Kontingen Kodam Pattimura Lakukan Registrasi Atlet |
- Kontingen Kodam Pattimura Lakukan Registrasi Atlet
- Pilkada Taput Kian Meruncing , Massa Di Hajar Polisi , Kapolres Taput Jadi Korban Lemparan Batu dari Massa
- Tangker Pertamina Tiba, SPBU Di Serbu Warga
- Pasir Laut yang Di Terima Oleh Perusahaan Paving Prima di kirim dari LANAL Ketapang
- Pengamat Politik : Para Kandidat Cawapres Jokowi Tidak Terlihat Praktisi Ekonomi.
- Polda NTT Akan Bentuk Polisi Pariwisata di Mabar
- Pileg 2019, NasDem Manggarai Barat NTT Target 3 Kursi Setiap Dapil
- Masyarakat Hiri Dikenalkan Dengan Potensi Industri Pariwisata
- Siswa SMK Negeri Pulau-Pulau Aru Terima Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
- Said Assagaff Harapkan Satpol PP Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat
- Burhan Abdurahman Apresiasi Pelaksanaan TMMD di Pulau Hiri
- SKPD di Provinsi Papua Wajib Sediakan Website Untuk Informasi Publik
- SKPD di Provinsi Papua Wajib Sediakan Website Untuk Informasi Publik
- Soedarmo Minta Pengembangan Buah Merah Papua Ditingkatkan
- Soedarmo Minta Pengembangan Buah Merah Papua Ditingkatkan
- Pemkot Tidore Kepulauan Gelar Jalan Santai dan Deklarasi Anti Narkoba
- Tuasikal Abua Terima Penyerahan LHP atas LKPD Maluku Tengah
- Korem Binaiya Raih Penghargaan Penggiat Anti Narkoba 2018
- Richard Louhenapessy Canangkan HUT Kota Ambon ke 443
- KJRI Sydney Dukung Promosi Pemkot Ambon di Australia
- Bappeda dan Satgas TMMD Sosialisasi Pembangunan Daerah di Hiri
- Satgas TMMD Ke 102 Selesaikan Aula Masjis Nurul Huda
- Kebersamaan Lintas Agama dalam TMMD di Hatumete
- GPM Klasis Tanimbar Utara Apresisasi Dukungan Pemda MTB
- Sarnas Merawat Perdamaian Fokus Refleksi Konflik dan Damai di Maluku
| Kontingen Kodam Pattimura Lakukan Registrasi Atlet Posted: 16 Jul 2018 07:17 PM PDT | ||||
| Posted: 16 Jul 2018 06:57 PM PDT Penulis : Obor Panjaitan Carut Marut Pilkada Tapanuli Utara : Langit Tarutung Berasap Hingga Luka Dibagian Kepala Kapolres Terkena lemaparan Batu.  Ket Gambar : Tampak gambar polisi dan massa terjadi pro Kontra karena ketidak Puasan atas hasil Pilkada. Taput-sumut | Media Nasional Obor keadilan , Pilkada Secara Langsung Telah usai digelar secara Nasional , Namun Dibeberapa Daerah Ada Saja Pro Kontra ketidak Puasan atas hasil Pilkada tersebut. Dalam Hal Ini Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang mana Pemenangnya saat ini Bupati Petahana Nikson Nababan. Pada Hari senin ( 16 juni ) Massa Dari salah satu Paslon yang Kalah kembali Menggelar Demonstrasi Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tapanuli Utara , Aksi ini Berbeda dengan yang sebelumnya yang mana Para Demonstran di Tangani oleh Aparat kepolisian dengan terlihat Brutal sesuai Potongan Video Amatir yang Berhasil direkam Warga lalu di Kirim Ke Redaksi Media Nasional Obor keadilan . Salah Satu Warga Pendemo terlihat Tergopoh gopoh di Tendang di Tampar oleh Pasukan Polisi hingga Pakaian Korban ini kotak Tercabik Cabik namun kondisi itu tidak Menghentikan Polisi beraksi namun Menyeret Pria tersebut dalam Keadaan Berjongkok. Kapolres Taput AKBP Horas M Silaen Ketika Di hubungi wartawan MediaNasional Obor Keadilan membenarkan telah terjadi Kisruh Massa salah satu Paslon yang Kalah di Pilkda Tapanuli Utara. Namun AKBP Horas M Silaen tidak merinci apa saja situasi dan kronologi yang terjadi akan tetapi Dia Menyarankan Wartawan Media Nasional Obor keadilan mengkonfirmasi Ke Bidang Humas Polres . Kapolres Taput juga Mengharap ke Media Nasional Obor keadilan agar pemberitaan Berimbang mengingat Anggota Polisi ada beberapa jadi Korban .selanjutnya Ini pernyataan Horas Silaen; "Hubungi humas saya ya ...saya lagi otw rumah sakit karena saya kena lempar batu dikepala saat melakukan negosiasi dengan pendemo " Pungkasnya. Saat di Konfirmasi ke Humas Polres mengatakan dan membenarkan ada korban luka Satu orang namun tidak memberitahu siapa Anggota Polisi Yang di Maksud. PETAHANA DILAPORKAN KE KPK Sementara itu Calon Petahana Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan mengatakan, laporan yang dilayangkan oleh tim hukum paslon lainnya ke KPK adalah salah alamat. Nikson punising, seluruh lawannya bisa legawa menerima hasil Pilkada Taput. Data yang dihimpun Media Nasional Obor keadilan dilansir JawaPos.com Nikson mempertanyakan dirinya yang disampaikan ke KPK. Dia bingung mengapa ada laporan ke Lembaga antirasuah itu. "Ini yang jadi pertanyaan. Apa urusan Pilkada lolos ke KPK. Salah kaprah itu," kata Nikson, Jumat. Sebelumnya, Nikson dimasukkan ke anti-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu adalah, buntut dugaan pencurian yang ditudingkan oleh tim kuasa hukum dari Jopinus Taripar Hutabarat-Frengky Simanjuntak (JTP-FRENDS). Laporan itu, terkait tuduhanan wewenang selama Nikson menbat Bupati. Dugaan ekspor wewenang dan APBD ini, mengikuti kegiatan yang dilakukan Nikson sebelum hari pemilihan. Nikson membagi-bagikan beasiswa untuk murid SD dan SMP, santunan kepada anggota Korpri dan bantuan bibit untuk kelompok tani. "Mereka mengatakan saya menyembunyikan uang politik. Saya bisa menjadi aktif lagi sebagai Bupati tanggal 23 Juni. Saya memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah. Itu kegiatan rutin. Tidak ada kampanye, tidak ada yel-yel. Enggak ada juga penyampaian visi misi. Jadi saya kan sudah aktif. Masa jadi Bupati aktif yang tidur saja, "tukasnya. Tak hanya itu, Nikson juga mengangkat dirinya ke arah Bawaslu Sumut. Dia sudah mendapat kabar, kalau laporan itu ditolak karena tidak cukup bukti. "Udahlah Pilkada udah selesai. Harus siap menang dan siap kalah," pungkasnya.( team OKE ) Editor : yuni shara Penanggung Jawab Berita Obor panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pilkada Taput Kian Meruncing , Massa Di Hajar Polisi , Kapolres Taput Jadi Korban Lemparan Batu dari Massa . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Tangker Pertamina Tiba, SPBU Di Serbu Warga Posted: 16 Jul 2018 06:12 PM PDT
