDT | ||
Polisi Gagalkan Penyeludupan 9 Karung Cap Tikus dari Oknum IRT di Dodinga Posted: 28 Aug 2018 02:48 PM PDT ![]() Penangkapan dilakukan oleh 2 orang anggota Polisi Pospol Dodinga, Bripda Awaludin dan Bripda yusup, di ruas Jalan perempatan Dodinga, tepatnya bertepatan dengan Pospol Dodinga, Desa Dodinga, Kab. Halmahera Barat. Pendistribusian minuman keras (miras) jenis cap tikus yang dibawa melalui jalur darat dari Kec. Kao Kabupaten Halmahera Utara dengan tujuan Kota Ternate. Diketahui bahwa pemilik minuman keras (Miras) jenis cap tikus adalah ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga warga Desa Pitu Tobelo dan warga Desa Wosia Halmahera Utara. "Pemilik miras telah diberi himbauan dan penekanan untuk tidak mengulangi perbuatannya, sementara barang bukti minuman keras sudah kami amankan di Pos Pol Dodinga guna penanganan lebih lanjut", ucap Bripda Awaludin. (HumasPoldaMalut) | ||
Kodam Pattimura Gelar Penataran MTT Pengetahuan Dasar Intel Posted: 28 Aug 2018 02:48 PM PDT ![]() Kegiatan yang diikuti sebanyak 150 orang peserta ini, berlangsung sejak tanggal 27 Agustus s.d 8 September 2018. Penataran Mobile Traning Team (MTT) Pengetahuan Dasar Intelejen bagi Baintel dan Babinsa ini bertujuan memberikan, memelihara pengetahuan dan keterampilan dasar intelejen, meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengumpulan data melalui berbagai macam sumber, mampu membentuk aparat intelejen guna mampu mencermati setiap perkembangan situasi di wilayah masing-masing sehingga dapat menyajikan informasi yang akurat kepada pimpinan dalam pengambilan tindakan atau keputusan yang tepat. Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto dalam amanat yang dibacakan Asintel Kasdam XVI/Pattimura mengatakan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus terus dilakukan, mengingat secara umum kondisi wilayah di Maluku dan Maluku Utara sudah kondusif dan aktifitas sosial masyarakat sudah berjalan normal. Hal ini penting dalam menghadapi dinamika pesta demokrasi paska pilkada serentak dan menjelang Pilpres pada tahun 2019 mendatang "Disisi lain, ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan bangsa adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh radikal kanan dan radikal kiri, gerakan intoleransi dan terorisme. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan yang semakin kompleks pada saat ini, dunia intelejen terus bergerak dan berubah dengan cepat, sehingga aparat intelejen harus selalu peka mengikuti setiap pergeseran pola interaksi sekecil apapun dan sigap menjawab tuntutan tugas dengan aktif mengembangkan potensi serta kualitas diri. Untuk itu, kegiatan Mobile Training Team (MTT) ini merupakan momen yang tepat guna meningkatkan profesionalitas aparat intelejen dan sekaligus untuk membekali para Baintel dan Babinsa dalam menghadapi situasi dan perkembangan tugas kedepan." kata Pangdam. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Para Asisten dan Kabalak Kodam XVI/Ptm, Wadanrindam XVI/Ptm Kolonel Inf Alfi Sahri Lubis, S.I.P., M.M, Para Gumil Rindam XVI/Ptm, Gumil Pusintelad Letkol Inf Agus Panca dan Kapten Inf Max Dwi. Y. (Pendam16) | ||
Tjahjo Kumolo Berikan Pembekalan ke Camat di Sulawesi, Maluku dan Papua Posted: 28 Aug 2018 02:23 PM PDT ![]() "Saya hadir di Manado untuk memberikan pembekalan dalam Rakornas Camat Regional I, Sulawesi dan Kalimantan," ujar Tjahjo dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (25/8). Rakor Camat ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Adwil Kemendagri) dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sesuai PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan". Diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 ini adalah turunan dari pasal 228 dan pasal 230 UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Berdasarkan pasal 225 ayat (1) bahwa Camat juga bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum antara lain pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kerukunan dan stabilitas kehidupan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan serta pembangunan untuk peningkatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembekalan ini nantinya akan dijelaskan tugas camat sesuai dengan PP NO 17 tahun 2018. Dimana Camat dalam memimpin Kecamatan, menurut PP ini, bertugas di antaranya yakni: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyeleggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu: a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan b. untuk melaksnakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. "Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria: a. proses sederhana; b. objek perizinan berskala kecil; c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan d. tidak memerlukan teknologi tinggi," bunyi Pasal 11 ayat (3) PP ini. Khusus untuk camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos batas lintas negara, menurut PP ini, dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada bupati/wali kota. Selain itu, camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Manado, Mendagri juga akan menghadiri Pembukaan Manado Fiesta 2018 di kawasan Mega Mas pada Jumat, 31 Agustus 2018. (JPP) | ||