Kelangkaan bensin yang terjadi di Selayar juga menjadi sorotan dan bahan obrolan di media sosial. Pada intinya warga berharap agar pemerintah terkait lebih peduli akan kebutuhan masyarakat daerah kepulauan ini. Sementara itu kalangan masyarakat pemerhati dan analisis meminta kepada pihak terkait agar kondisi ini tidak berlarut-larut dan perlu ada penelusuran stok bbm Kabupaten Kepulauan Selayar ke Pertamina, agar jatah masyarakat Selayar dipastikan dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya dari perbincangan tersebut juga terdengar bahwa perlu adanya transfaransi pihak pengelola bbm dan pihak pemerintah serta pihak lain yang terkait agar kuota bbm Selayar dapat juga diketahui oleh masyarakat Selayar. (*) TAG : #bbm #Pertamina #KurangPeduli Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tangker Pertamina Tiba, SPBU Di Serbu Warga . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Pasir Laut yang Di Terima Oleh Perusahaan Paving Prima di kirim dari LANAL Ketapang Posted: 16 Jul 2018 05:49 PM PDT  Banyuwangu,Sekilasmedia.com - Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia Bersama Ketua Lembaga Investigator kabupaten banyuwangi datangi kantor paving prima milik H Ali mansyur. Kedatangan Rudi bahalwan dan Edi susanto di kantor H. Ali mansyur terkait pasir laut yang di terima oleh owner paving prima ini di pertanyakan oleh Edi dan Rudi. H.Ali selaku owner dari perusahaan paving prima di tanya terkait menimbun pasir laut yang di kirim dari LANAL ketapang menjelaskan kenapa pihaknya berani terima pasir laut tersebut. " ada kapal perang yang mau merapat ke lanal ketapang dan dermaganya mengalami pendangkalan jadi harus di keruk, dan saya di kasik waktu tidak boleh lebih dari 1 minggu" jelas Ali mansyur. Ali mansyur juga menambahkan kalau pihaknya tidak mendapatkan konpensasi apapun sementara biaya opersionalnya cukup mahal. Kepada wartawan Ali mansyur mengarahkan agar konfirmasi langsung ke Danlanal di ketapang - banyuwangi sambil mengakhiri wawancaranya.(robby) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pasir Laut yang Di Terima Oleh Perusahaan Paving Prima di kirim dari LANAL Ketapang . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Pengamat Politik : Para Kandidat Cawapres Jokowi Tidak Terlihat Praktisi Ekonomi. Posted: 16 Jul 2018 05:37 PM PDT  MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l Jakarta - 16 Juli 2018, Pengamat Politik Ekonomi Kebangsaan, Cahyo Gani Saputro memperhatikan beredarnya nama kandidat Cawapres Jokowi, adalah sebuah realitas politik menguatnya politik identitas, stetmen rest area jangan diisi merk asing merupakan counter issue, begitu juga issue turunnya kemiskinan menjadi data bahwa persoalan ekonomi tidak ada masalah. Namun yang menarik adalah dari kandidat cawapres yang beredar belum nampak para kandidat yang berlatarbelakang praktisi ekonomi, yang mana sudah tentu untuk melanjutkan program dan pembangunan akan membutuhkan suatu stabilitas dan fundamental ekonomi yang kuat, yang barang tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar, sesungguhnya yang menjadi sorotan nasional dan internasional adalah tentang divestasi Freeport, yangmana disanalah wujud kepentingan nasional diwujudkan. Cahyo melihat konstelasi politik nasional masih belum move on terhadap skema politik identitas, sekaligus kemenangan gerakan politik identitas, yangmana calon sepopuler apapun dan dengan elektabilitas yang besar di "udara" akan kalah dengan gerakan "darat". Dengan menguatnya politik identitas, justru kedepannya akan sangat kontra produktif dengan program revolusi mental dan pembangunan karakter kebangsaan, serta issue gerakan melawan intoleransi, ekstrimisme dan terorisme. Terkait oleh hal tersebut justru akan memperbesar peluang kandidat yang berlatar belakang purnawirawan Militer yang masyarakat mengenal mempunyai jiwa patriotis dan nasionalisme yang tidak diragukan serta tetap menjunjung tinggi Sapta Marga, apalagi bicara tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu konsensus bersama bangsa. Seharusnya wacana publik mengenai siapa kandidat Cawapres Jokowi harus disudahi, dan kita percayakan kandidat Cawapres tersebut kepada Jokowi dan Partai Pengusung serta pendukungnya, karena pasti Jokowi akan mencari wakil untuk menuju periode kedua ini yang full speed atau kekuatan penuh dalam menuntaskan pekerjaan rumah di periode pertama dan yang mempunyai chemistry dalam melakukan kerjasama, menurut pandangan pengamat ini. Editor : Rahardja Penanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pengamat Politik : Para Kandidat Cawapres Jokowi Tidak Terlihat Praktisi Ekonomi. . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Polda NTT Akan Bentuk Polisi Pariwisata di Mabar Posted: 16 Jul 2018 05:12 PM PDT  Labuan Bajo NTT |Media Nasional | Oborkeadilan. -Senin,(16/07) Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akan membentuk polisi khusus pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), untuk menangani bidang pariwisata. Kepala Kepolisian Irjen Pol Drs. Raja Erizman di Polres Manggarai Barat mengatakan, pembentukan polisi khusus pariwisata yang nantinya diharapkan akan mempermudah wisatawan maupun para pelaku wisata di Labuan Bajo. "Ini kita akan antensi terutama Manggarai Barat merupakan daerah destinasi pariwisata", kata Erizman. Erizman menuturkan untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, mengingat polisi khusus pariwisata itu nantinya akan ditempatkan didestinasi wisata Labuan Bajo. "Nantinya kita akan berkordinasi dengan stakeholder terkait yang lain termasuk dinas pariwisata, terutama kita akan mendata semua guide (pemandu wisata) baik yang memiliki peruhasan jelas maupun yang freelance", kata Erizman. Menurutnya, dari laporan yang diterima banyak guide yang tidak melengkapi identitas perjalanannya sehingga pihaknya tidak bisa memantau perjalanan mereka. "Seperti kemarin kasus asusila itu, itukan guide freelance. Itu kita tertibkan, harus memiliki identitas yang jelas", kata Erizem. Untuk diketahui, sebelumnya publik NTT telah dihebohkan dengan kasus seorang wisatawan asing asal Prancis berinisial MB (22) diperkosa seseorang yang mengaku sebagai pemandu wisata berinisial A di Labuan Bajo, Flores, pada Selasa 12 Juni lalu. Peristiwa itu bermula dari korban yang diantar pelaku menuju lokasi wisata Air Terjun Cunca Wulang menggunakan sepeda motor. Menanggapi rencana Kapolda NTT tersebut aktivis pariwisata Labuan Bajo Matheus Siagian mengaku senang dengan rencana Kapolda NTT, dengan adanya polisi khusus pariwisata di Labuan Bajo tentunya membawa dampak positif demi kemajuan pariwisata NTT khusus Labuan Bajo. "Saya harap sesegara mungkin Polda NTT bentuk polisi pariwisata di Labuan Bajo. Biar wisatawan maupun pelaku wisata merasa nyaman menikmati keindahan Labuan Bajo", kata Matheus. (Louis Mindjo) Editor : Rahardja Penanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polda NTT Akan Bentuk Polisi Pariwisata di Mabar . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Pileg 2019, NasDem Manggarai Barat NTT Target 3 Kursi Setiap Dapil Posted: 16 Jul 2018 05:12 PM PDT  Labuan Bajo NTT- Media Nasional | Oborkeadilan - DPD Partai NasDem Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan perolehan tiga kursi dari setiap Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. "Partai NasDem telah menyerahkan DCS Pileg 2019 ke KPU, target kita tiga kursi setiap Dapil di Manggarai Barat", katanya Demikian disampaikan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Manggarai Barat Editasius Endi kepada media ini usai penyerahkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mabar, Senin (16/7). Endi mengatakan, sebanyak 30 nama DCS dari tiga Dapil diserahkan sesuai jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mabar. Termasuk persyaratan persentase kuota 30 persen pencalonan perempuan. "Berkas Partai NasDem dinyatakan lengkap oleh KPUD. Bahkan pencalonan perempuan 30 persen kita penuhi", tuturnya. Edistasius berharap para caleg bisa bekerja maksimal untuk meraih suara sehingga mencapai target sesuai instruksi DPP Partai NasDem. "Saya tegaskan semua Caleg NasDem harus kerja maksimal untuk memperoleh suara yang banyak," kata Endi. Untuk diketahui Dapil 1 meliputi Kecamatan Komodo, Sano Nggoang, Boleng dan Kecamatan Mbeliling. Dapil II meliputi Kecamatan Ndoso, Kuwus dan Macang Pacar. Sedangkan Dapil III meliputi Kecamatan Lembor, Lembor Selatan dan Welak. (Louis Mindjo) Editor : Rahadja Penanggun Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pileg 2019, NasDem Manggarai Barat NTT Target 3 Kursi Setiap Dapil . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||
| Masyarakat Hiri Dikenalkan Dengan Potensi Industri Pariwisata Posted: 16 Jul 2018 04:12 PM PDT | ||||
| Siswa SMK Negeri Pulau-Pulau Aru Terima Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Posted: 16 Jul 2018 03:32 PM PDT  DOBO, LELEMUKU.COM - Komandan Rayon Militer (Danramil) 1503-03/Dobo, Lettu Inf Dodi Masaoy memberikan materi Wawasan Kebangsaan (wasbang) dan Bela Negara (Belneg) kepada para calon siswa SMKN PP Aru, Kota Dobo, Senin (16/7). Menurut Lettu Inf Dodi Masaoy, wawasan kebangsaan harus dipahami sejak dini, karena wawasan kebangsaan bagi Siswa SMA/SMK ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman wawasan kebangsaan terhadap NKRI. "Jadikan perbedaan sebagai suatu kelebihan indonesia, kita harus selalu mensyukuri dan kita nikmati tanpa harus saling menjelekan satu sama lain,"pungkas Lettu Inf Dodi Masaoy. Di harapkan pemahaman terhadap Pancasila tersebut sebagai upaya untuk mengingatkan kembali pentingnya Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa serta pegangan hidup dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memantapkan adanya Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final dan tidak bisa digantikan. (Penrem151) | ||||
| Said Assagaff Harapkan Satpol PP Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat Posted: 16 Jul 2018 03:03 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff harapkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat."Harapan saya peningkatan kinerja ASN Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi untuk menciptakan kondisi Wilayah Daerah Provinsi Maluku maupun Kabupaten yang Tenteram, Tertib dan Teratur," ujar Gubernur Assegaff dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bid.Pemerintahan Setda MTB Yohanis Batseran pada Selasa (10/7). MTB diharapkan untuk terus dikondisikan sebagai daerah yang aman dan damai sehingga upaya pemerintah dalam membangun daerah dapat terus berjalan tanpa ada kendala berarti. "MTB harus jadi daerah yang tenteram, tertib dan teratur agar dapat memberi peluang demi suksesnya berbagai proses pembangunan yang direncanakan bagi daerah perbatasan dan khususnya telah menyukseskan pesta demokrasi dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah yang baru saja dilaksanakan," ujar dia. Pemprov Maluku juga memberikan respons positif terhadap upaya-upaya yang dilakukan lewat kebijakan program dan atau kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga dan kapasitas aparatur terutama anggota Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Linmas. "Sehingga melalui kegiatan penunjang berupa Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas ASN Satuan Polisi Pamong Praja ini maka peningkatan partisipasi demokrasi, hukum, ketertiban, dan keamanan di Kabupaten MTB yang kita sama-sama cintai dapat terwujud," harap dia. Dikatakan peningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta profesionalitas Satpol PP dan Linmas di Kepulauan Tanimbar berguna untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. "satuan polisi pamong praja serta satlinmas selain memiliki tugas untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah, juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah," ungkap dia. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Januari 2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang meliputi Fungsi Utama dan Fungsi Dasar, maka peran Satpol PP dan Linmas adalah melakukan Tindakan Non Yustisi dan Yustisi, Melakukan Analis Aspek Sangsi dalam Peraturan Daerah, Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melakukan Pendataan dan Pelatihan Satuan Linmas dan melakukan Mobilisasi Linmas. Selain itu Satpol PP juga bertugas untuk melakukan Koordinasi penegakan Peraturan Daerah, mengikuti penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjadi Saksi dalam proses penyidikan, menjadi Saksi dalam proses persidangan, melakukan Evaluasi permasalahan penegakan Peraturan Daerah, menyusun Rencana Program, melakukan Evaluasi Kegiatan, melakukan Patroli, melakukan Pengamanan, melakukan Pengawalan, melakukan Pengendalian Massa dan melakukan Deteksi Dini. Assegaf juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber yang berkenaan hadir untuk memberikan materi pada kegiatan ini dan berharap kepada peserta agar dapat menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber secara baik, agar dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas kedepannya. (Anna Aurmatin) | ||||
| Burhan Abdurahman Apresiasi Pelaksanaan TMMD di Pulau Hiri Posted: 16 Jul 2018 02:37 PM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - Walikota Ternate Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M., mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-102 Kodim 1501/Ternate yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Rabu (11/7).Hal tersebut disampaikan selepas menjadi Inspektur Upacara kegiatan TMMD ke-102 yang dipusatkan dilapangan Desa Faudu Kecamatan Pulau Hiri, dalam kesempatan tersebut Walikota menyampaikan bahwa kegiatan TMMD merupakan program lintas sektoral yang mendahulukan aspek prioritas guna mempercepat pembangunan di daerah tertinggal maupun terisolir serta sesuai dengan Program Nawacita pemerintah pusat. "Yaitu membangun Indonesia dari Pedesaan dan pinggiran, seperti yang kita ketahui bahwa Kota Ternate sendiri memiliki wilayah yang berada diluar dari Pulau Utama yaitu terjauh di Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Moti dan yang terdekat adalah Kecamatan Pulau Hiri," ujar dia. Oleh karenannya melalui kegiatan TMMD ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah tersebut karena dalam kegiatan tersebut meliputi pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya sehingga ini merupakan paket lengkap dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu dalam kesempatan yang sama Dansatgas TMMD 102 Letkol Kav Bambang Sugiyarta, S.H., M.M., M.Tr (Han) menyampaikan bahwa kegiatan TMMD akan berlangsung selama 30 hari kedepan, dalam pelaksanaan kegiatan ini kita sedikit terkendala sulitnya transportasi ke lokasi karena kondisi geografinya yang terpisah oleh laut. "Namun berkat dukungan dari semua pihak khususnya Pemerintah Kota Ternate dan masyarakat Kec. Pulau Hiri, hingga saat ini kendala tersebut dapat diatasi dengan baik," ujar dia. (Penrem 152) | ||||
| SKPD di Provinsi Papua Wajib Sediakan Website Untuk Informasi Publik Posted: 16 Jul 2018 02:36 PM PDT  Dimana PPID bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebab telah menjadi Standar Operasional Pelayanan (SOP) informasi publik, agar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat berjalan efektif, sementara hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.Hal demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tommy Israil Ilolu di Jayapura, Jumat (13/7). Dirinya juga menyarankan agar seluruh PPID dalam kelembagaan SKPD agar dapat membuat website atau halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, untuk dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. "Sebab kehadiran website menjadi salah satu persyaratan keterbukaan informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sehingga jika belum membuat website maka instansi tersebut dianggap belum benar-benar terbuka kepada publik," imbaunya. Sementara dalam menjalankan peran itu, ujar dia, PPID diwajibkan pula mendapat penganggaran dari masing-masing SKPD, termasuk dalam membuat laporan tahunan kepada PPID tingkat provinsi yang diketuai oleh Kepala Biro Humas Setda Papua. Laporan tersebut akan diteruskan ke Kemendagri untuk dievaluasi. "Setelah itu, baru akan menjadi bahan penilaian untuk pemeringkatan SKPD mana saja yang dianggap terbaik dalam mendukung keterbukaan informasi publik," ucapnya. Dia berharap dengan memaksimalan kinerja PPID pelayanan SKPD dalam hal penyajian informasi yang dibutuhkan masyarakat, mampu tersaji secara berkualitas. "Karena pelayanan publik harus menjadi perhatian setiap SKPD, khususnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat.Makanya personel PPID di SKPD provinsi harus juga didorong lebih pro aktif, sehingga informasi bisa lebih terbuka bagi masyarakat," imbaunya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menginstruksikan SKPD di wilayahnya untuk segera membentuk Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID dinilai sangat penting, sehingga informasi lebih mudah disajikan dan terbuka bagi publik. (DiskominfoPapua) | ||||
| SKPD di Provinsi Papua Wajib Sediakan Website Untuk Informasi Publik Posted: 16 Jul 2018 02:22 PM PDT Dimana PPID bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebab telah menjadi Standar Operasional Pelayanan (SOP) informasi publik, agar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat berjalan efektif, sementara hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.Hal demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tommy Israil Ilolu di Jayapura, Jumat (13/7). Dirinya juga menyarankan agar seluruh PPID dalam kelembagaan SKPD agar dapat membuat website atau halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, untuk dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. "Sebab kehadiran website menjadi salah satu persyaratan keterbukaan informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sehingga jika belum membuat website maka instansi tersebut dianggap belum benar-benar terbuka kepada publik," imbaunya. Sementara dalam menjalankan peran itu, ujar dia, PPID diwajibkan pula mendapat penganggaran dari masing-masing SKPD, termasuk dalam membuat laporan tahunan kepada PPID tingkat provinsi yang diketuai oleh Kepala Biro Humas Setda Papua. Laporan tersebut akan diteruskan ke Kemendagri untuk dievaluasi. "Setelah itu, baru akan menjadi bahan penilaian untuk pemeringkatan SKPD mana saja yang dianggap terbaik dalam mendukung keterbukaan informasi publik," ucapnya. Dia berharap dengan memaksimalan kinerja PPID pelayanan SKPD dalam hal penyajian informasi yang dibutuhkan masyarakat, mampu tersaji secara berkualitas. "Karena pelayanan publik harus menjadi perhatian setiap SKPD, khususnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat.Makanya personel PPID di SKPD provinsi harus juga didorong lebih pro aktif, sehingga informasi bisa lebih terbuka bagi masyarakat," imbaunya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menginstruksikan SKPD di wilayahnya untuk segera membentuk Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan PPID dinilai sangat penting, sehingga informasi lebih mudah disajikan dan terbuka bagi publik. (DiskominfoPapua) | ||||
| Soedarmo Minta Pengembangan Buah Merah Papua Ditingkatkan Posted: 16 Jul 2018 02:16 PM PDT  Soedarmo yang baru-baru ini menerbitkan instruksi pemanfaatan pangan lokal mengaku ingin mendorong agar seluruh hasil bumi yang dikembangkan petani lokal, supaya menjadi prioritas untuk dijual ke publik. Dengan begitu, dia berharap pangan lokal menjadi lebih poluler diatas tanah ini. Sementara harapan lainnya, agar petani lokal pun bisa ikut terangkat kehidupannya serta ekonomi keluarga tercukupi. "Kita ingin sekali supaya hasil bumi Papua ini bisa dipopulerkan diatas tanah ini. Jangan makanan dari luar. Termasuk buah merah ini kan adanya di Papua, mesti ditingkatkan supaya bisa dijual keluar. Tentunya untuk supaya bisa meningkatkan ekonomi petani lokal yang ada di Papua," serunya. Dia berharap seluruh instansi pemerintah daerah maupun BUMN yang ada diatas tanah ini bisa lebih percaya dan mengkonsumsi pangan lokal termasuk buah merah yang menurut penelitian kaya akan vitamin. Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultara Papua mengklaim telah berhasil membantu petani hingga mampu mengembangkan buah merah yang kini sudah mencapai 564 hektar. Meski demikian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa mengaku masih akan terus menggenjot pengembangan komoditas buah merah, yang kini tengah dibudidayakan pada 11 kabupaten dan kota. "Untuk buah merah tentu kita terus jalan dan ingin tingkatkan. Hanya memang untuk pengerjaan buah merah ini butuh waktu dan proses. Hanya kita ingin terus dorong supaya pengembangan komoditas ini bisa lebih banyak," ucap Semuel Siriwa di Jayapura, belum lama ini. Sementara untuk memaksimalkan pembudidayaan buah merah, lanjut dia, Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura menggandeng Dr. Made, yang merupakan salah satu dosen dan peneliti di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Melalui kerja sama itu, diharapkan pengembangan komoditas tersebut dapat mempercepat pengembangan komoditas itu, yang kini sudah semakin banyak diburu oleh masyarakat Papua maupun luar daerah. "Makanya, kita juga sudah melakukan pengembangan buah merah di Pos 7 Kabupaten Jayapura. Dimana. Hanya memang yang baru dihasilkan adalah minyaknya yang kini sudah siap. Namun dalam bentuk produk lain ini kita sedang buah juga. Seperti sabun cair batang serta lainnya," terang dia. (DiskominfoPapua) | ||||