Tjahjo Kumolo Berikan Pembekalan ke Camat di Sulawesi, Maluku dan Papua Posted: 28 Aug 2018 02:13 PM PDT ![]() "Saya hadir di Manado untuk memberikan pembekalan dalam Rakornas Camat Regional I, Sulawesi dan Kalimantan," ujar Tjahjo dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (25/8). Rakor Camat ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Adwil Kemendagri) dengan tema "Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sesuai PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan". Diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 ini adalah turunan dari pasal 228 dan pasal 230 UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Berdasarkan pasal 225 ayat (1) bahwa Camat juga bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum antara lain pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kerukunan dan stabilitas kehidupan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan serta pembangunan untuk peningkatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembekalan ini nantinya akan dijelaskan tugas camat sesuai dengan PP NO 17 tahun 2018. Dimana Camat dalam memimpin Kecamatan, menurut PP ini, bertugas di antaranya yakni: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyeleggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu: a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan b. untuk melaksnakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. "Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria: a. proses sederhana; b. objek perizinan berskala kecil; c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan d. tidak memerlukan teknologi tinggi," bunyi Pasal 11 ayat (3) PP ini. Khusus untuk camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos batas lintas negara, menurut PP ini, dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada bupati/wali kota. Selain itu, camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Manado, Mendagri juga akan menghadiri Pembukaan Manado Fiesta 2018 di kawasan Mega Mas pada Jumat, 31 Agustus 2018. (JPP) | ||
Social Media Activist Delivered Public Apology to Maluku People Posted: 28 Aug 2018 02:13 PM PDT ![]() This apology was delivered in one program on a national television, Kompas TV, on Tuesday (28/8). "This is a reminder that I will save. This is a lesson for me so that I am more careful in speaking," he said. Shafiq stated that he made this apology because the information submitted to the television program a few days ago was not in accordance with the facts in the field. He hopes Maluku people can forgive this mistake. Ambon Mayor Richard Louhenapessy responded to the apology by revealing that this slowed their efforts to shape the image of Ambon which is technology-friendly. "Because Ambon is far from the eastern edge of Indonesia, people sometimes give wrong perceptions. But now we are developing and the government is pushing for that development by adding public facilities with a limited budget," he said. Louhenapessy stressed that this event must be a lesson. He hopes, everyone can control themselves in giving opinions. "From the events we face, we have to be more careful in commenting because it can be a joke, but it can be accidentally viral. If it is viral, it can be responded positively, it can also be responded negatively and it can create a split in understanding , "he insisted. (Albert Batlayeri) | ||
Syafiq Pontoh dan Ngopi Kompas TV Minta Maaf Posted: 28 Aug 2018 11:13 AM PDT ![]() "Ini jadi pengingat yang saya simpan dan pelajaran juga untuk saya terima supaya saya lebih berhati-hati dan disini saya mengajukan permohonan maaf ketika apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan fakta dilapangan," ujar Pontoh dihadapan beberapa narasumber dari program yang disiarkan pada pukul 22.00 WIT itu. Dihadapan narasumber diantaranya Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Aktivis Sosial Pendeta Jack Manuputty, Direktur Beta Kreatif Ikhsan Tualeka dan fasilitator Paparisa Ambon Bergerak M. Burhan Borut ia mengakui bahwa dirinya tidak pernah menyimpan pandangan buruk terhadap Maluku, hal ini dibuktikan dengan paritisipasi dan komunikasi yang dibangun dengan muda-mudi Malukus sejak 2009 lalu. "Saya sudah berhubungan dengan teman-teman di Kota Ambon sejak 2009 dan pada 2011 kami membuat Sosial Media Fest dan bikin live streaming dari Jakarta, Yogya dan Ambon," ungkap dia. Sementara terkait kasus salah pernyataan dirinya itu diakui bahwa data itu dikutip saat kunjungan pada 17 Maret 2017. "Saat itu, saya tanya di suatu kelas dan itu tidak mengeneralisir seluruh masyarakat yang ada di Maluku dan di Ambon terkait sosial media. Saya tanya waktu itu dan saya mendapat beberapa jawaban dan jawaban itu yang seolah-olah saya mengeneralisir seluruhnya dan itu tidak benar," ungkap dia. Setelah itu, co-founder di perusahaan konsultan bisnis dan riset, Provetic. dan inisiator acara media sosial di Indonesia, Sosial Media Festival, ini juga menyatakan bahwa itu adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh dirinya sendiri. "Saya bertanya untuk tahu penggunaan sosial media disitu sudah seperti apa dan ketika saya tanya itu bukannya sebuah sampel dan disitu saya bertanya 'siapa yang menggunakan sosial media. Itu cuma sample (contoh) kecil saja, dan ketika saya mengeneralisirnya maka saya salah dan saya minta maaf juga ke teman-teman di Maluku dan di Ambon, sebab itu bukan data seperti riset tapi saya hanya tanya di satu kelas dan seolah-olah mengeneralisi satu Ambon dan menurut saya itu tidak tepat, apapun itu saya salah," ujar dia. "Saya berterima kasih kepada teman-teman untuk dapat bertemu dan bertabayun. Saya juga pahami bahwa masyarakat di Maluku dan di Ambon seperti yang saya telah sampaikan, dan saya minta maaf," ungkap lulusan ilmu fisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu. Sementara itu para pembawa acara tersebut juga menyampaikan permintaan maaf, Inaya Wahid menyatakan bahwa dirinya dan rekannya Nitia Anisa mengakui kesalahan pahaman yang dilakukan. "Kita juga minta maaf untuk kesalahpahaman yang terjadi. Bahwa kemudian