| Soedarmo Minta Pengembangan Buah Merah Papua Ditingkatkan Posted: 16 Jul 2018 02:12 PM PDT Soedarmo yang baru-baru ini menerbitkan instruksi pemanfaatan pangan lokal mengaku ingin mendorong agar seluruh hasil bumi yang dikembangkan petani lokal, supaya menjadi prioritas untuk dijual ke publik. Dengan begitu, dia berharap pangan lokal menjadi lebih poluler diatas tanah ini. Sementara harapan lainnya, agar petani lokal pun bisa ikut terangkat kehidupannya serta ekonomi keluarga tercukupi. "Kita ingin sekali supaya hasil bumi Papua ini bisa dipopulerkan diatas tanah ini. Jangan makanan dari luar. Termasuk buah merah ini kan adanya di Papua, mesti ditingkatkan supaya bisa dijual keluar. Tentunya untuk supaya bisa meningkatkan ekonomi petani lokal yang ada di Papua," serunya. Dia berharap seluruh instansi pemerintah daerah maupun BUMN yang ada diatas tanah ini bisa lebih percaya dan mengkonsumsi pangan lokal termasuk buah merah yang menurut penelitian kaya akan vitamin. Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultara Papua mengklaim telah berhasil membantu petani hingga mampu mengembangkan buah merah yang kini sudah mencapai 564 hektar. Meski demikian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa mengaku masih akan terus menggenjot pengembangan komoditas buah merah, yang kini tengah dibudidayakan pada 11 kabupaten dan kota. "Untuk buah merah tentu kita terus jalan dan ingin tingkatkan. Hanya memang untuk pengerjaan buah merah ini butuh waktu dan proses. Hanya kita ingin terus dorong supaya pengembangan komoditas ini bisa lebih banyak," ucap Semuel Siriwa di Jayapura, belum lama ini. Sementara untuk memaksimalkan pembudidayaan buah merah, lanjut dia, Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura menggandeng Dr. Made, yang merupakan salah satu dosen dan peneliti di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Melalui kerja sama itu, diharapkan pengembangan komoditas tersebut dapat mempercepat pengembangan komoditas itu, yang kini sudah semakin banyak diburu oleh masyarakat Papua maupun luar daerah. "Makanya, kita juga sudah melakukan pengembangan buah merah di Pos 7 Kabupaten Jayapura. Dimana. Hanya memang yang baru dihasilkan adalah minyaknya yang kini sudah siap. Namun dalam bentuk produk lain ini kita sedang buah juga. Seperti sabun cair batang serta lainnya," terang dia. (DiskominfoPapua) | ||||
| Pemkot Tidore Kepulauan Gelar Jalan Santai dan Deklarasi Anti Narkoba Posted: 16 Jul 2018 02:02 PM PDT  TUGUWAJI, LELEMUKU.COM - Memperingati Hari Narkoba International (HANI) tahun 2018, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan jalan sehat yang di lepas langsung oleh Asisten II Muhammad Yasin mewakili Walikota Tikep, dengan rute di mulai dari depan halaman kantor Walikota dan finish di Pantai Tugulufa, Kelurahan Tuguwaji, Kota Tikep.Kegiatan yang mengusung tema ""Menyatukan dan Menggerakan Seluruh Kekuatan Bangsa Dalam Perang Melawan Narkoba,Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Sehat Tanpa Narkoba" ini, dihadiri oleh Kapolres Tidore Kepulauan AKBP Doli Heriyadi SIK, Msi, Kasdim 1505/Tdr Mayor Inf Sahono, Pimpinan SKPD dan dan Forkopimda Kota Tidore Kepulauan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN dalam sambutan yang dibacakan oleh Arun H Abdulah mengatakan, peringatan HANI setiap tahunnya memiliki makna keprihatinan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. "Sehingga dibutuhkan gerakan yang dapat menyadarkan seluruh umat manusia diseluruh dunia,hal ini untuk membangun solidaritas dalam rangka mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menjadi ancaman bagi kehidupanbermasyarakat,berbangsa dan negara," kata dia. Sepanjang tahun 2017 BNNK Tikep telah melaksanakan tugas Demand Reduction sebagai upaya membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba, mengingat penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah kejahatan yg sangat luar biasa yang dapat mengancam dunia serta dapat di gunakan sebagai senjata Proxy War dalam melumpuhkan suatu Bangsa. "Pada kesempatan ini BNNK Tikep menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam mensukseskan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), kami menyadari bahwa tanpa kerja sama antar komponen bangsa upaya kita dalam mencegah dan memberantas narkoba tidak akan berhasil," ujarnya. Sedangkan Walikota Tikep Hdalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten II Muhammad Yasin menambahkan, masalah yang ditimbulkan oleh narkoba akan terus menggerogati bangsa dari hulu sampai ke hilir, dari generasi ke generasi dan menjadi ancaman terbesar bagi bonus Demografi Bangsa kita pada tahun 2030 nanti. "Sejumlah kasus narkoba beberapa tahun terakhir ini sangat mengejutkan Bangsa Indonesia, hal ini terlihat dari penyelundupan dan peredaran narkoba di wilayah indonesia yang tidak hanya terjadi di wilayah daratan melainkan di wilayah perairan negara Indonesia," ungkap dia. Lebih lanjut Walikota Tikep menegaskan, dalam mengatasi permasalahan narkoba perlu strategi khusus yaitu keseimbangan penanganan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan, pendekatan penegakan hukum bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok narkoba mulai dari produsen sampai jaring pengedarnya. Sebagai contoh program alternative defelovmend 2016-2025 di tiga kabupaten Aceh Besar,Biruen dan Gayo lues di Prov Aceh yang harus ditiru daerah lain. Puncak acara peringatan HANI di Tidore Kepulauan ditutup dengan deklarasi bersama seluruh komponen masyarakat yang mana Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab bahwa masyarakat Tikep Anti Narkoba. (Pendam16) | ||||
| Tuasikal Abua Terima Penyerahan LHP atas LKPD Maluku Tengah Posted: 16 Jul 2018 01:52 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tengah, Hi. Tuasikal Abua,SH pada Jumat (13/7). menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku tahun Anggaran 2017 di Kantor BPK RI Provinsi Maluku di Ambon..Pemkab Maluku Tengah meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku. (HumasMalteng) | ||||
| Korem Binaiya Raih Penghargaan Penggiat Anti Narkoba 2018 Posted: 16 Jul 2018 01:37 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Komando Resor Militer (Korem) 151/Binaiya dibawah pimpinan Komandan Resor Militer (Danrem) 151/Binaiya Kolonel Inf Christian K. Tehuteru terus menunjukkan eksistensinya dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut ditandai dengan keberhasilan Korem 151/Binaiya sebagai Satuan yang meraih penghargaan sebagai Penggiat Anti Narkoba Tahun 2018 dalam Acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018 yang dilaksanakan pada, Kamis (12/07) bertempat di Baileo Siwalima, Kelurahan Karang Panjang, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Turut hadir acara tersebut Gubernur Maluku, Kasdam XVI/Pattimura, Wakapolda Maluku, Kajati Maluku, Ka BNN Prov Maluku Danlantamal, Danlanud, Kasiter Korem 151/Binaiya, Para pejabat TNI Polri di Kota Ambon dan seluruh tamu undangan lainnya. Hal ini dinilai sebagai prestasi Korem 151/Binaiya sebagai Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) yang memiliki tugas mengendalikan dan melaksanakan tugas Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Salah satunya adalah dalam mengawasi pelaksanaan aplikasi Pembinaan Teritorial (Binter) bagi Satuan Komando Teritorial dibawahnya, dalam disposisi Satuan Korem 151/Binaiya memiliki 5 Satuan Kodim dibawahnya. (Penrem151) | ||||
| Richard Louhenapessy Canangkan HUT Kota Ambon ke 443 Posted: 16 Jul 2018 01:37 PM PDT  Ketua Panitia HUT Kota Ambon ke-443, Demy Paays dalam laporannya menyampaikan, beragam kegiatan akan dilakukan dalam menyambut HUT Kota Ambon tersebut, yang dimulai sejak Juli ini sampai pada puncak HUT Kota Ambon yang jatuh pada tanggal 7 September mendatang. Kegiatan-kegiatan yang nantinya digelar, selain melibatkan para pegawai Pemkot Ambon, juga melibatkan siswa-siswi,TNI-POLRI, serta masyarakat, dan pada puncaknya akan digelar acara Makan Patita yang tersebar di semua Kecamatan dengan maksud,agar semua masyarakat juga dapat merayakan hari lahimya Kota Ambon. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama,Walikota Ambon dalam sambutannya meminta seluruh jajarannya dan juga masyarakat pada umumnya,untuk tidak memandang HUT Kota Ambon hanya sebagai hal rutin yang tiap tahun dirayakan, melainkan lebih melihat kepada Anugerah dari Tuhan kepada Kota ini yang segera memasuki usia ke-443, sehingga perayaan yang dilakukan lewat berbagai kegiatan adalah merupakan bentuk rasa syukur kita (red: Kota Ambon) atas Berkat yang Tuhan berikan. Pencanangan HUT Kota Ambon juga diselingi dengan pemberian bantuan dari PT.PLN Wilayah Maluku dan Kota Ambon kepada Pemerintah Kota Ambon berupa 300 anakan Pohon Cemara Kencana,yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Persampahan, Luzia Izaak dan diterima oleh Walikota Ambon. (DiskominfoAmbon) | ||||
| KJRI Sydney Dukung Promosi Pemkot Ambon di Australia Posted: 16 Jul 2018 01:12 PM PDT  Saat pertemuan tersebut, Novan Ivanhoe didampingi Konsul Bidang Ekonomi; Silvia Juliana Malau, Konsul Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya; Zani Murnia serta Direktur Indonesia Investment Promition Centre (IIPC) Sydney; Sri Moertiningroem dan Deputi Direktur IIPC; Sydney Ruly Fitrah. Sementara Wakil Walikota Ambon, didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Jacky Talahatu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa; Rulien Purmiasa, Kepala Dinas Tenaga Kerja; GIS Soplanit, Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol; Yan Suitella, dan staf Bappeda Titi Oratmangun. Kunjungan Wawali merupakan langkah lanjut dari pelaksanaan penandatanganan kesepakatan awal atau Letter of Intent (LoI) kerjasama di bidang vokasi antara Pemkot Ambon dengan Vocational Education, Training, and Employment Australia (VETEA) di Adelaide, Australia, akhir November 2017 lalu. Saat itu, LoI ditandatangani oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, dengan CEO VETEA, Ahmed Sokarno. Melalui LoI tersebut yang didorong oleh BKPM/Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)-Sydney ini, VETEA – sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi dan penempatan tenaga kerja, siap membawa standar pendidikan vokasi Australia ke Indonesia dalam kolaborasi dengan pusat-pusat pendidikan vokasi di Indonesia. Konsul di Sydney, Novan Ivanhoe mengatakan, pusat pendidikan perawat di Sydney selama ini sudah terkenal memiliki sertifikasi pendidikan yang terbaik di Australia. Sehingga KJRI sangat mendukung dan akan terus memfasilitasi Pemkot Ambon menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan di Australia khususnya di wilayah KJRI Sydney. Diakuinya, program pelatihan yang akan menjadi bagian dari kerjasama tersebut akan mendatangkan banyak hasil dan manfaat. termasuk adanya jaminan tenaga kerja yg dilatih akan ditempatkan untuk memenuhi lapangan kerja di Australia, khususnya sektor-sektor yang selama ini mengalami kekurangan tenaga kerja. Sementara itu, Wawali mengatakan kedatangan delegasi yang dipimpinnya ke Sydney untuk menindaklanjuti penandatanganan kesepakatan awal kerjasama di bidang vokasi antara Pemerintah Kota Ambon dengan VETEA di Adelaide. Wawali mengakui, Kunjungan ini untuk membahas langkah-langkah persiapan pelaksanaan kerjasama tersebut. Nantinya ada pelatihan di Ambon kemudian, tenaga kerja hasil pelatihan tersebut akan dikontrak selama 2 tahun di Australia. Oleh karena itu, Wawali mengharapkan KJRI di Sydney untuk turut mendukung Pemkot Ambon dalam kerjasama dimaksud. Di tempat yang sama, Direktur IIPC Sydney, Sri Moertiningroem mengatakan nantinya pendidikan awal para tenaga kerja khususnya di bidang Asisten Nurse dan Hospitality di Ambon selama enam bulan. Ditambahkan, apabila nantinya kemampuan berbahasa Inggris para tenaga kerja masih dibawah ketentuan pasar kerja di Australia maka akan diberikan pelatihan selama tiga bulan lagi. Penempatan para tenaga kerja tersebut nantinya menjadi tanggung jawab VETEA. (DiskominfoAmbon) | ||||