sikap-sikap melalui gestur yang kita munculkan tidak pernah dimaksudkan untuk merendahkan atau menghina," ujar Inaya. "Kita belajar banyak bagaimana untuk mencoba memahami dari satu sudut saja, karna sangat mudah untuk melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan," tambah Nitia Anisa. Hal ini ditanggapi Fasilitator Paparisa Ambon Bergerak, Borut dengan menyatakan bahwa mewakili komunitasnya, ia telah memaafkan pernyataan Syarif Pontoh. "Sehubungan dengan kejadian kemarin, teman-teman di Ambon menyesalkan pernyataan yang disampaikan. Tapi yang jelas Bang Syarif sudah minta maaf dan secara pribadi teman-teman memaafkan. Saya juga mengajak teman-teman yang lain juga ikut memaafkan," ucap dia. Selanjutnya Direktur Beta Kreatif Ikhsan Tualeka menyatakan kekecewaan warga internet dari Maluku di Facebook muncul akibat pernyataan yang tidak akurat dari Syafiq. "Kemarahan kolektif itu muncul karena, pertama, Bung Shafiq kurang akurat atau tidak akurat dalam memberikan data, lebih parah lagi jumlah yang sedikit itu secara qualitatif dan quantitatif langsung disimpulkan bahwa kita tertinggal," ujar dia. Tualeka melanjutkan, kekecewaan ini juga muncul karena upaya pemulihan wajah Kota Ambon yang dirusak akibat konflik sektarian pada tahun 2000an terasa sia-sia akibat pernyataan tersebut. "Hal ini menimbulkan kemarahan karena kita anak muda di Maluku, khususnya di Ambon sedang berusaha meninggalkan stigma yang tertinggal, belum maju. Ditengah-tengah itu, statemen Bro Shafiq begitu meninggalkan kesan bahwa kita masih tertinggal itu yang membuat kemarahan itu begitu muncul," jelas Co Produser Film Cahaya dari Timur itu. Ia menyatakan faktanya di Kota Ambon,jumlah warga internet yang membagi status facebooknya dari Kota Ambon bisa mencapai 400 hingga 500 ribu orang pengguna. Hal positif yang menunjukkan bahwa kota tersebut mengalami peningkatan IT yang tajam tersebut seolah tidak dianggap oleh penggiat medsos seperti Pontoh. "Kita disana juga bukanlah orang bekerja, bukan juga hanya kegiatan-kegiatan sosial dan kontribusinya bagi perdamaian ketika ada postingan orang yang memprovokasi dan nantinya cepat mengklarifikasi itu dan kemudian menjadi tenang. Saya juga punya pengalaman kemarin pada tahun 2017 kita bikin pemecahan rekor 4 kilometer bendera merah putih terpanjang. Jadi dibentangkan kemudian dijahit diatas jembatan merah putih dan orang bisa terlibat pada kegiatan itu semua digerakan melalui sosial media, khusunya lewat facebook dan instagram," beber dia. Sedangkan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menyatakan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Ambon telah berusaha semaksimal mungkin menbentuk citra Ambon yang ramah teknologi. "Kami bersyukur bahwa dengan IT, Ambon bisa sejajar dengan daerah lain. Karena Ambon itu jauh berada di ujung Timur Indonesia sehingga orang kadang-kadang memberikan persepsi yang keliru. Sekarang kami ada dorong back up fasilias kepentingan masyarakat, namun karena kapasitas anggaran terbatas maka kita sesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada," ujar dia. Louhenapessy menandaskan bahwa, peristiwa ini harus dijadikan pelajaran kepada siapa saja agar dapat lebih mengendalikan diri saat memberikan opini, apalagi terhadap hal-hal yang berada diluar keahlian dan kendali mereka, sehingga tidak menjadi bumbu menciptakan rasa benci antar warga negara Indonesia. "Dari pengalaman yang kita temui ini, kita harus lebih berhati-hati memberikan komentar sebab bisa saja berkelakar dan bersenda gurau, tapi tanpa sengaja itu bisa viral. Jika viral, hal itu bisa saja ditanggapi positif, bisa juga direspon negatif dan itu bisa ciptakan disintegrasi," tegas dia. (Albert Batlayeri) | ||
Oknum Satlantas Polres Kampar Diduga Lakukan Pemukulan Terhadap Wartawan Bidik Kasus Posted: 28 Aug 2018 10:32 AM PDT Ket Foto: Saidina Umar Wartawan Bidik Korban Kekerasan Oknum Satlantas Polres Kab.Kampar Riau Kampar Riau | Media Nasional Obor Keadilan | Kasus kekerasan oleh oknum anggota Polisi terhadap insan pers kembali terjadi. Kali ini seorang wartawan dari media online www.bidikkasus.com yang bertugas di wilayah kabupaten Kampar Riau harus menerima kekerasan fisik hingga menyebabkan beberapa luka gores dibagian lengannya. Korban yang diketahui bernama Saidina Umar menyebutkan kronologis kejadian pada saat dirinya sedang bertamu dirumah kediaman kepala desa Terantang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Senin malam (27/8/2018) sekira pukul 20.30 wib. Pada saat itu posisi Umar sedang berbincang-bincang dengan pemilik rumah yang diketahui bernama Imi orang tua dari Kades Terantang diteras rumah. Tak berapa lama kemudian istri (Ms) dari oknum anggota Polisi tersebut lewat dari samping rumah saudari Imi, Lalu sekitar beberapa menit kemudian, Ms kembali lewat di jalan yang sama. Berjarak sekitar lima menitan setelah Ms lewat, Oknum polisi suami dari Ms yang juga diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap Umar lewat dijalan yang sama. Menurut pengakuan korban, saat itu pelaku yang menggunakan kendaraan roda dua jenis Honda Beat meng-gas kendaraannya didekat korban yang tengah ngobrol dengan pemilik rumah. Lalu diduga sebagai pelaku kekerasan itupun menghampiri korban Umar sambil berkata kasar dengan bahasa daerah. Berikut percakapan singkat antara terduga pelaku dengan korban; "Apo Ang Beritakan Deyen pantek!? ( red, Apa Kamu beritakan tentang saya Pantek!?), Eeh Pantek Kau (sambil mendekati korban) dan menunjuk kemuka korban. Tidak usah kau sok Bersih Pantek!, Tak usah kau tegur aku lagi mulai dari sekarang sampai besok-besok!, kau lihat ajalah nantik, kau kira aku takut sama kamu pantek!, aku sebelum jadi polisi juga preman dulu!, sekarang apa mau mu!?, aku bunuh kau besok!, duel kita depan jalan Aspal itu yok Pantek ang ma!(red,kau ya)". Oknum polisi bernama Dd itupun tidak peduli meski sempat diminta agar tidak ribut oleh nenek pemilik rumah. Bukannya didengar nasihat warga yang berkerumun disekitar lokasi, Dd justru semakin beringas sambil memaksa korban untuk menunjukan KTA Pers miliknya. Bahkan walaupun korban sudah berupaya meminta kepada pelaku agar dibicarakan secara baik-baik, namun pelaku justru semakin emosi . "Eeeh sok baik lo ang juo deyen ma Pantek deang! ( Red, Eeh sok baik pula kau ke saya ya pantek kau ya!) sambil menghadang dan mendorong wartawan kedinding dihadapan Warga yang sudah ramai menyaksikan. Pada saat itu, korban yang didesak warga untuk segera meninggalkan lokasi, mendadak diserang dari belakang hingga tersungkur kejalan raya (red, aspal) hingga menyebabkan tengkuk kepala belakang nyeri dan luka gores dibagian lengan. Belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya kekerasan tersebut, namun dari informasi yang dihimpun dari beberapa sumber mengatakan, hal tersebut terkait pemberitaan yang dilakukan korban terhadap kasus Narkoba oleh terduga pelaku. Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudistira, Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya mengatakan, pihaknya akan segera menyelidiki laporan tersebut. "Kita belum tau pasti apakah itu anggota kita atau bukan bang, tapi yang pasti kasus itu akan segera kita selidiki dan sudah kita serahkan kePropos," jelas Kapolres Kampar, Selasa (28/2018(M.Panjaitan) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Oknum Satlantas Polres Kampar Diduga Lakukan Pemukulan Terhadap Wartawan Bidik Kasus . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
TAK TERIMA BANSOS DIPOTONG, ANGGOTA DPRD KARANGASEM MENCAK MENCAK TENGAH SIDANG Posted: 28 Aug 2018 09:05 AM PDT Denpasar Bali,Sekilasmedia.com- Tidak terima bantuan sosial (bansos) dipotong, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Karangasem, I Wayan Kari Subali, mencak mencak dihadapan aggota rapat DPRD dari seluruh Bali. Spontan kejadian itu menarik perhatian anggota lain, yang sedang fokus mengikuti berjalannya agenda rapat paripurna DPRD Provinsi Bali, Selasa (28/8). Agenda sidang paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Bali, dengan agenda pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di tahun 2019, oleh Politsi Nasdem asal Karangasem, lansung di protes serta tidak terima kalau harus bansos masing masing anggota DPRD dipotong. " Saya tidak terima, 10 tahun saya jadi anggota DPRD baru kali ini saya protes dan bicara. Saya juga tidak setuju kalau angka Rp 6 Miliar, diturunkan menjadi Rp 4,7 miliar , " protes Kari Subali, dihadapan anggota sidang. Usai sidang paripurna dilaksanakan, Kari Subali yang terbawa emosi langsung blak blakan dihadapan awak media dan mengaku sebelumnya dirinya pernah mengatakan dan sudah berulangkali menyatakan tidak setuju dalam rapat-rapat, namun masih saja KUA dan PPAS disahkan. " Ini tidak boleh terjadi, saya tidak terima, kalau sampai besok tidak ada perubahan saya akan bawa masalah ini ke meja hijau, karena sudah melanggar hak asazi manusia, hal ini pembodohan, silahkan tanya ke masyarakat Bali, apakah mereka terima kalau dananya disunat alias dipotong, " kecam Kari Subali menyudahi kekesalannya.(son) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang TAK TERIMA BANSOS DIPOTONG, ANGGOTA DPRD KARANGASEM MENCAK MENCAK TENGAH SIDANG . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Posted: 28 Aug 2018 09:05 AM PDT
Reporter: tim Editor: Siswahyu SURABAYA (sekilasmedia.com) Sebagaimana umumnya durasi lima tahunan setiap Pemilihan Umum Legislatif selalu tidak bisa lepas dari muncul ataupun dimunculkannya sosok-sosok cantik dari berbagai kalangan untuk dijadikan Calon Anggota Legislatif, lebih-lebih dari kalangan artis yang bagi pihak partai politik dinilai memiliki daya tarik tersendiri termasuk untuk Vote Getter alias pengumpul suara. Kalangan artis cantik tersebut umumnya dipasang sebagai caleg untuk DPR pusat alias DPR RI karena kebutuhan untuk mengumpulkan suara yang jauh lebih tinggi apalagi untuk DPR pusat dalam Pileg 17 April 2019 nanti terdapat Parliamentary Treshold (PT) sebesar 4 persen. Hal tersebut diungkapkan Dafid Dz pemerhati masalah sosial ISNU dalam diskusi terbatas di Surabaya. *DAFID DZ: TERNYATA UNTUK CALEG DPRD KABUPATEN JUGA BANYAK CALEG WANITA CANTIK YANG DIUSUNG* Menurut Dafid Dz, Prliamentary Treshold salah satunya mengandung makna bahwa untuk DPR pusat parpol yang ingin bisa duduk di Gedung DPR RI maka harus memperoleh suara minimal 4 persen secara nasional. Sehingga jika ada caleg Si A misal mendapatkan suara tertinggi di Daerah Pemilihannya (Dapil) namun parpolnya tidak mendapatkan minimal 4 persen suara secara nasional maka Sang Caleg tetap tak bisa lolos masuk DPR RI. Menurut Dafid Dz hal tersebut berbeda dengan Caleg DPRD Provinsi maupun Caleg DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memerlukan PT. Sehingga ketika Sang Caleg mendapatkan suara tertinggi di Dapilnya memiliki suara tertinggi maka berpeluang masuk DPRD, kecuali jika parpolnya tidak cukup suaranya untuk masuk rangking jumlah suara 'dipertandingkan' dengan suara parpol lain di Dapil masing-masing. Menurut Dafid Dz memang ada kuota 30 persen caleg perempuan namun ternyata dalam praktek pemilihan caleg tersebut tak jarang yang didorong maju termasuk caleg-caleg cantik. *LABUDA AKBAR INTAN MULYA SARI PUTERI GUNTUR TRI MULYO TOKOH MEDIA DAN ORMAS/LSM LUMAJANG* Dafid Dz memberi