| Bappeda dan Satgas TMMD Sosialisasi Pembangunan Daerah di Hiri Posted: 16 Jul 2018 01:02 PM PDT  TOMAJIKO, LELEMUKU.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate memberikan sosialisasi tentang konsep pembangunan daerah kepada masyarakat di Kecamatan Hiri bertempat di Kantor Lurah Desa Tomajiko, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Kamis (12/7).Kegiatan yang merupakan bagian dari sasaran non fisik pelaksanaan TMMD ke-102 Kodim 1501/Ternate, dihadiri oleh Mahmud Kabag Pemerintahan Kota Ternate, Dan SSK Lettu Inf Hadi Talaohu, Lurah, Tokoh adat, agama dan pemuda serta masyarakat dan personel Satgas TMMD. Dalam kesempatan tersebut pemateri menyampaikan tentang konsep pembangunan ditinjau dari segi perencanaan tata ruang dan ruang wilayah (RT/RW). "Perencanaan diperlukan sebelum kita melaksanakan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tertata dan terintegrasi serta sesuai dengan fungsi kewilayahan berdasarkan azas efisiensi dan keharmonisan dengan memperhatikan aspek keindahan dan terencana sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik," ujar Mahmud. Sementara itu ditempat terpisah Dansatgas TMMD 102 Letkol Kav Bambang Sugiyarta, S.H., M.M., M.Tr (Han) menyampaikan bahwa dalam sasaran non fisik khususnya materi pembangunan daerah yang diberikan oleh Bappeda Kota Ternate ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep pembangunan moder yang teratruktur dan terencana. (Penrem 152) | ||||
| Satgas TMMD Ke 102 Selesaikan Aula Masjis Nurul Huda Posted: 16 Jul 2018 12:32 PM PDT  MOSSO, LELEMUKU.COM - Satuan tugas TMMD ke 1502/Masohi regu 1 SST 3 mengerjakan gedung atau aula di halaman Masjid Nurul Huda Desa Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sudah nampak terlihat, Saptu (14/7).Pekerjaan gedung atau aula di halaman Masjid Nurul Huda berukuran 9x13. Gedung dan aula Masjid Nurul Huda akan digunakan untuk pengajian, TPQ orang dewasa serta jika ada hari-hari besar agama untuk halal bihalan maulid nabi, isro mikrot dan lain-lain masyarakat Desa Mosso terkumpul di gedung atau aula tersebut. Imam Masjid Nurul Huda sekaligus Guru TPQ Majalil Tehuayo mengatakan bahwa masyarakat maupun pengurus masjid sangat bangga sekali dengan Satgas TMMD karena dapat tingkatkan disiplin masyarakat. "Kami menginginkan sekali setiap adanya TMMD bisa masuk ke Desa Mosso karena jika adanya Satgas TMMD masyarakat yang kurang disiplin menjadi disiplin dalam bergotong royong menyelesaikan pembangunan gedung atau aula ini bahkan pekerjaan yang akan lama terselesaikan menjadi cepat selesai,"tandas Tehuayo. (Pendam16) | ||||
| Kebersamaan Lintas Agama dalam TMMD di Hatumete Posted: 16 Jul 2018 12:02 PM PDT  HATUMETE, LELEMUKU.COM - Satuan Petugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 102 SST 2 pada hari ke 2 ini dipimpin oleh Komandan SST 2 Lettu Inf Dul Hadji Pelu mengerjakan pembuatan rehap Mushola Nurul Huda dan Gereja Betheden di Desa Hatumete, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi maluku pada Kamis (12/7).Di Desa Hatumete merupakan Desa yang memiliki 3 perbedaan agama diantaranya agama Islam, Kristen dan penganut Animisme. Dengan adanya perberdaan agama tersebut mereka semua saling menghargai, saling menghormati, selalu bersama dan saling bahu membantu. Terbukti nampak jelas saat adanya Satgas TMMD ke 102 di Desa Hatumete ini. Satgas TMMD bersama masyarakat semua saling bahu membantu dalam mengerjakan rehap Mushola Nurul Huda dan Gereja Betheden yang merupakan sasaran utama Satgas TMMD ke 102. Dari perbedaan agama tersebut tidak menjadi kendala, mereka bersama-sana saling gotong royong mengerjakan rehap pembangunan Mushola dan Gereja di Desa Hatumete. Salah satu warga Kristen yang berpartisipasi dalam rehab mushola, Andi Waralayo mengatakan bahwa memang sudah menjadi kebiasaan untuk bersama-sama bekerja tanpa memandang perbedaan. "Ini jadi kami disini untuk saling bantu membantu tanpa menjadikan masalah perbedaan agama. Walaupun kita beda agama, tetap kami satu kesatuan,"ucap Andi. Sunaryo Lewenusyang ikut serta mengerjakan rehab mushola mengatakan bahwa kami disini baik pendatang maupun asli, baik berbeda agama kami tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan. "Kami selalu kompak dan selalu bersama dalam kebaikan membangun negeri,"ujar Sunaryo. Disamping meningkatkan pembangunan Daerah, salah satu tujuan Satgas TMMD ke 102 Kodim 1502/Masohi diantaranya terciptanya kerukuran antar umat beragama, menumbuhkan jiwa kebersamaan dan terciptanya situasi aman.(Penrem151) | ||||
| GPM Klasis Tanimbar Utara Apresisasi Dukungan Pemda MTB Posted: 16 Jul 2018 11:47 AM PDT  WATURU, LELEMUKU.COM -Majelis Pekerja Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasis Tanimbar Utara (Tanut) berterima kasih kepada Pemerintah Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku yang telah membantu pembangunan gedung pastori Jemaat GPM Waturu."Terima Kasih kepada Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta pribadi Bapak Bupati Petrus Fatlolon atas bantuan finansialnya yang sangat membantu pelaksanaan pembangunan gedung ini," ujar sekretaris Klasis Tanut, Pdt. Dodi Kesaulya, S.Si pada peresmian Gedung Pastori GPM Waturu pada Rabu (11/7) pukul 13.10.WIT Ia mengatakan bangunan Pastori Jemaat GPM Waturu ini merupakan kediaman para Hamba Tuhan dan tempat pergumulan para Pelayan dan Umat. "Gedung ini merupakan sentra pelayanan Jemaat GPM Waturu dan jadikanlah sebagai tempat pergumulan Jemaat GPM Waturu," ujar dia. Dikatakan pembangunan gedung yang bersumber dari pengolahan dana dari Hasil Laut, Bantuan Sosial melalui Pemda Kab.MTB, Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Maluku, Bantuan Pemdes Waturu melalui dana ADD, donatur dan anggota jemaat melalui Unit Pelayanan ini memakan waktu yang panjang dan dapat sukses berkat kerjasama semua pihak. "Pekerjaan ini sangat memerlukan tenaga, waktu dan biaya, tapi bisa diselesaikan dengan baik karena berkat campur tangan Tuhan," ujar Pendeta. Ia merincikan waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung dari Peletakan Batu Pertama, tanggal 26 April 2015 dan Pendirian Tiang Pertama, tanggal 11 April 2016 sampai selesainya tanggal 30 Mei 2018 dengan waktu efektif pelaksanaan pekerjaan 128 hari kerja, dalam jangka waktu 3 tahun, 1 bulan, 4 hari. "Memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan YME, karena atas berkat-Nya kita bisa meresmikan gedung Pastori Jemaat GPM Waturu pada saat ini. Ada banyak hal yang dijumpai dalam pembangunan gedung ini, maka saya ucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Desa Waturu atas sumbangan tenaganya, " ucap Kesaulya. (Albert Batlayeri) | ||||