contoh untuk caleg DPRD Kabupaten yang cantik dan muda diantaranya adalah Labuda Akbar Intan Mulya Sari yang mendapat nomor urut 2 dari Partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Lumajang dari Dapil 2 yang meliputi empat kecamatan yaitu Tempeh, Kunir, Yosowilangun, dan Rowokangkung. Labuda Akbar Intan maju caleh karena dorongan banyak pihak termasuk ayahandanya Guntur Tri Mulyo yang dikenal sebagai salah satu tokoh kawakan Lumajang bidang media, ormas/LSM maupun lainnya. Kebetulan pula parpol yang diikuti Labuda, Gerindra, juga baru saja memenangkan Pilbup Lumajang dimana Indah Amperawati yang Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lumajang itu terpilih sebagai Wakil Bupati untuk periode 2018-2023. Dafid Dz juga memberi contoh caleg cantik lainnya di kabupaten berbeda dan dari parpol berbeda, Sri Endah Wahyuningsih yang didorong maju lewat PDIP DPRD Kabupaten Jombang dengan Dapil yang juga terdiri dari empat kecamatan yaitu Perak, Ngoro, Gudo dan Bandarkedungmulyo. Namun dari semua itu masih menurut Dafidz Dz bukanlah soal cantik ataukah tidak. Yang terpenting adalah ketika sudah menjadi anggota legislatif, diharapkannya benar-benar peduli pada masyarakat. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Antar Caleg Cantik DPRD Kabupaten Pun Bermunculan, Pula Labuda Akbar Intan Mulya Sari Caleg Gerindra Lumajang Dan Sri Endah Wahyuningsih Caleg PDIP Jombang . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Personel Koramil 0821/20 Padang Normalisasi Saluran Irigasi. Posted: 28 Aug 2018 09:05 AM PDT Lumajang ( sekilasmedia com) Berbagai upaya dalam rangka mewujudkan suksesnya program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan nasional, personel koramil 0821/20 Padang bersama warga yang tergabung dalam kelompok tani Wargo Manunggal dan PPL dusun Umpak desa Tanggung kecamatan Padang kabupaten Lumajang bahu membahu bekerjasama dalam menormalisasi saluran irigasi di wilayah tersebut, Selasa (28/8/2018) Danramil 0821/20 Padang yang diwakili oleh Bati Tuud Pelda Sugeng Rahadi mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini dalam rangka menormalisasi saluran air sepanjang 1.500 m yang berada di dusun Umpak desa Tanggung dengan kelebaran 2 m dan kedalaman pengerukan endapan lumpur tanah setinggi 60 cm, ungkapnya. Pengerukan lumpur endapan tanah kita lakukan dengan menggunakan alat berat sehingga hasilnya akan benar-benar maksimal dan saluran irigasi bisa berfungsi kembali pada bentuk semula guna mencukupi pasokan distribusi pengairan yang diperlukan bagi para petani, jelas Pelda Sugeng. Ia juga menambahkan, mengingat kebutuhan air sarana yang sangat vital bagi para petani apalagi kondisi saat ini sudah jarang turun hujan sehingga saluran yang ada merupakan penopang utama untuk mencukupi kebutuhan air yang diperlukan, imbuhnya. Sementara Arroini, S.P dari Badan Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan Padang juga mengungkapkan hal yang sama, sarana irigasi saat ini telah memilikin peran yang sangat vital bagi petani, selain sebagai penyuplai kebutuhan pengairan fungsi lain yang tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas air jika terjadi musim hujan sehingga curahan air hujan yang turun debitnya bisa ditampung dalam saluran tersebut, ungkapnya. Perlunya penormalisasian saluran yang dilakukan saat ini karena kondisi sudah cukup memprihatinkan dengan mengalami pendangkalan sehingga jika sewaktu-waktu terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dikhawatirkan tidak dapat menampung air yang menyebabkan terjadinya genangan air dijalan, imbuh Arroini. Semoga dengan normalnya saluran irigasi ini dapat lebih bermanfaat bagi para petani yang tentunya juga kebutuhan tanaman melalui pengairan semakin terjamin serta hasil produksi panen yang diharapkan dapat memenuhi target guna mendukung program pemerintah dibidang ketahanan pangan nasional, pungkasnya.(LKT) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Personel Koramil 0821/20 Padang Normalisasi Saluran Irigasi. . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Koramil 0821/11 Lepas Peserta Lomba PBB Tingkat SD/MI Se Kecamatan Yosowilangun Posted: 28 Aug 2018 08:50 AM PDT Limajang (sekilasmedoa com ) Koramil 0821/11 Yosowilangun lepas peserta lomba PBB, kegiatan yang diikuti sebanyak 117 peserta dari berbagai tingkatan SD/MI se-kecamatan Yosowilangun, kegiatan yang diawali dari tempat start halaman Kantor Desa Yosowilangun Kidul dan finish di Stadion Yosowilangun diadakan oleh PPHBN ( Panitia Peringatan Hari Besar Nasional ) Kecamatan Yosowilangun, Selasa (28/8/2018) Danramil 0821/11 Yosowilangun Kapten Arm Aji Joyo Kumoro saat membuka kegiatan mengatakan, lomba PBB pada dasarnya bukan untuk melihat tim terbaik maupun sebaliknya, melainkan sebagai wadah untuk memberikan pendidikan karakter pada generasi muda khususnya siswa-siswi pelajar SD/MI agar berjiwa patriotisme, memahami kebangsaan dan meningkatkan rasa Nasionalis, ujarnya. "Tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan jiwa patriot para generasi muda khususnya para pelajar SD/MI yang ada dikecamatan Yosowilangun, kegiatan PBB bukan sekedar adu ketangkasan dalam hal berbaris tetapi lebih mengedepankan agar mereka mempunyai kedisplinan dan ketaatan," terang Kapten Aji. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua PPHBN kecamatan Yosowilangun Drs. Syamsul Arifin, pendidikan karakter adalah komponen penting bagi kalangan pelajar dan lomba peraturan baris berbaris (PBB) merupakan sarana yang paling tepat untuk mewujudkan sikap dan jiwa serta pribadi yang mencerminkan bahwa siswa sekolah harus memiliki kedisiplinan dalam segala kegiatan terlebih lagi pada saat jam pelajaran disekolah, tambahnya. Ia juga mengungkapkan, Kegiatan yang digelar dengan melibatkan para dewan juri dari berbagai kalangan tersebut merupakan perlombaan yang rutin dilaksanakan dalam memperingati HUT RI ke 73 tahun 2018, harapannya adalah membentuk karakter generasi muda untuk siap memimpin bangsa," pungkas (LKT) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Koramil 0821/11 Lepas Peserta Lomba PBB Tingkat SD/MI Se Kecamatan Yosowilangun . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
KP2KP Saumlaki Ingin Pemdes Naikan Proporsi Pajak Dana Desa Posted: 28 Aug 2018 08:13 AM PDT ![]() "Kami ingin perbaiki proporsi pajak yang dibayar, yang sekitar dua sampai tiga persen naik menjadi sekitar lima persen. Sebenarnya formulasi yang ideal itu 7 persen," kata dia kepada para awak media saat menjadi pemateri dalam kegiatan Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemdes di Lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) MTB Tahun 2018, pada Senin (27/8). Ia mengungkapkan kenaikan proporsi pajak tersebut pun bersifat kasuistik sebab dari kerjasama pengelola DD dengan pihak ketiga ada jenis pengahasilan yang tidak perlu membayar pajak. Prapanca pun menjelaskan bahwa 80 desa dari 10 Kecamatan di Bumi Duan Lolat ini sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan juga sudah menjalankan pelaporan perpajakannya secara baik. "Ketika kita berbicara DD yang diberikan kepada aparatur desa itu sekitar 1,4 milyar untuk satu desa. Dari 80 desa untuk 2017 sudah lumayan artinya kisarannya berkisar antara 2 sampai 3 persen, masih kurang memang tapi kalau kita lihat terminan dari daerah lain masih dibahwanya," tambahnya. (Laura Sobuber) | ||
Inilah 5 Nama SKPD Baru di Maluku Tenggara Barat Posted: 28 Aug 2018 08:13 AM PDT ![]() Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) MTB, Piterson Rangkoratat, SH bahwa Pemda MTB saat ini telah menyiapkan daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan organisasi perangkat daerah, dimana Raperda tersebut disusun setelah adanya kajian yang dilakukan oleh bagian organisasi yang dikonsultasikan terlebih dulu dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah Pusat. "Dari kajian tersebut, hasilnya telah kita terima yaitu mereka menyetujui lima SKPD yang kita bentuk itu," kata dia kepada Lelemuku.com, pada Senin (27/8). Sekda Rangkoratat mengungkapkan ke lima SKPD tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Badan Pengelolaan Perbatasan. Ia pun membeberkan untuk pengisihan struktur dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dari ke lima SKPD tersebut sudah dipetakan dan disiapkan, pihaknya tinggal menunggu aspek normatif yaitu pengesahan dan penetapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MTB. "Daftarnya sudah kita siap dan kemungkinan di minggu ke dua di bulan September ini kita sudah ajukan ke DPRD untuk dibahas bersama. Dan setelah kelembagaannya sudah ditetapkan, maka akan langsung kita lakukan pengisihan struktur, yang sudah kita siapkan. Kita berharap setelah dibentuk, nanti pada APBD perubahan 2018 biaya operasional dari ke lima dinas itu sudah terakomodir," beber Sekda Rangkoratat. Sebelumnya pada Rabu, 8 Agustus 2018 lalu, Bupati MTB Petrus Fatlolon menyatakan bahwa akan ada pemekaran beberapa SKPD di lingkungan Pemkab MTB. (Laura Sobuber) | ||
Pemkot Kupang Selenggarakan Pameran Pangan Organik Posted: 28 Aug 2018 07:03 AM PDT Acara pembukaan Pameran Pangan Organik tersebut berlangsung di halaman Gereja Betel Maulafa, Senin (6/8). Hadir pada acara pembukaan kegiatan Wali Kota Kupang, Perwakilan BI Nusa Tenggara Timur (NTT) Perwakilan Bank NTT, Perwakilan OJK, Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Propinsi NTT, Ketua Majelis Jemaat Gereja Betel Maulafa yang juga Ketua Komunitas Pangan Organik. Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH pada kesemapatan tersebut menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap gagasan dan terobosan dari Komunitas Pangan Organik Kota Kupang, karena kegiatan ini juga telah mendukung salah satu upaya Pemerintah khususnya dalam bidang pemenuhan kecukupan pangan masyarakat yang aman dan berkualitas. Dengan di adakan kegiatan ini kiranya dapat memberikan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya pemenuhan akan pangan yang selain cukup secara kuantitas harus diikuti juga dengan kualitas yang memadai. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 7 - 10 Agustus 2018 di halaman Gereja Betel Maulafa. (HumasKotaKupang) | ||
Tampil di Asian Games, Alvina Tehupeiory Tak Berharap ke Pemprov Maluku Posted: 28 Aug 2018 07:03 AM PDT ![]() "Kami tidak mengharapkan banyak, tapi sedikit saja perhatian dengan menanyakan kabar kami saja sudah cukup bagi kami. Karena selama kami berjuang di Asean Games tidak ada perhatian Pemerintah Provinsi Maluku," ujar Alvina seperti dipublikasikan penyiar RadioN25, Evan Billy Kainama dalam akun facebooknya pada Selasa (28/7). Menurut Alvina, dirinya bersama rekan-rekan atlit yang berasal dari Maluku tidak terlalu berharap kepada pemerintah daerah (Pemda) yang selama ini tidak pernah mendukung karir mereka sebagai olahragawan. Hal ini ditanggapi beberapa warga Maluku dengan mendukung pernyataan tersebut dengan mempertanyakan kinerja pemda Joy Dahaka "Nah kalo menurut atlet tinju Bram Betaubun, tidak ada perhatian darr pemda, kemudian atlet atletik ini juga bicara yang sama. Lalu Kadispora Semmy Huwae dan Ketua KONI Maluku menyatakan di koran selalu berkomunikasi dan memberi perhatian ke atlet Maluku, menunjukan siapa sebenarnya yang sinting? Itu atlet mana yang selama ini berkomunikasi