| Sarnas Merawat Perdamaian Fokus Refleksi Konflik dan Damai di Maluku Posted: 16 Jul 2018 11:32 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sarasehan Nasional (Sarnas) Merawat Perdamaian yang bertajuk "Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur" di hari kedua mulai memasuki agenda utama yaitu Refleksi atas Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Ketahanan Nasional.Panitia menjadwalkan membagi diskusi panel menjadi empat sesi dengan empat subtema yang akan diikuti para peserta, bertempat di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sekjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo, sebagai pencetus kegiatan tersebut menjelaskan dibaginya diskusi ini dimaksudkan agar peserta dapat lebih fokus menemukan solusi terhadap permasalahan terkait Ketahanan Nasional. Diskusi panel diawali oleh Staf Khusus Mensos RI an. Dr. M. Alfat Alfian, SE., M.Si. Dalam Keynote Speechnya Beliau menyampaikan bahwa pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan faktor penting untuk menyelesaikan konflik di daerah manapun juga. "peran media massa baik media cetak, eletronik dan online sangat penting. Untuk itu dirinya mengingatkan pelaku dan pemilik media massa harus bijak dalam membuat pemberitaan yang berkaitan dengan kondisi sosial, budaya dan potensi konflik lainnya," ujar dia. Pembicara diskusi panel V, para Rektor Perguruan Tinggi di wilayah Maluku (Unpatti, IAIN, dan IAKN) dan Maluku Utara (Universitas Khairun, IAIN dan Universitas Nemotemo) yang turut memberikan pendapat terkait peran Perguruan Tinggi dalam Resolusi Konflik dan Damai yang dinilai sangat penting karena sejatinya Perguruan Tinggi merupakan cerminan kehidupan toleransi antar suku bangsa, agama, ras dan adat istiadat. Selain itu Perguruan Tinggi merupakan pusat dari akademisi yang memikirkan permasalahan-permasalahan bangsa termasuk Konflik di daerah-daerah, serta mendorong terjadinya Perjanjian Damai di Daerah Konflik. Pada sesi diskusi VI, Sekjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo juga berkesempatan memberikan sedikit gambaran mengenai Potensi Maluku dan Maluku Utara yang sangat besar, namun belum dikelola secara maksimal oleh masyarakat dan pemerintah. "Untuk itu salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu dengan Program Emas Biru dan Emas Hijau yang dicanangkan oleh Kodam XVI/Pattimura yang mana telah menjadi solusi dan alat untuk menyelesaikan Konflik di Maluku dan Maluku Utara, serta upaya untuk mengembalikan kejayaan Malukudan MalukuUtara baik laut danrempah-rempahnya," ujar dia. Program Emas Biru dan Emas Hijaudirasa sekali manfaatnya yang membuat Kemajuan kepada masyarakat Maluku dan Maluku Utara saat ini, bahkan menjadikan kedua Provinsi tersebut sebagai daerah dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat kebahagiaan tertinggi. Untuk itu Sekjen Wantannas berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan, salah satunya dengan menyusun Perda tentang Pengelolaan Pesisir Pantai dan Lumbung Ikan Nasional guna meningkatkan pendapatan baik dari segi ekspor-import dan aspek pariwisata (homestay). Sekjen Wantannas juga berharap Pemerintah, Aparat TNI/Polri dan seluruh komponen masyarakat dibantu media massa harus dapat memberikan jaminan kepada para investor asing maupun lokal. Selanjutnya Mentri Koordinasi (Menko) Maritim RI, Jenderal TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa, terkait Potensi Kepulauan Maluku, baik Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sangat kaya perlu adanya eksplorasi secara efektif dan optimal. Kedepannya Maluku harus bisa ekspor langsung hasil perikanannya ke Luar Negeri. "Untuk itu perlu Birokrasi dan aturan perlu disusun untuk regulasi ekspor langsung. Menurut Beliau, Perekonomian Indonesia masih tumbuh baik ditengah volatilitas ekonomi global, Pemda harus berinovasi secara dinamis dalam menarik investor dan wisatawan asing agar dapat menghasilkan money income (Devisa )bagi pendapatan daerah," ujar dia Ia berpesan Perdamaian di Maluku dan Maluku Utara agar menjadi Pembelajaran bagi pemimpin-Pemimpin dan Rakyat bukan hanya di Jakarta tetapi diseluruh daerah sehingga kedepannya Indonesia bisa lebih kompak dalam menjaga kedamaian serta membangun NKRI yang sangat kita cintai. "Kedepannya, Pemerintah Pusat RI akan membuat Program Pemerintah Pusat RI khususnya bagi wilayah Maluku dann Maluku Utara khusus bagi wilayah Maluku dan Maluku Utara, yaitu daerah Morotai yang akan disiapkan sebagai destinasi pariwisata di Maluku," ujar dia. Menko merencikan beberapa program diantaranya pembuatan keramba raksasa untuk budi daya ikan laut di Teluk-teluk di wilayah Maluku dan Maluku Utara, perluasan Landasan lapangan terbang di wilayah Bacan sehingga memudahkan akses transportasi udara yang menunjang pertumbuhan ekonomi, dan Program Maluku melaksanakan ekspor langsung, tanpa harus melalui Surabaya atau Jakarta. Pada akhir sesi diskusi yang dimoderatori oleh pembawa acara kondang Rosiana Silalahi, Watimpres RI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar berkesempatan memberikan pendapat terkait Pendekatan Kesejahteraan yang telah dilakukan Kodam XVI/Pattimura melalui Program EmasBiru dan Emas Hijau sangat efektif dan efisien dalam menciptakan kedamaian dan menjaga kedaulatan NKRI di Maluku dan Maluku Utara. Dirinya berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain harus bercermin kepada Maluku dan Maluku Utara dalam menyelesaikan konflik, karena tidak ada negara yang besar tanpa rasa Nasionalisme yang kuat dari masyarakatnya. Sedangkan Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjoyo juga menyinggung masalah Rasa Bela Negara. Menurutnya, meningkatkan Rasa Bela Negara di setiap individu dan pengimplementasi secara nyata merupakan cara untuk Membangun Ketahanan Nasional, membangun bangsa dan negara serta Merawat Perdamaian. Walikota Ambon juga berkesempatan hadir dan menyampaikan penjelasan tentang Kota Ambon dan Provinsi Maluku telah berhasil mengatasi konflik dengan dukungan segala pihak dan kesadaran masyarakat. Hal ini menjadikan Ambon sebagai kota yang lebih dewasa dan matang karena belajar dari pengalamannya di masa lalu. Menurutnya, Ambon saat ini sudah bangkit dan sedang menunjukkan eksistensinya yang lebih baik, diantaranya Ambon sebagai City of Musics. Kedepannya Beliau berharap Ambon mampu menjadi Kota Religious dan Ambon Kota yang sejahtera melalui perdagangan, pariwisata dan perikanan. Acara berlanjut dengan pemaparan yang disampaikan oleh Akademisi Unpatti, Prof. Alex Retraubun. Dirinya menyampaikan Kebijakan Pemerintah bisa menjadikan manfaat sehingga harus benar-benar dalam pembahasannya. Masih ditemukannya regulasi-regulasi terkait Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan Maluku yang belum terselesaikan, sehingga perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Menurutnya Lumbung Ikan Nasional di Maluku seharusnya menjadi "Political Will" negara yang seharusnya menjadi energi positif tinggi untuk diwujudkan sekaligus membangkitkan gairah ekonomi di wilayah Indonesia Timur. (Pendam16) |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