dgn mereka? Mungkin dari Uganda atau Wakanda?," ujar Arthur J Manuputty "Justru itu cari pemimpin yang memperjuangakan anak Maluku bukan di biarkan begtu saja.. setuju klo atlt maluku hijra ke daerah lainn..dri pada di daerah sendri tdk di perhatikan," ujar Joy Dahaka. Gadis asal Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan (Letisel), Kota Ambon, Provinsi Maluku tersebut merupakan atlet lari gawang profesional yang merupakan kebanggaan TNI-AD pada satuan Kodam XVI/Pattimura. Wanita berpangkat Sersan Dua (Serda) ini lahir di Ambon, pada 05 April 1995, merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara pasangan Alm. Wellem Tehupeiory dan Ibu Maria Kailuhu. Alvina memulai karir sebagai atlet lari gawang sejak umur 15 tahun dan menjadi atlet karena memang kemauan sendiri. Menurutnya dengan menjadi atlet, Dia mampu membahagiakan kedua orang tuanya, terlebih bagi almarhum Ayahnya. Berkat menjadi atlet, kini dia telah mewujudkan cita-citanya untuk mengabdi kepada negara dengan menjadi Tentara (Kowad). Sebelum meninggal, Ayahnya berpesan kalau dirinya ingin melihat anaknya berlaga di kejuaraan Asian Games seperti sekarang. "Dan akhirnya Saya buktikan itu buat almarhum Papa melalui Kejuaraan Asian Games Tahun 2018. Saya Akan berjuang semampu saya untuk Negara, Daerah, Orang Tua serta Kesatuan Saya" tegasnya. Dengan tinggi 169 cm dan berat 54 kg itu, Dirinya terpilih menjadi atlet Asian Games Tahun 2018 mewakili Indonesia di Cabang Olah Raga Lari Gawang Putri 200 m. Selain Alvian, di Asean Games kali ini, ada 1 atlet lagi yang berasal dari Maluku, yakni Wempy Pelamonia yang merupakan siswa salah satu SMK di Maluku Tengah. Alvina mengikuti nomor lari 200 meter dan lari gawang 400 meter, sementara Wempy mengikuti nomor lari 800 meter dan nomor lari estafet 4x400 meter. Meski batal mengikuti lari gawang 400 meter, Alvin mampu menyelesaikan nomor lari 200 meter Puteri Babak Penyisihan pada posisi 5 dengan waktu 24.36 detik dan memperbaiki catatan waktu pribadi 24.85 detik. Sebelum mengikuti Asean Games, Alvin memiliki segudang prestasi yang dibilang sangat membanggakan. Mulai dari Juara dua pada event Panglima Open Lari 100 M (2015), Juara Dua Lari Estafet 4X400 M Putri pada Kejuaraan PON Jabar (2016), juara satu lari gawang putri 400 M pada PON Jabar (2016), Juara satu pada 3 mata Cabor (Lari 400 m gawang putri, setafet 4x400 M putri dan lari estafet 4x100 M Putri) pada Kejuaraan Panglima di Bandung (2016), juara satu lari 400 M Gawang Putri pada Jateng Open (2017), Juara satu 400 m dan 200 M lari gawang putri pada Kejurnas Senior di Jakarta (2018) dan masih banyak lagi. (Albert Batlayeri/Pendam16) | ||
Kasus Korupsi Kondensat Rp 40 triliun , ini Korupsi Terbesar Sejak Indonesia Merdeka Posted: 28 Aug 2018 07:02 AM PDT Foto : Direktur Eksekutif Institute for Stategic and Indosinesian Studies (ISIS), Kisman Latumakulita. MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Sudah tiga tahun skandal mega korupsi kondensat 2,716 miliar dolar AS mangkrak. Empat tersangka belum juga dibawa ke pengadilan. Direktur Eksekutif Institute for Stategic and Indosinesian Studies (ISIS), Kisman Latumakulita mengatakan, berkas perkaranya seperti bola pimpong yang bolak-balik antara Bareskrim Polri dan Jampidsus Kejaksaan Agung. Menurutnya, ada upaya busuk untuk menggiring perkara ini ke perdata. "Patut diduga tidak ada keinginan kuat dan baik dari Jampidsus dan Bareskrim untuk membawa kasus kondensat ini ke pengadilan pidana. Bahkan, dugaan kuat, skandal korupsi senilai Rp 40 triliun (kurs Rp 14.600 per dolar AS) mau digiring ke perdata," ujar Kisman dalam keterangan tertulis, Senin (27/8). Seperti diketahui, pada kasus ini, ada dua berkas dibuat Kejaksaan. Berkas pertama menyeret dua tersangka, yaitu mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial, Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono. Sedangkan berkas kedua, dengan tersangka pemiliki PT Trans Pacifik Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratmo. Dijelaskan Kisman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengambil alih kasus kondensat ini dari Jampidsus dan Bareskrim. Penyebabnya kedua lembaga ini seperti tidak berdaya menghadapi tekanan dari tangan-tangan kuat kuasa gelap. Mereka itu umumnya bersembunyi dengan nyaman di lingkaran Presiden dan Istana Negara. Tangan-tangan kuasa gelap tersebut berusaha dengan segala cara agar kasus kondensat ini jangan disidangkan di pengadilan pidana. Sabliknya, segala cara ditempuh selama tiga tahun terakhir ini agar kasusnya cukup di bawah ke ranah perdata saja. "Jika dugaan ini benar, maka ini penghinaan terhadap penegakan hukum dengan telanjang," ujar Kisman. Penyidikan terhadap skandal mega korupsi kondensat sudah belangsung sejak pertengahan 2015 silam. Sejak Kabareskrim masih dijabat Komjen Pol. Budi Waseso. Hingga kini Kabareskrim sudah dijabat empat orang selain Buwas, yaitu Anang Iskandar, Aridono Sukmanto, dan yang terakhgir Arief Sulistiyanto. Sementara Jampidsus sudah dijabat tiga orang, yaitu Widyo Pramono, Arminsyah dan Adi Toegariskan sekarang. Berkali-kali Jampidsus Adi Toegarisman menyatakan, berkas perkara dugaan korupsi kondensat sudah langkap atau P-21. Dengan demikian berkas perkaranya juga harus sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sayangnya, sampai sekarang kasus korupsi terbesar sejak Indonesia merdeka 73 tahun silam itu belum sampai ke pengadilan. "Entah macetnya di tempat mana? Tapi dugaan beta, karena kuatnya tekanan tangan-tangan kuasa gelap yang ada di sekeliling Presiden dan Istana Negara. Malah kasus inimau digiring ke perdata," ujar Kisman yang juga politisi partai Nasdem itu. Berdasarkan penjelasan Jampidsus Adi Toegarisman kepada media pada awal Januari 2018, Jaksa peneliti telah memeriksa dua berkas kasus kondensat selama 16 hari. Lamanya pemeriksaan, karena tebalnya berkas dari Bareskrim. Jumlah saksi sebanyak 72 orang, dan keterangan ahli 12 orang. Adi Toergarisman pun sesumbar bahwa pihaknya akan menangani skandal korupsi kondensat ini secara profesional. "Kami ingin menunjukkan tingkat profesionalitas kami, dan akan membawa perkara ini dengan persiapan yang maksimal," ujar Adi Toegarisman ketika itu. Editor : Yuni Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kasus Korupsi Kondensat Rp 40 triliun , ini Korupsi Terbesar Sejak Indonesia Merdeka . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Ratusan Wartawan Dihibur Seni Karawitan Mardi Budhoyo. Posted: 28 Aug 2018 06:40 AM PDT
Mojokerto, Sekilasmedia. Com-Ketua PWM ( Persatuan wartawan Mojokerto) Yadi, S.ip , Selasa (28/8) adalah hari yang sangat dinantikan, ratusan tamu dari berbagai komunitas baik ormas maupun wartawan tumpek bleg hadir dikediaman (Yadi-red) guna menghadiri undangan hajat mantu yang perdana, tepatnya di Desa pandan krajan Kecamatan Mlagi Kabupaten Mojokerto. Para tamu terlihat krasan dan tak langsung meninggalkan tempat lantaran tamu merasa terhibur dengan hadirnya karawitan Mardi Budhoyo dari Kabupaten Jombang bersama para sinden-sindennya yang bahenol. Seperti tamu undangan dari dedengkot LSM, Machroji mahfud, selain menikmati suguhan yang disediakan tuan rumah dia juga ingin menikmati hiburan karawitan yang merupakan budaya jawa timur yang harus kita lestarikan, " ungkapnya. Hiburan karawitan lanjut mahfud, kini sudah mulai pudar, tetapi di Desa Pandan Krajan masih tetap dilestarikan, buktinya teman kita Yadi, yang juga ketua PWM dalam acara mantu saat masih mendatatangkan Karawitan hiburan asli jawa timur, " tandasnya. (wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ratusan Wartawan Dihibur Seni Karawitan Mardi Budhoyo. . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Saimima Bantah Steatment Ketua DPRD Soal Krisis Pariwisata Maluku Posted: 28 Aug 2018 06:31 AM PDT
Saat dikonfirmasi melalui via telepone, surat tersebut bukan karena Maluku mengalami krisis pariwisata, melainkan Kementerian Pariwisata merencanakan bakal membangun krisis center pariwisata di 10 provinsi termasuk Maluku. Hanya saja untuk realisasi, pihaknya masih menunggu dibuatkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk lintas sektor. "Jadi kami buat SK Gubernur untuk lintas Sektor," ujarnya. Dirinya menjelaskan, krisis center pariwisata berfungsi sebagai tempat bagi wisatawa untuk memperoleh bantuan bila di wilayah tersebut mengalami bencana yang bertujuan untuk membantu wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata yang sementara terjadi bencana. "Bila di wilayah yang dikunjungi wisatawan ada bencana segera bisa menginformasikan ke krisis center," ungkapnya. Sebelumnya, dalam usai rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun 2017, Senin (27/8) kearin, kepada wartawan, Huwae mengungkapkan dari surat yang dikirimkan Menteri Pariwisata kepada DPRD menyatakan Maluku saat ini mengalami krisis pariwisata. Oleh karena itu, menurutnya Kepala Dinas Pariwisata Maluku Habiba Saimima harus mencoba untuk mengambil langkah strategis, agar Maluku tidak lagi mengalami krisis pariwisata. "Wilayah kita kaya akan potensi wisata, untuk itu beliau harus mengambil langkah startegis untuk melakukan pemulihan terkait hal ini," ucapnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Saimima Bantah Steatment Ketua DPRD Soal Krisis Pariwisata Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Dirjen Bimas Pastikan Bantuan Rp20 Miliar Untuk Pesparani Tetap Diberikan Posted: 28 Aug 2018 06:26 AM PDT BERITA MALUKU. Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Katolik, Kementerian Agama RI, Eusabius Binsasi memastikan Pemerintah Pusat akan tetap memberikan bantuan tambahan dana Rp20 miliar kepada Pemerintah Daerah Maluku untuk menyukseskan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik I, yang akan berlangsung dari tanggal 27 November sampai 2 Oktober 2018, di Ambon, Maluku. "Dalam pertemuan tadi saya sudah menyampaikan bahwa pempus tetap berupaya untuk menfasilitasi kebutuhan Pesparani sampai selesai pelaksanaan," ujar Dirjen kepada wartawan, usai mengikuti Rapat Teknis Pesparani Nasional I, di Katolik center, Ambon, Selasa (28/8/2018). Dijelaskan, sejak awal pemerintah pusat melalui APBN sudah mengalokasikan sekian banyak dana untuk menggerakan pelaksanaan Pesparani, namun ternyata dana yang diberikan tersebut dirasa belum mencukupi. Untuk itu, pihaknya sementara ini lagi berupakan untuk memberikan dana tambah kepada pemerintah provnsi Maluku sebagai upaya untuk menambah anggaran yang disediakan pemerintah daerah. "Pempus akan menambah paling kurang Rp20 miliar kepada pemda untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pesparani I," ucapnya. Menurutnya, dalam mekanisme pengelolaan khas anggaran pemerintah harus melewati Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat dan BPKP, dan kedua proses tersebut sudah selesai dilewati, sehingga diharapkan dalam waktu dekat anggaran tersebut sudah bisa dicairkan. "Kalau uang itu ada pada saya maka langsung mencairkan, namun kita harus mengikuti mekanisme. Yang pastinya dana tersebut akan tetap diberikan kepada pemda," ucapnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dirjen Bimas Pastikan Bantuan Rp20 Miliar Untuk Pesparani Tetap Diberikan . Silahkan membaca berita lainnya. |
You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |